Wawako Padang Rakor TPID
Dirgantara ~ Inflasi gejolak ekonomi yang sangat menarik untuk disimak dan diamati karena dianggap berbahaya dalam pelaksanaan pembangunan. Pelaku ekonomi menganggap inflasi merupakan suatu penyakit yang harus selalu di cegah, agar tidak menghambat proses pembangunan.
Di sampaikan Wakil Walikota Padang, Ir. H. Emzalmi, M.Si. pada acara Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Padang, di gedung Pertemuan Balaikota Padang di Air Pacah, Jum’at (5/9).
Emzalmi katakan, Inflasi merupakan salah satu syarat mutlak untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Hampir sebagina besar tekanan inflasi di daerah berasal dari tekanan inflasi Non inti, oleh sebab itu pengendalian inflasi di Kota Padang sebuah keharusan dan bukan hanya menjadi tanggungjawab Bnk Indonesia sebagai otoritas moneter.
“ Tekanan inflasi non inti diantaranya kelangkaan pasokan BBM, terganggunya distribusi barang, rantai distribusi yang panjang, kenaikan tarif dasar listrik, perilaku buruk penimbunan dan pungli serta pengaruh musiman,”
Dalam hal ini, Bank Indonesia menetapkan kebijakan moneter, sedangkan inflasi non inti dapat diartikan inflasi di luar kendali otoritas moneter atau tekanan inflasi dari sisi penawaran yaitu dari sisi produksi dan distribusi, tidak akan berdampak apa-apa karena yang di perlukan kebijakan Fiskal dan Kebijakan di sektor riil, ujar Wakil Walikota. Maka itu, di harapkan Tim pengedali Inflasi Daerah Kota Padang dapat memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah kota dari hasil diskusi evaluasi terhadap sumber dan potensi tekanan inflasi daerah.
Selain itu, pemerintah Kota Padang mengharapkan TPID secara aktif melakukan upaya preventif dan kuratif dalam pengendalian inflasi daerah melalui upaya memenuhi pasokan kebutuhan masyarakat di daerah serta menimalkan dampak. Dan juga menginstruksikan SKPD terkait dalam TIM pengendali inflasi daerah untuk melakukan pemantauan langsung kelapangan dan mempersiapkan data informasi sesuai dengan tugas pokok fungsi masing-masing, ujar Emzalmi.
Tingkat inflasi di Kota Padang di Bualan Agustus sebesar 1,83 % atau terjadi peningkatan indeks harga konsumen (IHK) dari 114,81 pada bulan Juli lalu menjadi 116,91 % di Bulan Agustus 2014, kondisi ini dinilai cukup tinggi.
Bila dilihat dari kelompok pengeluaran, inflasi terjadi pada kelompok bahan makanan sebesar 2,49 %, kelompok makan jadi, minuman, rokok dan tembakau 0,48 %, kelompok perumahan, air, listrik Gas dan bahan bakar sebesar 1,03 %, kelompok sandang sebesar 0,22 %, kelompok kesehatan sebear 0,97 %. Kelompok pendidikan rekreasi dan olahraga sebesar 3,94 % dan kelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan mengalami inflasi sebesar 3,02 %.
Hal ini di sebabkan beberapa komoditas mengalami kenaikan harga di Bulan Agustus di antaranya angkutan udara, beras, rekreasi, tarif listrik, jengkol, daun singkong, sepat siam,daun bawang, jeruk, buncis, dan beberapa komoditi lainnya, di harapkan SKPD terkait untuk dapat melakukan langkah-langkah penekanan laju inflasi.ujar Wakil Walikota.
Selanjutnya Ketua pelaksana acara koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Padang, Kabag. Perekonomian Edi Dharma melaporkan, sebagai nara sumber dari Bank Indonesia (BI) Dhia Sandrata, dari Pertamina Arda Agus Satria dan Ketua YLKI Sumbar Dahnil Aswad. ( Taf- Humas Padang)
