 |
| Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama memimpin upacara peringatan HUT Kota Jakarta ke-488 di Monas, Jakarta, Senin (22/6/15). Ahok mengucapkan kekagumannya atas mulai berjalannya pelayanan PTSP. (Liputan6.com/Herman Zakharia) |
DO, Jakarta ~ Penyerapan anggaran DKI Jakarta baru sekitar 10 persen. Penyerapan yang rendah ini jadi sorotan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Merespons hal ini, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan tidak segan memecat 40 ribu pegawai negeri sipil.
Pria yang akrab disapa Ahok itu menilai penyerapan anggaran yang rendah disebabkan tidak maksimalnya lelang barang dan jasa oleh SKPD. Sebut saja soal pembelian tanah untuk membangun berbagai fasilitas.
"Secara logika, orang mau jual tanah dengan sertifikat resmi, gampang enggak bayarnya? Kok Pemda enggak gampang? Karena ini mau minta komisi. Kalau punya rumah, mau jual pakai harga NJOP tapi yang mau beli minta 10-15%, mau enggak? Ngapain jual ke sana (pemda)," ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Selasa (23/6/2015).
Ahok menjelaskan pemprov sudah menyiapkan dana Rp 6 triliun tahun ini untuk pembelian tanah. Tapi, SKPD yang memiliki kegiatan pembelian tanah tidak kunjung rampung.
"Kenapa swasta beli tanah begitu mudah, kok kita enggak? Makanya saya mau pindahin duit ke BUMD, cuma jelek di portofolio. Kalau begitu, ada 72.000 PNS, ngapain beli tanah saja enggak bisa? Kan lucu," celetuk Ahok.
Menurut dia, tidak ada pilihan lain selain menyerahkan uang ke BUMD. Risiko portofolio memburuk, akan diambilnya.
Sebut saja proyek Electronic Road Pricing (ERP). Alat sudah dipasang di jalan yang dijadikan objek program, tapi sampai sekarang belum juga terealisasi.
Belum lagi soal pembinaan pedagang kaki lima (PKL). Dinas UMKMP sebenarnya memiliki dana pembinaan tapi tidak digunakan sampai swasta harus membina PKL dengan dana CSR seperti yang terjadi di Lenggang Jakarta.
"Gaji orang tapi enggak pernah kerja apa-apa. Jadi Pemda DKI buang 40 ribu pegawai enggak apa-apa sebetulnya," pungkas Ahok.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sangat prihatin dengan penyerapan anggaran Pemprov DKI Jakarta. Dia ingin hal ini menjadi perhatian, sebab sanksi pemotongan anggaran membayangi Ibu Kota kalau pemprov tidak memenuhi target penyerapan anggaran.
"Penyerapan anggaran di DKI baru sekitar 10 persenan. Kita sudah komplain ke Pak Gubernur," kata Tjahjo di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin 22 Juni 2015. Bob/Yus.
Pria yang akrab disapa Ahok itu menilai penyerapan anggaran yang rendah disebabkan tidak maksimalnya lelang barang dan jasa oleh SKPD. Sebut saja soal pembelian tanah untuk membangun berbagai fasilitas.
"Secara logika, orang mau jual tanah dengan sertifikat resmi, gampang enggak bayarnya? Kok Pemda enggak gampang? Karena ini mau minta komisi. Kalau punya rumah, mau jual pakai harga NJOP tapi yang mau beli minta 10-15%, mau enggak? Ngapain jual ke sana (pemda)," ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Selasa (23/6/2015).
Ahok menjelaskan pemprov sudah menyiapkan dana Rp 6 triliun tahun ini untuk pembelian tanah. Tapi, SKPD yang memiliki kegiatan pembelian tanah tidak kunjung rampung.
"Kenapa swasta beli tanah begitu mudah, kok kita enggak? Makanya saya mau pindahin duit ke BUMD, cuma jelek di portofolio. Kalau begitu, ada 72.000 PNS, ngapain beli tanah saja enggak bisa? Kan lucu," celetuk Ahok.
Menurut dia, tidak ada pilihan lain selain menyerahkan uang ke BUMD. Risiko portofolio memburuk, akan diambilnya.
Sebut saja proyek Electronic Road Pricing (ERP). Alat sudah dipasang di jalan yang dijadikan objek program, tapi sampai sekarang belum juga terealisasi.
Belum lagi soal pembinaan pedagang kaki lima (PKL). Dinas UMKMP sebenarnya memiliki dana pembinaan tapi tidak digunakan sampai swasta harus membina PKL dengan dana CSR seperti yang terjadi di Lenggang Jakarta.
"Gaji orang tapi enggak pernah kerja apa-apa. Jadi Pemda DKI buang 40 ribu pegawai enggak apa-apa sebetulnya," pungkas Ahok.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sangat prihatin dengan penyerapan anggaran Pemprov DKI Jakarta. Dia ingin hal ini menjadi perhatian, sebab sanksi pemotongan anggaran membayangi Ibu Kota kalau pemprov tidak memenuhi target penyerapan anggaran.
"Penyerapan anggaran di DKI baru sekitar 10 persenan. Kita sudah komplain ke Pak Gubernur," kata Tjahjo di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin 22 Juni 2015. Bob/Yus.
