Gubernur Sumbar : "Dokter Kontrak Bakal Dibuka 2015"
Dirgantara ~ Saat ini 74,3 persen masyarakat Sumbar telah memiliki kartu BPJS, namun belum semua masyarakat miskin yang terkafer, padahal jumlahnya hanya berada dikisaran 8 persen. Untuk mengetahui informasi dilapangan pelaksanaan program BPJS di Sumbar tersebut, Gubernur melakukan kunjungan langsung program nasional ini ke daerah. Seperti pada Sabtu (16/8) kemarin, melakukan kunjungan di dua pukesmas yang ada di Pasaman Barat.
"Secara keseluruhan program BPJS telah berjalan dengan lancar, namun ada beberapa hal yang perlu disempurnakan. Contohnya masih ada masyarakat yang belum memiliki kartu BPJS, sehingga saat berobat ke Puskesmas atau Rumah Sakit mereka harus membayar," sebutnya Gubernur Irwan Prayitno.
Menurutnya, padahal mereka adalah target utama untuk mendapatkan kartu BPJS adalah masyarakat miskin dan kurang mampu. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, Bupati Pasaman Barat bakal mengumpulkan kepala jorong dan nagari yang ada untuk mengetahui siapa yang belum mendapatkan kartu BPJS tersebut.
"Setelah dilakukan pendataan nantinya, pendaftraan dan tahun depan mereka akan dapat bantuan kartu BPJS, melalui APBD Provinsi dan kabupaten untuk kartu BPJS. Untuk tahun berjalan untuk kepaerluan berobat, dibayarkan preminya dengan dana Baperzakat, hingga akhir Desember. Hal ini untuk mempermudah masyarakat dalam pembayaran ke Rumah sakit dengan telah adanya kartu BPJS," ungkapnya.
Minimnya dokter umum dan dokter spesialis yang ada di daerah terpencil, juga menjadi perhatian Gubernur dalam kunjungan tersebut. Untuk itu, Provinsi akan membuka pengumuman penerimaan dokter untuk kontrak ditempatkan di daerah terpencil. “ Dengan demikian, ada peluang untuk melengkapi dokter yang ditempatkan di daerah. Kalau untuk tenaga kesehatan seperti bidan dan perawat telah banyak, tinggal bupati dan walikota melakukan mekanisme untuk penerimaan buat mereka,”paparnya.
Sementara itu, kepala Dinas Kesehatan Sumbar, Dr. Hj. Rosnini Savitri mengungkapkan jika sekarang Provinsi telah lakukan kerjasamma dengan BPJS, dan telah 73 persen lebih penduduk Sumbar yang diayomi. “Untuk masyarakat miskin juga telah hampir 50 persen yang didanai dari APBN dan APBD,” ujarnya.
Namun Rosnini menyebutkan, pada kunjungan ke beberapa puskesmas yang ada di Pasaman Barat, Puskesmas Suko Mananti dan Aia Bangih berdasarkan keterangan pimpinan puskesmas, masih ada masyarakat miskin yang tidak mempunyai kartu BPJS. “Untuk itu kalau yang miskin disalurkan melalui Bazis kabupaten/ kota dan Provinsi. Untuk yang mandiri, dicarikan solusi bagaimana agar bisa menjadi peserta dengan biaya sendiri. Dengan tahapan mengajak masyarakat untuk mandiri, ini sebagai sulusi agar mereka ikut Dallam JKN,” bebernya.
Lebih lanjut ditambahkan, meskipun untuk tenaga kesehatan di Sumbar jumlahnya telah mencukupi, tetapi masalah kekurangan tenaga dokter masih terjadi didaerah. Jika kota Padang telah sangat berlebih, namun di Pasaman Barat masih ada beberapa jenis-jenis profesi dokter yang kurang.
“Gubernur telah mengambil kebijakan melalui APBD provinsi untuk mengangkat dokter atau dokter gigi PTT untuk mengisi kekurangan tersebut. Meskipun untuk daerah yang terpencil dan sangat terpencil, itu sudah menjadi programnya kementerian kesehatan. Namun bagi daerah yang biasa, sesuai dengan arahan Gubernur kita mencoba memberikan kesempatan pada tahun 2015 untuk Dokter PTT menempati daerah teertentu yang membutuhkan,” pungkasnya.(hms)
