Kinerja Buruk, 40 Ribu PNS Akan Dibuang Ahok
DO, Dki Jakarta ~ Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, tertawa saat membahas kinerja pegawainya. Menurutnya, banyak proyek pekerjaan yang dibebankan kepada jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi DKI yang lambat diselesaikan.
Ia mencontohkan, pekerjaan penerapan aturan jalan berbayar elektronik (electronic road pricing/ERP) dan pemasangan meteran parkir di seluruh Jakarta yang dibebankannya kepada Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI.
Meski pekerjaan itu telah menjadi tanggung jawab Dishubtrans sejak tahun lalu dan Kepala Dishubtrans pun telah digantinya dengan pejabat yang dianggapnya lebih berkompeten, Ahok mengatakan proyek tersebut hingga saat ini tak kunjung terealisasi.
"Saya suruh dinas, beres enggak? Enggak. Gila kan," ujar Ahok, sapaan akrab Basuki, di Balai Kota DKI, Selasa, 23 Juni 2015.
Hal serupa terjadi pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Perdagangan DKI. Dinas yang dikepalai oleh Joko Kundaryo itu, kata Ahok, memiliki anggaran tersendiri untuk pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan UKM di Jakarta.
Meski demikian, Ahok mengatakan, penggunaan anggaran pembinaan PKL itu tidak pernah menunjukkan hasil nyata. Ahok mengaku bahwa ia secara pribadi akhirnya menggandeng pihak swasta, yakni Rekso Group, untuk menyalurkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) sebesar Rp15 miliar untuk membangun pusat pembinaan PKL Lenggang Jakarta. Tak sampai 1 tahun, arena binaan itu telah berdiri dalam bentuk sebuah food court di eks Lapangan IRTI Monumen Nasional.
"UMKM kita punya dana. Pernah enggak dia lakukan seperti itu?" kata Ahok.
Dinas Pemakaman dan Pertamanan DKI juga disorotinya. Ahok mengatakan kencangnya pembangunan taman berupa Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Jakarta pada tahun ini lagi-lagi merupakan hasil dari penagihan CSR yang dilakukannya kepada pihak swasta.Sumber;Viva.co.id
Ia mencontohkan, pekerjaan penerapan aturan jalan berbayar elektronik (electronic road pricing/ERP) dan pemasangan meteran parkir di seluruh Jakarta yang dibebankannya kepada Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI.
Meski pekerjaan itu telah menjadi tanggung jawab Dishubtrans sejak tahun lalu dan Kepala Dishubtrans pun telah digantinya dengan pejabat yang dianggapnya lebih berkompeten, Ahok mengatakan proyek tersebut hingga saat ini tak kunjung terealisasi.
"Saya suruh dinas, beres enggak? Enggak. Gila kan," ujar Ahok, sapaan akrab Basuki, di Balai Kota DKI, Selasa, 23 Juni 2015.
Hal serupa terjadi pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Perdagangan DKI. Dinas yang dikepalai oleh Joko Kundaryo itu, kata Ahok, memiliki anggaran tersendiri untuk pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan UKM di Jakarta.
Meski demikian, Ahok mengatakan, penggunaan anggaran pembinaan PKL itu tidak pernah menunjukkan hasil nyata. Ahok mengaku bahwa ia secara pribadi akhirnya menggandeng pihak swasta, yakni Rekso Group, untuk menyalurkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) sebesar Rp15 miliar untuk membangun pusat pembinaan PKL Lenggang Jakarta. Tak sampai 1 tahun, arena binaan itu telah berdiri dalam bentuk sebuah food court di eks Lapangan IRTI Monumen Nasional.
"UMKM kita punya dana. Pernah enggak dia lakukan seperti itu?" kata Ahok.
Dinas Pemakaman dan Pertamanan DKI juga disorotinya. Ahok mengatakan kencangnya pembangunan taman berupa Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Jakarta pada tahun ini lagi-lagi merupakan hasil dari penagihan CSR yang dilakukannya kepada pihak swasta.Sumber;Viva.co.id
