Takut Inflasi, Pemprov Sumbar Gandeng BI

Dirgantara ~ Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggandeng Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah VIII, untuk membantu mendongkrak perekonomian daerah, serta menangani laju inflasi yang fluktuatif. Kerjasama ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman oleh Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno dan Kepala BI Wilayah VIII Mahdi Mahmudi, di Aula BI Padang (Rabu Siang 13/08/2014).

Berdasar data Bank Indonesia, pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat pada triwulan 1 tahun 2014 melambat. Pertumbuhan ekonomi mencapai 6,5 %, menurun dari pertumbuhan pada triwulan IV tahun 2013 sebesar 6,8 %. Lambatnya pertumbuhan ekonomi dipicu oleh melemahnya ekspor di sector perkebunan, khususnya komoditi Crude Palm Oil-CPO atau minyak sawit mentah, yang memang produksinya berkurang.

Sementara tekanan inflasi di triwulan pertama tahun 2013 mulai mereda. Inflasi yang sebelumnya mencapai dua digit, yakni 10,87 % di akhir tahun 2013, turun signifikan menjadi 8,63 % di awal tahun. Berkaca dari hal tersebut, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno meminta Kantor Perwakilan BI Wilayah VIII membantu meningkatkan gairah ekonomi daerah, serta menjaga inflasi agar stabil di angka yang aman.

“Fokus kerjasama kita dengan BI yakni masalah inflasi. Inflasi ini membawa dampak negatif, harga barang terus meningkat, daya beli berkurang, angka pengangguran bertambah. Dalam hal inflasi, ekonomi makro, BI punya kewenangan yang luas. Kalau kita sendiri melalui SKPD, berupaya menambah stok komoditi pangan, seperti menambah stok perikanan, peternakan, pertanian, agar supplay lancar dan inflasi bisa dijaga,”terangnya

Selain menekan inflasi dan mendongkrak ekonomi daerah, Gubernur Irwan Prayitno juga meminta BI membantu mencarikan solusi atas kerentanan gejolak harga pangan lokal, yang disebabkan hasil produksi pangan sebagian besar dijual ke luar daerah, demi keuntungan lebih besar.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kantor Perwakilan BI Wilayah VII Mahdi Mahmudi mengatakan, di bulan ini inflasi di Sumatera Barat sudah sehat, karena berada di level 4,7%. Angka tersebut harus dipertahankan dengan mengendalikan harga pangan, yakni meningkatkan produksi, menyediakan stok pangan, serta membatasi penjualan komoditi pangan ke luar daerah.

“Kita harus punya stok. Jangan semuanya dijual ke daerah. Kalau dari segi pedagang, memang menguntungkan menjual ke luar daerah. Tapi nantinya harga pangan local kita bisa melonjak,” paparnya.

Sementara itu, selain mengatur inflasi dan mengendalikan harga, kerjasama Pemprov Sumatera Barat dengan BI juga dilaksanakan untuk mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah, sekaligus bertukar informasi dan penelitian tentang cara pengembangan ekonomi daerah. Zardi