Disperindagtamben Harus Lakukan Survei Lapangan Terkait Isu Beras Plastik
DO, Padang ~ Beredarnya isu terkait produk beras berbahan plastik saat ini menjadi isu nasional dan harus ditanggapi serius oleh Pemerintah Kota (Pemko) Padang. Ini yang disampaikan anggota Komisi II DPRD Padang Ilham Maulana.
Kader dari Partai Demokrat ini meminta kepada dinas Disperindagtamben segera melakukan survey rutin kelapangan terkait masalah beras berbahan plastik ini. Menjelang Ramadhan ini setiap kebutuhan pokok wajib di uji kelayakannya sebelum beredar kepasaran, jangan sampai warga masyarakat Padang mengkonsumsi barang yang tidak layak dikonsumsi, ungkapnya.
Selain beras plastic yang beredar dipasaran, ada juga isu yang berkembang terkait susu palsu, mentega palsu, maka dari itu Ilham mendesak agar Disperindagtamben giat melakukan survey rutin ke lapangan.
“Jangan sampai timbul korban jiwa baru dinas terkait bertindak, maka dari itu sebelum barang tidak layak konsumsi seharusnya Disperindagtamben wajib melakukan survey,” katanya.
Sementara itu ditempat terpisah, kepala Disperindagtamben melalui kabid perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang dan jasa mengatakan, sebelum isu beras plastik ini berkembang, Disperindagtamben sudah melakukan survei rutin ke lapangan, hingga saat ini belum ada ditemukan beras tersebut di pasaran. Namun yang menjadi hal lucu adalah, meskipun Disperindagtamben selalu melakukan survei, ia belum bisa menjamin beras plastik tersebut beredar di pasaran ke depannya.
Kader dari Partai Demokrat ini meminta kepada dinas Disperindagtamben segera melakukan survey rutin kelapangan terkait masalah beras berbahan plastik ini. Menjelang Ramadhan ini setiap kebutuhan pokok wajib di uji kelayakannya sebelum beredar kepasaran, jangan sampai warga masyarakat Padang mengkonsumsi barang yang tidak layak dikonsumsi, ungkapnya.
Selain beras plastic yang beredar dipasaran, ada juga isu yang berkembang terkait susu palsu, mentega palsu, maka dari itu Ilham mendesak agar Disperindagtamben giat melakukan survey rutin ke lapangan.
“Jangan sampai timbul korban jiwa baru dinas terkait bertindak, maka dari itu sebelum barang tidak layak konsumsi seharusnya Disperindagtamben wajib melakukan survey,” katanya.
Sementara itu ditempat terpisah, kepala Disperindagtamben melalui kabid perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang dan jasa mengatakan, sebelum isu beras plastik ini berkembang, Disperindagtamben sudah melakukan survei rutin ke lapangan, hingga saat ini belum ada ditemukan beras tersebut di pasaran. Namun yang menjadi hal lucu adalah, meskipun Disperindagtamben selalu melakukan survei, ia belum bisa menjamin beras plastik tersebut beredar di pasaran ke depannya.
“Hal ini tidak hanya bergantung kepada kami saja, akan tetapi perlu kerja sama dari pihak lain dan menguji setiap barang yang akan beredar kepasaran,” pungkasnya. (mond)
