Program Pengentasan Kemiskinan Perlu Dukungan Data
DO, Padang ~ Pemerintah Kota
Padang berupaya meminimalisir terjadinya perbedaan data penduduk miskin antara
lembaga terkait. Sehingga perlu adanya sinkronisasi agar satu persepsi dalam
pelaksanaan suatu program pengentasan kemiskinan.
“Sinkronisasi ini diharapkan,
juga untuk mendapatkan data terbaru terkait jumlah penduduk miskin dan tingkat
kemiskinan di Kota Padang,” kata Wakil Walikota Padang Emzalmi dalam kegiatan
Sosialisasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Padang 2015, di Ruang Abu Bakar
JaarBalaikota Padang, Aia Pacah.
Dikatakan Emzalmi, saat berdasarkan
Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011, jumlah penduduk miskin di
Kota Padang 122.205 jiwa atau 11,98 persen dari penduduknya. Sedangkan secara
makro, tingkat kemiskinan Kota Padang saat ini 5,02 persen dari jumlah
penduduknya.“Sepuluh prioritas pembangunan Kota Padang memang diarahkan untuk
menekan angka kemiskinan tersebut. Karena semua item yang sudah dijabarkan
dalam RPJMD memang menyentuh masyarakat miskin termasuk pegawai golongan
rendah,” ujar Wawako.
Kebijakan umum dan program pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi kerakyatan, diwujudkan melalui kebijakan peningkatan program bantuan usaha bagi masyarakat miskin. Juga melalui pemberdayaan kelompok usaha masyarakat miskin, peningkatan akses terhadap modal, pemasaran dan informasi usaha, serta menumbuhkan usaha produktif masyarakat miskin.
Menurutnya, semua itu untuk
meningkatkan pendapatan masyarakat miskin melalui arah kebijakan yang telah
dilaksanakan.
“Termasuk dalam arah kebijkan itu
meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar masyarakat miskin, dan meningkatkan
keterampilan produktif masyarakat miskin,” ulas Emzalmi.
Diantara program penanggulangan
kemiskinan, lanjutnya, yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
Mandiri yang hingga saat ini sudah mencakup di 11 kecamatan dan 104 kelurahan
di Kota Padang, Progranm Kredit Mikro Kelurahan (KMK), Koperasi Jasa Keuangan
Syariah (KJKS), program Jamkes Sumbar Sakato Kota Padang, serta penanggulangan
kemiskinan pada SKPD terkait.
“Untuk menjalankan semua program
tersebut dibutuhkan data yang bukan saja menunjang, tetapi juga valid dan
sinkron antar lembaga terkait,” imbuh Emzalmi.
Sementara itu, Kepala Badan
Perencanaan Pembanguan Daerah (Bappeda) Hervan Bahar menjelaskan, dalam upaya
meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan di tingkat provinsi dan
kabupaten/kota, dibentuk Tim koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang
ditetapkan dengan Keputusan Walikota Padang (29 April 2014).
