Pemko Siapkan Aksi Tangani Kerawanan Pangan
Hal itu berdasarkan penyusunan kajian peta pangan Kota Padang sebagai hasil dari penelitian kerjasama antara Kantor Ketahanan Pangan Kota Padang dengan MWA Training & Consulting (Pusat Pengembangan dan Pelatihan Ketahanan Pangan). Penelitian menggunakan pendekatan technocratis dan politis dengan metode desk study selama dua bulan yaitu Agustus hingga September 2014.
Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah saat membuka seminar Penyusunan Rencana Aksi Penanganan Daerah Rawan Pangan, Selasa (28/10) di Hotel Bumi Minang mengatakan, peta ketahanan dan kerentanan pangan dapat digunakan sebagai salah satu pendekatan untuk menentukan kondisi awal.
"Ini sangat diperlukan untuk menentukan rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal (baca; SPM). Capaian penanganan daerah rawan pangan sebesar 60 persen pada tahun 2015," ujar Walikota.
Dikatakan, pelayanan penanganan kerawanan pangan mencakup pengembangan sistim isyarat dini (SIDI), penguatan kelembagaan untuk penanggulangan rawan pangan, pencegahan kerawanan pangan, serta penanggulangan kerawanan pangan.
"Walikota bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan SPM Bidang Ketahanan Pangan dan dilaksanakan oleh perangkat daerah di Kota Padang. Secara Operasional SPM dimaksud dikoordinasikan oleh Kantor Ketahan Pangan Kota Padang," ulasnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Ketahan Pangan Kota Padang Tarmizi menyebut kegiatan ini sebagai tindak lanjut rencana aksi pemetaan ketahan pangan yang dilakukan. Pada kesempatan ini melibatkan SKPD terkait serta menghadirkan nara sumber Dr. Ir. Yuyun Farida Baliwati, MS, Staf Pengajar Fakultas Masyarakat Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor (IPB).
Adapun kelurahan yang disebutkan tergolong sangat rawan pangan antara lain terdapat di Kecamatan Kuranji yaitu, Anduring, Pasar Ambacang, Lubuk Lintah, Kalumbuk, Korong Gadang, Kuranji, Gunung Sarik dan Sungai Sapih. Di kecamatan Koto Tangah yaitu, Parupuk Tabing, Lubuk Buaya, Koto Pulai.
"Adapun faktor yang menjadi indikasi rawan pangan ini berkaitan dengan berbagai permasalahan. Untuk itu dibutuhkan rekomendasi rencana aksi untuk mengatasi kerawanan pangan dan gizi di kota Padang," ujar Tarmizi.
Sedangkan Yuyun Farida Baliwati mengungkapkan, indikator yang paling mempengaruhi kerawanan pangan Kota Padang yakni jumlah fasilitas kesehatan, jumlah warung atau toko, jumlah kematian balita dan ibu saat melahirkan. "Indikator ini seharusnya menjadi titik pokok penanganan daerah rawan pangan," kata Yuyun.
Permasalahan lainnya yang menjadi indikator, menurut Yuyun adalah kurangnya akses jalan dan rendahnya ketersediaan pangan dan gizi. "Target rencana aksi yang dilaksanakan di Kota Padang dapat diprioritaskan pada 19 kelurahan yang tergolong sangat rawan pangan tersebut," tandas Yuyun.(mond/rel)
