2017 SKPD Sumbar Tak Buat Program Pelatihan dan Study Banding
Dirgantara ** Wakil Gubernur
Sumatera Barat Nasrul Abit menegaskan, pada tahun 2017 mendatang,
anggaran daerah difokuskan untuk membiayai program kegiatan yang
bermanfaat langsung pada masyarakat. Untuk itu, Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
diinstruksikan menyusun rencana kegiatan prioritas, serta tidak lagi
membuat program-program yang kurang realistis.
“2017 mendatang, SKPD-SKPD tidak lagi bisa membuat program-program pelatihan, studi banding. Apalagi perjalanan dinas, itu kita tekan dan pangkas. Anggaran diefisiensikan, sesuai arahan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), bahwa pembiayaan mengikuti program prioritas (money follow priority program), tidak lagi mengikuti tugas dan fungsi,” ungkap Nasrul Abit disela-sela Musyawarah Rencana Pembangunan Provinsi Sumatera Barat di Padang.
Nasrul Abit menjelaskan, di tahun 2017 mendatang, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memiliki 9 gerakan prioritas, diantaranya pembangunan infrastruktur pendukung transportasi, pengembangan pariwisata, peningkatan sektor pertanian untuk mendukung terwujudnya ketahanan pangan, dan sektor kemaritiman. Dengan arah kebijakan dimaksud, maka anggaran belanja tidak bisa lagi dibagi rata untuk seluruh SKPD, melainkan diperbesar pada SKPD yang secara teknis memiliki program prioritas.
“Kalau selama ini semua SKPD dapat anggaran hampir merata, di 2017 mendatang tidak bisa lagi. SKPD seperti Dinas Pariwisata, Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Permukiman, Dinas Penggelolaan Sumber Daya Air, Dinas Perhubungan, Badan Ketahana Pangan, bisa dapat kucuran yang lebih besar atau didahulukan, sedangkan yang lain mungkin menyusut. Tapi jangan berkecil hati, mengingat pembangunan saat ini berdasar skala prioritas,” paparnya.
Sementara itu, menyikapi arahan dari Bappenas terkait penyelerasan program Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Provinsi dan Pusat, menurut Wagub Nasrul Abit, sebagian besar daerah telah serius. Hal itu dibuktikan oleh sejumlah Kabupaten/Kota yang telah menyusun dan menyerahkan program perencanaan pengembangan pariwisata ke Pemerintah Provinsi.
“Sebagian sudah punya program perencanaan, seperti Kota Padang, Pariaman, Sawahlunto, Solok, dan Bukittinggi, sedangkan daerah yang lain kita masih menunggu. Untuk itu, tanggal 28 April mendatang kita akan mengundang secara bergiliran para Bupati/Walikota, disitu kita bisa lihat mana yang serius,” pungkasnya. Zrd/Dodik
“2017 mendatang, SKPD-SKPD tidak lagi bisa membuat program-program pelatihan, studi banding. Apalagi perjalanan dinas, itu kita tekan dan pangkas. Anggaran diefisiensikan, sesuai arahan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), bahwa pembiayaan mengikuti program prioritas (money follow priority program), tidak lagi mengikuti tugas dan fungsi,” ungkap Nasrul Abit disela-sela Musyawarah Rencana Pembangunan Provinsi Sumatera Barat di Padang.
Nasrul Abit menjelaskan, di tahun 2017 mendatang, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memiliki 9 gerakan prioritas, diantaranya pembangunan infrastruktur pendukung transportasi, pengembangan pariwisata, peningkatan sektor pertanian untuk mendukung terwujudnya ketahanan pangan, dan sektor kemaritiman. Dengan arah kebijakan dimaksud, maka anggaran belanja tidak bisa lagi dibagi rata untuk seluruh SKPD, melainkan diperbesar pada SKPD yang secara teknis memiliki program prioritas.
“Kalau selama ini semua SKPD dapat anggaran hampir merata, di 2017 mendatang tidak bisa lagi. SKPD seperti Dinas Pariwisata, Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Permukiman, Dinas Penggelolaan Sumber Daya Air, Dinas Perhubungan, Badan Ketahana Pangan, bisa dapat kucuran yang lebih besar atau didahulukan, sedangkan yang lain mungkin menyusut. Tapi jangan berkecil hati, mengingat pembangunan saat ini berdasar skala prioritas,” paparnya.
Sementara itu, menyikapi arahan dari Bappenas terkait penyelerasan program Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Provinsi dan Pusat, menurut Wagub Nasrul Abit, sebagian besar daerah telah serius. Hal itu dibuktikan oleh sejumlah Kabupaten/Kota yang telah menyusun dan menyerahkan program perencanaan pengembangan pariwisata ke Pemerintah Provinsi.
“Sebagian sudah punya program perencanaan, seperti Kota Padang, Pariaman, Sawahlunto, Solok, dan Bukittinggi, sedangkan daerah yang lain kita masih menunggu. Untuk itu, tanggal 28 April mendatang kita akan mengundang secara bergiliran para Bupati/Walikota, disitu kita bisa lihat mana yang serius,” pungkasnya. Zrd/Dodik
