Panglima TNI Ditegur Presiden ? Itu Berita Bohong
D'On, Jakarta- Panglima Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dengan tegas membantah kabar yang menyebut dirinya mendapat teguran dari Presiden Joko Widodo. Bantahan ini dikeluarkan Panglima Jenderal TNI Gatot Nurmantyo terkait teguran pemutusan kerjasama dengan Australia oleh TNI.
"Ini jelas hoax, pasalnya Presiden tidak pernah menegur saya terkait pemutusan kerjasama TNI dengan Australia," tegas Gatot usai menghadari perayaan Natal bersama TNI di GOR Ahmad Yani Mabes TNI, (11/1).
Dinyatakannya, setiap kegiatan yang dilakukan selama ini selalu dilaporkan kepada presiden selaku panglima tertinggi. Termasuk soal penghentian kerja sama militer terhadap pemerintah Australia.
"Saya konirmasi bahwa apapun tindakan yang saya ambil selaku Panglima TNI selalu saya laporkan pada Presiden Joko Widodo, karena presiden adalah atasan saya, maka dari itu kewajiban saya melapor kepada presiden," jelasnya.
Di tempat terpisah, hal senada juga diutarakan Juru Bicara Presiden, Johan Budi. Ia membantah kabar hoax ini, pasalnya Presiden Jokowi tidak menyinggung pembicaraan dengan Panglima TNI saat rapat kabinet lalu.
"Jelas tidak benar. Dalam sambutan di depan rapat kabinet paripurna presiden tidak menyebutkan sama sekali soal Pak Gatot," kata Johan.
Berita ini beredar setelah kantor berita asing, Reuters memberitakan, Presiden Jokowi menegur Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo usai rapat pekan lalu. Teguran itu terkait keputusan Gatot atas penghentian sementara kerja sama militer dengan Australia.
Berdasarkan sumber yang tak disebutkan namanya, Jokowi menduga Gatot "lepas kontrol" setelah secara sepihak menangguhkan kerja sama pertahanan dengan Australia. Peringatan itu tak lepas dari kekhawatiran bahwa Indonesia berada dalam ancaman proxy war, upaya melemahkan negara melalui aktor non negara.
Bahkan beredar kabar Gatot sedang merencanakan pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat sipil. Dia diduga memiliki ambisi politik pribadi untuk masa yang akan datang.
Dari keterangan Mabes TNI sebelumnya menyatakan kerja sama militer dengan Australia dihentikan sementara karena dinilai tidak menguntungkan Indonesia. Penangguhan itu meliputi berbagai aspek, di antaranya latihan bersama, pendidikan, tukar menukar perwira, hingga kunjungan antar pejabat. (Khalid)
"Ini jelas hoax, pasalnya Presiden tidak pernah menegur saya terkait pemutusan kerjasama TNI dengan Australia," tegas Gatot usai menghadari perayaan Natal bersama TNI di GOR Ahmad Yani Mabes TNI, (11/1).
Dinyatakannya, setiap kegiatan yang dilakukan selama ini selalu dilaporkan kepada presiden selaku panglima tertinggi. Termasuk soal penghentian kerja sama militer terhadap pemerintah Australia.
"Saya konirmasi bahwa apapun tindakan yang saya ambil selaku Panglima TNI selalu saya laporkan pada Presiden Joko Widodo, karena presiden adalah atasan saya, maka dari itu kewajiban saya melapor kepada presiden," jelasnya.
Di tempat terpisah, hal senada juga diutarakan Juru Bicara Presiden, Johan Budi. Ia membantah kabar hoax ini, pasalnya Presiden Jokowi tidak menyinggung pembicaraan dengan Panglima TNI saat rapat kabinet lalu.
"Jelas tidak benar. Dalam sambutan di depan rapat kabinet paripurna presiden tidak menyebutkan sama sekali soal Pak Gatot," kata Johan.
Berita ini beredar setelah kantor berita asing, Reuters memberitakan, Presiden Jokowi menegur Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo usai rapat pekan lalu. Teguran itu terkait keputusan Gatot atas penghentian sementara kerja sama militer dengan Australia.
Berdasarkan sumber yang tak disebutkan namanya, Jokowi menduga Gatot "lepas kontrol" setelah secara sepihak menangguhkan kerja sama pertahanan dengan Australia. Peringatan itu tak lepas dari kekhawatiran bahwa Indonesia berada dalam ancaman proxy war, upaya melemahkan negara melalui aktor non negara.
Bahkan beredar kabar Gatot sedang merencanakan pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat sipil. Dia diduga memiliki ambisi politik pribadi untuk masa yang akan datang.
Dari keterangan Mabes TNI sebelumnya menyatakan kerja sama militer dengan Australia dihentikan sementara karena dinilai tidak menguntungkan Indonesia. Penangguhan itu meliputi berbagai aspek, di antaranya latihan bersama, pendidikan, tukar menukar perwira, hingga kunjungan antar pejabat. (Khalid)
