BKN: Kalteng, Maluku, Papua Barat, dan Sulteng, Wilayah Yang Paling Kekurangan Guru
 |
| rasio guru |
D'On, Jakarta- Sebaran guru yang dinilai masih belum proporsional antar satu daerah dengan daerah yang lain di Indonesia, dan ketidakmerataan kebutuhan guru yang sempat menjadi bahan perhatian Presiden Joko Widodo pada Rapat Terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, 19 Januari lalu, Badan Kepegawaian Negara (BKN) melakukan analisis perhitungan kuantitas guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tersebar di provinsi dari aspek rasio jumlah guru dan murid.
Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan dalam siaran persnya Senin (30/11) mengemukakan, data BKN menunjukkan rasio guru dan murid tertinggi justru berada di Provinsi Kalimantan Tengah, Maluku, Papua, dan Sulawesi Tengah, dengan rasio 0,05.
“Daerah-daerah itu selalu dikeluhkan mengalami kekurangan guru,” kata Ridwan seraya menambahkan, sebaliknya rasio terendah dengan angka 0,02, menurut Ridwan, berada di Provinsi Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat.
Kepala Biro Humas BKN itu juga mengemukakan, berdasarkan komposisi rasio guru-murid tersebut, justru beberapa daerah yang selama ini dianggap mengalami kekurangan guru berada pada kisaran 0,03 – 0,05.
“Hal ini berindikasi masih terjadinya ketimpangan perhitungan kebutuhan guru terhadap jumlah murid di daerah, yang berdampak dalih pengangkatan tenaga honorer tanpa perhitungan dan analisis yang memadai (Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja),” tutur Ridwan.
Guna mendapatkan informasi sebaran guru dan murid hingga lingkup kabupatan dan kota, menurut Ridwan, BKN siap mendukung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) selaku leading sector dalam hal ini. (stk)
Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan dalam siaran persnya Senin (30/11) mengemukakan, data BKN menunjukkan rasio guru dan murid tertinggi justru berada di Provinsi Kalimantan Tengah, Maluku, Papua, dan Sulawesi Tengah, dengan rasio 0,05.
“Daerah-daerah itu selalu dikeluhkan mengalami kekurangan guru,” kata Ridwan seraya menambahkan, sebaliknya rasio terendah dengan angka 0,02, menurut Ridwan, berada di Provinsi Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat.
Kepala Biro Humas BKN itu juga mengemukakan, berdasarkan komposisi rasio guru-murid tersebut, justru beberapa daerah yang selama ini dianggap mengalami kekurangan guru berada pada kisaran 0,03 – 0,05.
“Hal ini berindikasi masih terjadinya ketimpangan perhitungan kebutuhan guru terhadap jumlah murid di daerah, yang berdampak dalih pengangkatan tenaga honorer tanpa perhitungan dan analisis yang memadai (Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja),” tutur Ridwan.
Guna mendapatkan informasi sebaran guru dan murid hingga lingkup kabupatan dan kota, menurut Ridwan, BKN siap mendukung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) selaku leading sector dalam hal ini. (stk)
