Dirjen Keuangan Kemendagri Beri Masukan Rombongan Pansus
Dirgantara, Padang ~ Pansus II dan III DPRD Padang yang diketuai Zulhardi Z Latif dan Drs. Iswandi bersama-sama melakukan kunjungan ke gedung Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Jakarta, terkait kendala-kendala yang dihadapi atas realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Kota Padang.
Pada kesempatan itu kedatangan rombongan kedua Pansus DPRD Padang yang diterima oleh Kasubdit Wilayah IV Diyah Ratri Ika,SH, Kasi Wilayah IV Dr. Sumulie Tumbo, SE,MM dan Anaslim Saragih, SE. membeberkan perihal terkait dengan Anggaran Belanja Tak Langsung Kota Padang sebesar Rp.1.284.496.440.014.14 dan terealisir Rp.1. 098.972.713.561.00 atau 85 persen.
Adapun penyebab dari persoalan itu antara lain pembayaran ganti rugi bagi para pemegang kartu kuning pada Dinas Pasar Kota Padang yang tidak dapat direalisir karena, dan jika dibayarkan akan berdampak hukum di kemudian hari. Begitu juga beberapa kegiatan yang ditampung pada anggaran perubahan berupa pengadaan barang dan jasa juga tidak dapat direalisir karena waktu untuk tender dan pengerjaannya tidak cukup lagi.
Sedangkan Pansus III melalui ketuanya Iswandi, menjelaskan terkait tunjangan kinerja camat dan lurah yang tidak dapat direalisasikan karena belum ada dasar hukumnya. Ada gaji PNS kategori II yang direncanakan akan dibayar pada bulan Januari, realisasinya dibayarkan pada bulan Juni 2014. Lalu juga ada masalah belanja Bansos yang tidak terealisir karena DPKA tidak mau mencairkan dana Bansor kalau data yang diberikan anggota tidak sesuai dengan data yang ada di BPLS.
Menyikapi persoalan itu, Dirjen menganjurkan kepada rombongan pansus DPRD Padang untuk melakukan perencanaan anggaran yang matang. Karena apabila anggaran telah disetujui dan disahkan oleh DPRD, maka harus direalisasikan, jika tidak terealisasi perencanaannya yang salah. Begitupun terhadap dana Bansos, juga harus sesuai petunjuk dan ketentuan Permendagri No.32 Tahun 2011 dan Permendagri Nomor 39 tahun 2011. Karena sebelum disetujui, anggaran perlu dilakukan pembahasan terlebih dahulu untuk disamakan datanya. Kalau sudah ada persamaan, maka baru anggaran disetujui, jelasnya. Boy
