Tekan Inflasi, Tingkatkan Kerjasama Antar Daerah
Dirgantara- Untuk menekan laju inflasi, Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah mewanti - wanti SKPD terkait untuk dapat melakukan langkah - langkah. Misalnya, untuk kebutuhan cabai, beras, dan sayur mayur yang 70 persen mengandalkan pasokan dari luar daerah, bagaimana Dinas Pertanian meningkatkan produksi daerah untuk kebutuhan warga kota.
Walikota juga menginstruksikan SKPD yang terlibat dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk melakukan pemantauan langsung ke lapangan dengan mempersiapkan data informasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing - masing.
"SKPD secepatnya memantau langsung dan menyiapkan langkah - langkah. Bagaimana kita bisa meningkatkan produksi daerah untuk kebutuhan warga kota sehingga dapat menekan laju inflasi. Di samping tentunya meningkatkan pendapatan petani di Kota Padang," ujar Mahyeldi kepada wartawan usai menjadi keynote speaker dalam Rapat Koordinasi TPID di Hotel Grand Inna Muara, Selasa (25/11).
Pada Rakor yang dihadiri oleh TPID dari beberapa daerah di Sumatera Barat ini, Walikota mengatakan, seiring kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM dan tarif dasar listrik, maka tak pelak akan membawa pengaruh yang signifikan terhadap perekonomian di Kota Padang. Kenaikan harga bahan pokok yang mengikuti kenaikan BBM tersebut juga akan memicu kenaikan inflasi nantinya, sehingga langkah preventif dan kuratif perlu segera dilakukan.
Dijelaskan, Kota Padang mengalami inflasi sebesar 1,18 persen. Angka itu merupakan inflasi paling tinggi dari 14 kota yang mengalami inflasi di Pulau Sumatera atau berada di posisi ke-5 di Indonesia pada bulan Oktober 2014.
Inflasi tersebut terjadi pada enam kelompok pengeluaran. Namun, kelompok bahan makanan adalah penyumbang inflasi tertinggi yang menembus 2,56 persen, disusul gas dan bahan bakar sebesar 2,11 persen.
"Pemko Padang mengharapkan TPID secara aktif melakukan upaya preventif dan kuratif dalam pengendalian inflasi daerah melalui upaya memenuhi pasokan kebutuhan masyarakat di daerah serta meminimalkan dampaknya," kata Mahyeldi.
Selain Walikota H. Mahyeldi, tampil sebagai nara sumber dalam Rakor ini Peneliti Ilmu Kajian Ekonomi Universitas Bung Hatta (UBH) Dr. Syafrizal, SE, M.Si Kepala BI Perwakilan Wilayah VIII Sumbar Dr. Mahdi Mahmudi, Kabiro Perekonomian Setdaprov Sumbar Wandarusmen, SE, MM dan Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Padang Edi Dharma. (mond)
Walikota juga menginstruksikan SKPD yang terlibat dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk melakukan pemantauan langsung ke lapangan dengan mempersiapkan data informasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing - masing.
"SKPD secepatnya memantau langsung dan menyiapkan langkah - langkah. Bagaimana kita bisa meningkatkan produksi daerah untuk kebutuhan warga kota sehingga dapat menekan laju inflasi. Di samping tentunya meningkatkan pendapatan petani di Kota Padang," ujar Mahyeldi kepada wartawan usai menjadi keynote speaker dalam Rapat Koordinasi TPID di Hotel Grand Inna Muara, Selasa (25/11).
Pada Rakor yang dihadiri oleh TPID dari beberapa daerah di Sumatera Barat ini, Walikota mengatakan, seiring kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM dan tarif dasar listrik, maka tak pelak akan membawa pengaruh yang signifikan terhadap perekonomian di Kota Padang. Kenaikan harga bahan pokok yang mengikuti kenaikan BBM tersebut juga akan memicu kenaikan inflasi nantinya, sehingga langkah preventif dan kuratif perlu segera dilakukan.
Dijelaskan, Kota Padang mengalami inflasi sebesar 1,18 persen. Angka itu merupakan inflasi paling tinggi dari 14 kota yang mengalami inflasi di Pulau Sumatera atau berada di posisi ke-5 di Indonesia pada bulan Oktober 2014.
Inflasi tersebut terjadi pada enam kelompok pengeluaran. Namun, kelompok bahan makanan adalah penyumbang inflasi tertinggi yang menembus 2,56 persen, disusul gas dan bahan bakar sebesar 2,11 persen.
"Pemko Padang mengharapkan TPID secara aktif melakukan upaya preventif dan kuratif dalam pengendalian inflasi daerah melalui upaya memenuhi pasokan kebutuhan masyarakat di daerah serta meminimalkan dampaknya," kata Mahyeldi.
Selain Walikota H. Mahyeldi, tampil sebagai nara sumber dalam Rakor ini Peneliti Ilmu Kajian Ekonomi Universitas Bung Hatta (UBH) Dr. Syafrizal, SE, M.Si Kepala BI Perwakilan Wilayah VIII Sumbar Dr. Mahdi Mahmudi, Kabiro Perekonomian Setdaprov Sumbar Wandarusmen, SE, MM dan Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Padang Edi Dharma. (mond)