Kejanggalan SK Penunjukan Pengurus Baznas Padang
Dirgantara ~ Bola panas dalam proses seleksi pengurus Badan Zakat Nasional (Baznas) terus mengelinding. Ini dipicu karena dalam pemilihan anggota baru disinyalir tidak sesuai prosedur. Proses pemilihan yang disinyalir tidak sesuai prosedur ini sekarang menjadi sorotan dari berbagai kalangan.
Karena merasa terzalimi, tiga orang peserta seleksi pengurus Baznas mendatangi DPRD Kota Padang, Rabu (10/9). Mereka menilai, penunjukan pengurus Baznas Kota Padang yang di-SK-kan Walikota Padang menyimpan kejanggalan. Empat orang yang direkomendasikan tim seleksi ternyata tak masuk SK tersebut. Tiga orang yang mendatangi DPRD itu adalah Prof DR H Asasriwarni, DR Eka Putra Warman dan Hariadi Dahlan.
Asasriwarni mengatakan pada www.dirgantaraonline.com mengatakan,"Usai proses seleksi, saya ditelpon oleh Ketua MUI Sumbar soal hasil seleksi. Karena yang akan menjadi pegurus itu lima orang, maka timsel merangking peserta yang ikut, dan saya ada diurutan pertama. Namun setelah SK keluar, nama saya tidak masuk."
Kata Asasriwarni lagi menambahkan, dilakukan timsel terhadap 22 orang yang mengajukan diri kepada timsel. Dari jumlah itu tinggal 20 orang karena dua orang tidak memenuhi syarat.
Saat yang sama, Eka Putra Warman juga menjelaskan, di dalam UU Zakat diatur bahwa yang boleh menjadi pengurus Baznas adalah orang dari lembaga perguruan tinggi, utusan organisasi Islam, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga ekonomi. Calon pengurus itu direkondasikan lembaga tersebut untuk menjadi pengurus.
Setelah diseleksi, timsel menyerahkan rekomendasi kepada Walikota soal hasil seleksi tersebut. "Dan Selasa kemarin keluar SK Walikot. Yang jadi masalah, nama-nama dalam SK itu tidak sesuai dengan rekomendasi timsel," bebernya.
Menurut Eka, yang di-SK-kan adalah nama yang berada diurutan kelima Epi Santoso yang menurut informasi adalah kader salah satu partai. Padahal dalam aturan UU maupun Perda zakat. Sejatinya orang yang berafiliasi ke partai tertentu tidak bisa menjadi pengurus Baznas.
Hal yang sama diutarakan Hariadi Dahlan. Menurutnya, mereka mendatangi DPRD bukan karena ngebet ingin menjadi pengurus Baznas. Namun untuk melaporkan kejanggalan dari hasil seleksi itu. Kedatangan mereka diterima Wakil Ketua DPRD Padang H Wahyu Iramana Putra bersama sejumlah anggota dewan diantaranya Jumadi dan M. Dinul Akbar (Fraksi Golkar), Azirwan (Fraksi Nasdem), Osman Ayub (Fraksi Hanura), dan Amril Amin (Fraksi PAN).
Wahyu menyampaikan, aspirasi tiga peserta seleksi pengurus Baznas akan coba disikapi DPRD. Pihaknya akan mendatangkan tim seleksi(Timsel) untuk diklarifikasi. Dikatakan, untuk saat ini DPRD tentu belum bisa bersikap.
"Kita akan coba telusuri proses seleksi itu. Apakah hasilnya pernaha diumumkan secara terbuka atau tidak. Bagi kita bukan persoalan siapa yang akan mengurus Baznas itu, tapi apakah prosenya sudah benar atau belum, itu yang akan kita awasi," ungkapnya
Wahyu menambahkan, rasanya agak janggal kalau orang yang berkompeten seperti Eka Putra Wirman yang sudah menjadi pembicara soal zakat di tingkat internasional tidak lolos seleksi untuk menjadi pengurus zakat di Padang.
"Aneh saja rasanya. Kita akan coba telusuri. Harusnya kita bersyukur orang-orang seperti Asasriwarni atau Eka Putra ini mau mengurusi zakat, karena pekerjaan itu toh tidak digaji. Kita akan coba luruskan. Jangan sampai persoalan ini malah dipolitisasi," pungkasnya.(Mond)
Asasriwarni mengatakan pada www.dirgantaraonline.com mengatakan,"Usai proses seleksi, saya ditelpon oleh Ketua MUI Sumbar soal hasil seleksi. Karena yang akan menjadi pegurus itu lima orang, maka timsel merangking peserta yang ikut, dan saya ada diurutan pertama. Namun setelah SK keluar, nama saya tidak masuk."
Kata Asasriwarni lagi menambahkan, dilakukan timsel terhadap 22 orang yang mengajukan diri kepada timsel. Dari jumlah itu tinggal 20 orang karena dua orang tidak memenuhi syarat.
Saat yang sama, Eka Putra Warman juga menjelaskan, di dalam UU Zakat diatur bahwa yang boleh menjadi pengurus Baznas adalah orang dari lembaga perguruan tinggi, utusan organisasi Islam, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga ekonomi. Calon pengurus itu direkondasikan lembaga tersebut untuk menjadi pengurus.
Setelah diseleksi, timsel menyerahkan rekomendasi kepada Walikota soal hasil seleksi tersebut. "Dan Selasa kemarin keluar SK Walikot. Yang jadi masalah, nama-nama dalam SK itu tidak sesuai dengan rekomendasi timsel," bebernya.
Menurut Eka, yang di-SK-kan adalah nama yang berada diurutan kelima Epi Santoso yang menurut informasi adalah kader salah satu partai. Padahal dalam aturan UU maupun Perda zakat. Sejatinya orang yang berafiliasi ke partai tertentu tidak bisa menjadi pengurus Baznas.
Hal yang sama diutarakan Hariadi Dahlan. Menurutnya, mereka mendatangi DPRD bukan karena ngebet ingin menjadi pengurus Baznas. Namun untuk melaporkan kejanggalan dari hasil seleksi itu. Kedatangan mereka diterima Wakil Ketua DPRD Padang H Wahyu Iramana Putra bersama sejumlah anggota dewan diantaranya Jumadi dan M. Dinul Akbar (Fraksi Golkar), Azirwan (Fraksi Nasdem), Osman Ayub (Fraksi Hanura), dan Amril Amin (Fraksi PAN).
Wahyu menyampaikan, aspirasi tiga peserta seleksi pengurus Baznas akan coba disikapi DPRD. Pihaknya akan mendatangkan tim seleksi(Timsel) untuk diklarifikasi. Dikatakan, untuk saat ini DPRD tentu belum bisa bersikap.
"Kita akan coba telusuri proses seleksi itu. Apakah hasilnya pernaha diumumkan secara terbuka atau tidak. Bagi kita bukan persoalan siapa yang akan mengurus Baznas itu, tapi apakah prosenya sudah benar atau belum, itu yang akan kita awasi," ungkapnya
Wahyu menambahkan, rasanya agak janggal kalau orang yang berkompeten seperti Eka Putra Wirman yang sudah menjadi pembicara soal zakat di tingkat internasional tidak lolos seleksi untuk menjadi pengurus zakat di Padang.
"Aneh saja rasanya. Kita akan coba telusuri. Harusnya kita bersyukur orang-orang seperti Asasriwarni atau Eka Putra ini mau mengurusi zakat, karena pekerjaan itu toh tidak digaji. Kita akan coba luruskan. Jangan sampai persoalan ini malah dipolitisasi," pungkasnya.(Mond)
