Ganjar Menpora Di Pengajuan Anggaran 2016
Dirgantara ~ Niat baik Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi untuk mereformasi sepakbola nasional terus mendapat ganjaran. Terbaru, menteri asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu akan dipersulit terkait pengajuan anggaran Kemenpora Tahun Anggaran 2016 mendatang.
Resiko ini harus ditanggung oleh Nahrawi setelah pertemuannya dengan mantan Ketua Umum PSSI Djohar Arifin Husin, dua hari lalu, tidak bermakna apa-apa di mata Komisi X DPR-RI.
Para wakil rakyat itu pun meminta agar Nahrawi segera melakukan reschedule untuk memanggil PSSI yang berada di bawah kendali La Nyalla Mattalitti.
”Karena semua orang juga tahu, kalau yang berkonflik selama ini adalah Pak Imam Nahrawi dan Pak La Nyalla. Jadi, dua orang ini yang harus bertemu antara satu dengan yang lain untuk menyelesaikan masalah sepak bola nasional,” kata Ketua Komisi X DPR-RI, Teuku Riefky Harsya.
Riefky menegaskan, pertemuan antara Menpora dengan Djohar Arifin di kantor Kemenpora pada 23 Juni lalu, dinilai tidak sesuai dengan rekomendasi dan harapan dari Komisi yang membidangi membidangi Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kesenian, dan Kebudayaan itu.
Atas dasar tersebut, Komisi X DPR RI akhirnya memutuskan untuk membatalkan rapat kerja dengan Menpora yang seharusnya berlangsung siang kemarin di gedung Nusantara I Senayan, Jakarta.
Padahal, sebelumnya agenda tersebut, selain untuk membahas problem sepak bola nasional, juga untuk membahas anggaran Kemenpora selama 2016 mendatang.
Menurut Riefky, jadi tidak ada pilihan lain bagi Menpora untuk tidak melakukan pertemuan dengan La Nyalla Mattalitti sebagai Ketua Umum PSSI versi Kongres Luar Biasa di Surabaya pada 18 April lalu. Sebab, bila itu tidak dilakukan, maka ada resiko lebih besar yang bakal dihadapi oleh Menpora.
Resiko apakah itu? Riefky menyatakan, bila saran tersebut tidak dieksekusi juga oleh Menpora, maka kemungkinan besar pembahasan RAPBN (Ranacana Anggaran Pendapatan Belanja Negara) Tahun 2016 yang diajukan oleh Menpora tidak akan mendapat persetujuan dari komisi tersebut.
”Kami tidak main-main,” tegas politis asal Partai Demokrat ini. Sementara itu, Imam Nahrawi cukup santai menyikapi saran dari Komisi X DPR-RI tersebut. ”Karena selama ini saya tidak pernah menutup diri untuk bertemu dengan Pak Nyalla,” ujar Imam.
”Pertemuan kami dengan Pak Djohar kemarin karena kami tidak pernah menganggap KLB di Surabaya itu ada,” timpalnya. Seperti yang diketahui, saat menggelar rapat kerja pada 10 Juni lalu, Komisi X DPR-RI memang merekomendasikan Menpora agar memanggil PSSI sebelum 23 Juni.
Dengan harapan, dua pihak tersebut bisa mencari solusi atas kekisruhan sepak bola nasional dan membahas langkah strategis agar PSSI bisa lepas dari sanksi FIFA.
Menpora melakukan pertemuan dengan PSSI sesuai dengan yang di amanahkan oleh Komisi X DPR-RI. Namun, yang diundang adalah Djohar Arifin mantan Ketua Umum PSSI.
Dengan alasan, Djohar masih berstatus sebagai Ketua PSSI dan hasil KLB PSSI tidak di akui lantaran otoritas tertinggi sepak bola nasional itu sudah lebih dulu di bekukan sebelum kongres berlangsung.
Resiko ini harus ditanggung oleh Nahrawi setelah pertemuannya dengan mantan Ketua Umum PSSI Djohar Arifin Husin, dua hari lalu, tidak bermakna apa-apa di mata Komisi X DPR-RI.
Para wakil rakyat itu pun meminta agar Nahrawi segera melakukan reschedule untuk memanggil PSSI yang berada di bawah kendali La Nyalla Mattalitti.
”Karena semua orang juga tahu, kalau yang berkonflik selama ini adalah Pak Imam Nahrawi dan Pak La Nyalla. Jadi, dua orang ini yang harus bertemu antara satu dengan yang lain untuk menyelesaikan masalah sepak bola nasional,” kata Ketua Komisi X DPR-RI, Teuku Riefky Harsya.
Riefky menegaskan, pertemuan antara Menpora dengan Djohar Arifin di kantor Kemenpora pada 23 Juni lalu, dinilai tidak sesuai dengan rekomendasi dan harapan dari Komisi yang membidangi membidangi Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kesenian, dan Kebudayaan itu.
Atas dasar tersebut, Komisi X DPR RI akhirnya memutuskan untuk membatalkan rapat kerja dengan Menpora yang seharusnya berlangsung siang kemarin di gedung Nusantara I Senayan, Jakarta.
Padahal, sebelumnya agenda tersebut, selain untuk membahas problem sepak bola nasional, juga untuk membahas anggaran Kemenpora selama 2016 mendatang.
Menurut Riefky, jadi tidak ada pilihan lain bagi Menpora untuk tidak melakukan pertemuan dengan La Nyalla Mattalitti sebagai Ketua Umum PSSI versi Kongres Luar Biasa di Surabaya pada 18 April lalu. Sebab, bila itu tidak dilakukan, maka ada resiko lebih besar yang bakal dihadapi oleh Menpora.
Resiko apakah itu? Riefky menyatakan, bila saran tersebut tidak dieksekusi juga oleh Menpora, maka kemungkinan besar pembahasan RAPBN (Ranacana Anggaran Pendapatan Belanja Negara) Tahun 2016 yang diajukan oleh Menpora tidak akan mendapat persetujuan dari komisi tersebut.
”Kami tidak main-main,” tegas politis asal Partai Demokrat ini. Sementara itu, Imam Nahrawi cukup santai menyikapi saran dari Komisi X DPR-RI tersebut. ”Karena selama ini saya tidak pernah menutup diri untuk bertemu dengan Pak Nyalla,” ujar Imam.
”Pertemuan kami dengan Pak Djohar kemarin karena kami tidak pernah menganggap KLB di Surabaya itu ada,” timpalnya. Seperti yang diketahui, saat menggelar rapat kerja pada 10 Juni lalu, Komisi X DPR-RI memang merekomendasikan Menpora agar memanggil PSSI sebelum 23 Juni.
Dengan harapan, dua pihak tersebut bisa mencari solusi atas kekisruhan sepak bola nasional dan membahas langkah strategis agar PSSI bisa lepas dari sanksi FIFA.
Menpora melakukan pertemuan dengan PSSI sesuai dengan yang di amanahkan oleh Komisi X DPR-RI. Namun, yang diundang adalah Djohar Arifin mantan Ketua Umum PSSI.
Dengan alasan, Djohar masih berstatus sebagai Ketua PSSI dan hasil KLB PSSI tidak di akui lantaran otoritas tertinggi sepak bola nasional itu sudah lebih dulu di bekukan sebelum kongres berlangsung.
