Panglima TNI : TNI-Polri Harus Solid dan Waspadai Ancaman Yang Mungkin Terjadi
D'On, Jakarta- Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) siap membantu Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam rangka mengamankan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2017 di seluruh wilayah Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Panglima TNI dihadapan peserta Rapim Polri Tahun 2017, bertempat di Auditorium Harun Nasution Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jl. Tirtayasa Raya No. 6 Kebayoran Baru, Jakarta selatan, Rabu (25/1/2017).
“Terkait pengamanan Pilkada serentak 2017, Saya sudah sampaikan kepada para Dandim, Danrem dan Pangdam, kalau Polri minta bantuan pengamanan agar segera didukung, setelah itu baru laporan, karena hal tersebut memerlukan kecepatan,” kata Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.
Panglima TNI juga menegaskan bahwa, dalam pelaksanaan kampanye Pilkada tidak boleh bertentangan dengan agama dan tidak boleh menyinggung agama lain, tetapi harus beretika dan berbudaya Pancasila. “Sesuai arahan Presiden RI Ir. H. Joko Widodo, Pilkada harus berjalan aman baik sebelum, selama maupun sesudah pelaksanaan,” ujarnya.
“Jangan ada keraguan dan saling curiga guna menciptakan suasana kondusif untuk mendukung pemerintahan yang sah, TNI dan Polri harus waspada dan solid untuk mendukung Presiden yang dipilih secara konstitusional,” tegas Panglima TNI.
Dalam pengarahannya dihadapan peserta Rapim Polri tahun 2017, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo juga menyampaikan terkait beberapa perspektif ancaman Indonesia saat ini, salah satunya ancaman teroris yang sangat berpengaruh pada kondisi dan stabilitas keamanan dalam negeri. “Kegiatan terorisme di Indonesia masih tergolong mengganggu keamanan dan ketertiban saja, belum pada bahaya yang mengancam keutuhan NKRI,” ungkapnya.
Menjawab pertanyaan wartawan terkait perspektif ancaman dalam negeri, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengatakan bahwa, TNI bersama Polri harus selalu mewaspadai kemungkinan-kemungkinan ancaman yang terjadi. “Saya selaku Panglima TNI mengajak Kepolisian RI bersama-sama TNI, untuk menjaga keutuhan NKRI yang dipimpin oleh pemerintahan yang sah,” ujarnya. (puspen)
Hal tersebut disampaikan Panglima TNI dihadapan peserta Rapim Polri Tahun 2017, bertempat di Auditorium Harun Nasution Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jl. Tirtayasa Raya No. 6 Kebayoran Baru, Jakarta selatan, Rabu (25/1/2017).
“Terkait pengamanan Pilkada serentak 2017, Saya sudah sampaikan kepada para Dandim, Danrem dan Pangdam, kalau Polri minta bantuan pengamanan agar segera didukung, setelah itu baru laporan, karena hal tersebut memerlukan kecepatan,” kata Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.
Panglima TNI juga menegaskan bahwa, dalam pelaksanaan kampanye Pilkada tidak boleh bertentangan dengan agama dan tidak boleh menyinggung agama lain, tetapi harus beretika dan berbudaya Pancasila. “Sesuai arahan Presiden RI Ir. H. Joko Widodo, Pilkada harus berjalan aman baik sebelum, selama maupun sesudah pelaksanaan,” ujarnya.
“Jangan ada keraguan dan saling curiga guna menciptakan suasana kondusif untuk mendukung pemerintahan yang sah, TNI dan Polri harus waspada dan solid untuk mendukung Presiden yang dipilih secara konstitusional,” tegas Panglima TNI.
Dalam pengarahannya dihadapan peserta Rapim Polri tahun 2017, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo juga menyampaikan terkait beberapa perspektif ancaman Indonesia saat ini, salah satunya ancaman teroris yang sangat berpengaruh pada kondisi dan stabilitas keamanan dalam negeri. “Kegiatan terorisme di Indonesia masih tergolong mengganggu keamanan dan ketertiban saja, belum pada bahaya yang mengancam keutuhan NKRI,” ungkapnya.
Menjawab pertanyaan wartawan terkait perspektif ancaman dalam negeri, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengatakan bahwa, TNI bersama Polri harus selalu mewaspadai kemungkinan-kemungkinan ancaman yang terjadi. “Saya selaku Panglima TNI mengajak Kepolisian RI bersama-sama TNI, untuk menjaga keutuhan NKRI yang dipimpin oleh pemerintahan yang sah,” ujarnya. (puspen)
