Yendril :”Jangan Ada Diskriminasi Pendidikan Gratis”
Dirgantara ~ Walikota dan Wakil Walikota Padang memiliki program-program unggulan, Salah satu program unggulan tersebut ialah pendidikan gratis harus disalurakan secara merata. Ini disampaikan Yendril anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang.
Jangan sampai ada diskriminasi dalam pelaksanaan program tersebut, dijelaskan yendril. Tidak hanya sekolah-sekolah negeri saja yang menjadi prioritas. Karena yang bersekolah di sekolah swasta, MTsN/MAN dan pondok pesantren adalah warga Kota Padang juga. Maka mereka harus menikmati program pendidikan gratis ini.
Yendril Politisi dari Partai Hati Nurani Rakyat (hanura) berjanji akan memperjuangkan hak-hak masyarakat dalam menyekolahkan anak-anaknya, untuk bisa mengenyam pendidikan gratis selama 12 tahun. Sebab salah satu agenda kita adalah pemerataan dibidang pendidikan, disamping memperjuangkan pembangunan infrastruktur Kota Padang, cakapnya pada www.dirgantaraonline.com.
Tidak hanya itu, Fraksi Hanura berkomitmen akan terus berjuangan jika itu menyangkut keperluan hajat orang banyak, karena keberadaan anggota dewan harus dirasakan masyarakat Kota Padang. Visi misi Kepala Daerah (KDH) harus disenergikan. Program-program yang belum diselesaikan akan kita selesaikan. Kalau tak masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), tidak bisa diprioritaskan kita tidak akan mengesahkannya, urainya mengakhiri. (nal)
Jangan sampai ada diskriminasi dalam pelaksanaan program tersebut, dijelaskan yendril. Tidak hanya sekolah-sekolah negeri saja yang menjadi prioritas. Karena yang bersekolah di sekolah swasta, MTsN/MAN dan pondok pesantren adalah warga Kota Padang juga. Maka mereka harus menikmati program pendidikan gratis ini.
Yendril Politisi dari Partai Hati Nurani Rakyat (hanura) berjanji akan memperjuangkan hak-hak masyarakat dalam menyekolahkan anak-anaknya, untuk bisa mengenyam pendidikan gratis selama 12 tahun. Sebab salah satu agenda kita adalah pemerataan dibidang pendidikan, disamping memperjuangkan pembangunan infrastruktur Kota Padang, cakapnya pada www.dirgantaraonline.com.
Tidak hanya itu, Fraksi Hanura berkomitmen akan terus berjuangan jika itu menyangkut keperluan hajat orang banyak, karena keberadaan anggota dewan harus dirasakan masyarakat Kota Padang. Visi misi Kepala Daerah (KDH) harus disenergikan. Program-program yang belum diselesaikan akan kita selesaikan. Kalau tak masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), tidak bisa diprioritaskan kita tidak akan mengesahkannya, urainya mengakhiri. (nal)
