Komisi X Tinjau Pelaksanaan UN Kota Padang
DO, Padang ~ Pada hari kedua, Selasa (14/4), pelaksanaan Ujian Nasional (UN) 2015 tingkat SLTA di Kota Padang berjalan lancar. Peserta UN mengaku tidak merasa menghadapi "neraka" dan bisa sedikit lebih tenang karena hasil UN tahun ini tidak lagi menjadi satu - satunya penentu kelulusan.
Kendati bukan lagi penentu kelulusan, namun anggota tim kunjungan spesifik Komisi X DPR RI yang memantau pelaksanaan UN di Kota Padang merasa perlu menekankan bahwa hasil UN harus lebih baik. Pasalnya, ada fungsi lainnya dari UN yang krusial dan lebih penting.
"Hasil UN ini menjadi parameter kualitas pendidikan dan berfungsi untuk pemetaan dunia pendidikan sekaligus menjadi alat bagi pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan serta menentukan prioritas - prioritas perbantuan di bidang pendidikan," ungkap Wakil Ketua Komisi X DPR RI yang memimpin tim kunjungan spesifik ini, H.M Sohibul Iman di sela tinjauan di SMA 2 Padang dan MAN 2 Padang.
Tim yang terdiri dari anggota Komisi X, Otje Popong Djundjunan, Vena Melinda, Yayuk Basuki, Sohibul Iman, Sutan Adil Hendra dan Ferdiansyah disambut Wakil Gubernur Sumatera Barat Muslim Kasim, Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah serta Kepala Dinas Pendidikan ini sempat melakukan dialog terkait pelaksanaan UN.
Terkait memilih Kota Padang sebagai tujuan kunjungan spesifik, Sohibul mengatakan, Pemerintah Kota Padang termasuk yang paling serius memberikan perhatian terhadap dunia pendidikan. "Padang dianggap daerah yang capaian kualitas pendidikannya lebih baik. Sehingga ini bisa menjadi rujukan dalam pengembangan program pendidikan kedepan," ujarnya sembari menambahkan, bahwa kunjungan ke daerah yang mutu pendidikan dinilai masih rendah juga dilakukan agar mendapatkan perbandingan yang pas nantinya.
Menurut Walikota Padang, pelaksanaan UN relatif lancar tahun ini, salah satu lantaran kebijakan pencetakan lembar soal UN di daerah sehingga pendistribusian lebih cepat dan mudah.
Walikota juga mengusulkan agar soal UN bagi SMA dapat dibedakan dengan SMK, baik dari itemnya maupun dari ketentuan standar hasilnya, sebab SMA berorientasi ke perguruan tinggi sebagai kelanjutannya, sedangkan SMK beorientasi pada dunia kerja. Humas-Padang
Kendati bukan lagi penentu kelulusan, namun anggota tim kunjungan spesifik Komisi X DPR RI yang memantau pelaksanaan UN di Kota Padang merasa perlu menekankan bahwa hasil UN harus lebih baik. Pasalnya, ada fungsi lainnya dari UN yang krusial dan lebih penting.
"Hasil UN ini menjadi parameter kualitas pendidikan dan berfungsi untuk pemetaan dunia pendidikan sekaligus menjadi alat bagi pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan serta menentukan prioritas - prioritas perbantuan di bidang pendidikan," ungkap Wakil Ketua Komisi X DPR RI yang memimpin tim kunjungan spesifik ini, H.M Sohibul Iman di sela tinjauan di SMA 2 Padang dan MAN 2 Padang.
Tim yang terdiri dari anggota Komisi X, Otje Popong Djundjunan, Vena Melinda, Yayuk Basuki, Sohibul Iman, Sutan Adil Hendra dan Ferdiansyah disambut Wakil Gubernur Sumatera Barat Muslim Kasim, Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah serta Kepala Dinas Pendidikan ini sempat melakukan dialog terkait pelaksanaan UN.
Terkait memilih Kota Padang sebagai tujuan kunjungan spesifik, Sohibul mengatakan, Pemerintah Kota Padang termasuk yang paling serius memberikan perhatian terhadap dunia pendidikan. "Padang dianggap daerah yang capaian kualitas pendidikannya lebih baik. Sehingga ini bisa menjadi rujukan dalam pengembangan program pendidikan kedepan," ujarnya sembari menambahkan, bahwa kunjungan ke daerah yang mutu pendidikan dinilai masih rendah juga dilakukan agar mendapatkan perbandingan yang pas nantinya.
Menurut Walikota Padang, pelaksanaan UN relatif lancar tahun ini, salah satu lantaran kebijakan pencetakan lembar soal UN di daerah sehingga pendistribusian lebih cepat dan mudah.
Walikota juga mengusulkan agar soal UN bagi SMA dapat dibedakan dengan SMK, baik dari itemnya maupun dari ketentuan standar hasilnya, sebab SMA berorientasi ke perguruan tinggi sebagai kelanjutannya, sedangkan SMK beorientasi pada dunia kerja. Humas-Padang