Komisi III DPRD Padang Evaluasi Kinerja PUPR dan PRPKPP
D'On, Padang- Pertemuan secara massif terus dilakukan Komisi III DPRD Padang yang bergerak di bidang Pembangunan dan Lingkungan dengan Organisasi Perangkat Darah (OPD) selaku mitra kerja. Pertemuan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat(DPU-PR), kali ini membahas program kerja untuk tahun 2017, berlangsung di lantai II gedung baru DPRD Padang, Jalan Sawahan No.50, Padang Timur, sangat menarik perhatian.
DPRD Padang menilai kinerja DPU kini berubah nama menjadi PUPR masih sangat tertinggal, begitupun dengan Dinas TRTB yang kini menjadi PRKPP. Terkait dengan hal ini, Komisi III menjadikan bahan evalusi kinerja DPU yang dinilai anjlok pada tahun 2016 silam.
Pekerjaan DPU banyak yang belum tuntas, contohnya saja, drainase di kota ini belum tuntas dengan maksimal, jalan rusak dan jembatan serta kawasan pekerjaan jalan lingkungan yang masih tertinggal sekitar 42 Km dengan dana sebesar Rp42 miliar.
Selaku kordinator Komisi III Wahyu Iramana Putra mengatakan, melalui hearing perdana ini jelas tergambar pengerjaan fisik 2016 tidak terealisasi sekitar 5 persen, disamping masih ada sisa pemeliharaan selama 6 bulan. Di 2017 dengan total anggaran sebesar Rp250 miliar lebih di PUPR telah diplotkan anggaran pada jembatan kira-kira Rp20 miliar, pengairan Rp12 miliar, perbaikan dan pemeliharaan jalan Ro27 miliar dan Rp19 miliar untuk fasilitas lain termasuk trotoar. Demikian halnya pasar, dimana dana Inpres tersebut berkisar Rp43 miliar lagi. Awal Mei sudah dapat bekerja, didahului lelang jalan lingkungan dari PRKPP pada akhir Januari.
“Kami dari komisi III akan mengawal demi mendorong program Pemko sesuai dengan peruntukannya,” tukas Wahyu.
Ucapan senada juga terlontar dari Ketua Komisi III Zulhardi Z Latif. “Kami menilai ada bebberap hal perlu dievaluasi. Khususnya tidak tercapainya program sebelumnya, sehingga berdampak SILPA. Tahun ini semua mesti telah terbetonisasi jalan lingkungan dan itu merupakan tugas PRKPP dan kontroling PUPR dalam mengawal izin bangunan, serta menuntaskan persoalan drainase.
Fatriaman Noer selaku Kadis PUPR beserta Kadis PRPKPP Afrizal BR, berjanji akan memperbaiki kinerja di Dinasnya masing-masing demi terwujudnya program dengan baik dan lancar. (Mond)
DPRD Padang menilai kinerja DPU kini berubah nama menjadi PUPR masih sangat tertinggal, begitupun dengan Dinas TRTB yang kini menjadi PRKPP. Terkait dengan hal ini, Komisi III menjadikan bahan evalusi kinerja DPU yang dinilai anjlok pada tahun 2016 silam.
Pekerjaan DPU banyak yang belum tuntas, contohnya saja, drainase di kota ini belum tuntas dengan maksimal, jalan rusak dan jembatan serta kawasan pekerjaan jalan lingkungan yang masih tertinggal sekitar 42 Km dengan dana sebesar Rp42 miliar.
Selaku kordinator Komisi III Wahyu Iramana Putra mengatakan, melalui hearing perdana ini jelas tergambar pengerjaan fisik 2016 tidak terealisasi sekitar 5 persen, disamping masih ada sisa pemeliharaan selama 6 bulan. Di 2017 dengan total anggaran sebesar Rp250 miliar lebih di PUPR telah diplotkan anggaran pada jembatan kira-kira Rp20 miliar, pengairan Rp12 miliar, perbaikan dan pemeliharaan jalan Ro27 miliar dan Rp19 miliar untuk fasilitas lain termasuk trotoar. Demikian halnya pasar, dimana dana Inpres tersebut berkisar Rp43 miliar lagi. Awal Mei sudah dapat bekerja, didahului lelang jalan lingkungan dari PRKPP pada akhir Januari.
“Kami dari komisi III akan mengawal demi mendorong program Pemko sesuai dengan peruntukannya,” tukas Wahyu.
Ucapan senada juga terlontar dari Ketua Komisi III Zulhardi Z Latif. “Kami menilai ada bebberap hal perlu dievaluasi. Khususnya tidak tercapainya program sebelumnya, sehingga berdampak SILPA. Tahun ini semua mesti telah terbetonisasi jalan lingkungan dan itu merupakan tugas PRKPP dan kontroling PUPR dalam mengawal izin bangunan, serta menuntaskan persoalan drainase.
Fatriaman Noer selaku Kadis PUPR beserta Kadis PRPKPP Afrizal BR, berjanji akan memperbaiki kinerja di Dinasnya masing-masing demi terwujudnya program dengan baik dan lancar. (Mond)
