PIP Gelontorkan Rp 83,3 M Untuk Pembangunan RSUD Rasyidin Padang

Dirgantara- Permasalahan banjir dan minimnya fasilitas di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rasyidin segera teratasi. Menyusul disetujuinya permohonan pinjaman Pemko Padang oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP) guna pembangunan RSUD tersebut sebesar Rp 83,3 milyar lebih.

"Disetujuinya permohonan pinjaman daerah oleh PIP adalah suatu hal yang menggembirakan sekaligus menjadi motivasi bagi Pemko Padang untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik," kata Walikota Mahyeldi usai penandatanganan perjanjian pinjaman daerah di Palanta Rumah Dinas A.Yani 11, Kamis (13/11) petang tadi.

Ia mengungkapkan, selama ini RSUD Rasyidin kerap mendapat sorotan kalangan media dan masyarakat lantaran selalu kebanjiran saat penghujan, serta terbatasnya fasilitas dan ruangan yang dimiliki.

"Dengan adanya dana dari PIP yang akan digunakan untuk pembangunan fisik sebesar Rp 68,341 milyar dan pengadaan alat kesehatan Rp 14,966 milyar diharapkan dapat mengatasi permasalahan selama ini, serta memberikan pelayanan kesehatan sosial lebih optimal," ujar Mahyeldi.

Adapun jangka waktu pinjaman yang ditetapkan dalam perjanjian tersebut, yakni 5 tahun termasuk grace periode (masa tenggang) selama 24 bulan. Sedangkan Pemko sendiri ditenggat selama 6 bulan untuk persiapan memulai pelaksanaan pembangunan ."Dengan demikian kita harus memacu percepatan realisasi pembangunan RSUD. Jangan sampai kesempatan ini disia - siakan," tandas Walikota.

Sedangkan, Kepala PIP Kementerian Keuangan RI Soritaon Siregar menyebutkan Kota Padang mendapat perhatian khusus lantaran permasalahan banjir yang sering merendam RSUD. Untuk mengatasi permasalahan tersebut PIP membantu perencanaan pembangunan, khususnya aliran pembuangan air.

Soritaon Siregar menjelaskan, nantinya terdapat sistem pembuangan di lingkungan RSUD yang terintegrasi dengan sistem drainase milik Pemko Padang.

Disamping itu, lanjutnya, peningkatan kualitas dan kuantitas layanan kesehatan juga menjadi tujuan utama pembangunan ini, dalam mendukung penerapan Undang - undang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Menurut Soritaon, permohonan pinjaman Pemko Padang sudah melalui proses analisis kelayakan sehingga dipastikan memenuhi persyaratan umum pinjaman daerah.

"Selanjutnya dalam proses pelaksanaannya nanti, semua pihak akan turut mengawasi jalannya pembangunan. Termasuk para wartawan dan lapisan masyarakat," tukasnya.(mond/rel)