Presiden Jokowi Minta Aksi Konkret Dan Tindakan Hukum Lebih Tegas Hadapi Penyelundupan
D'On, Jakarta- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar aksi di lapangan dalam pencegahan, pengawasan, dan penegakan hukum terhadap penyelundupan benar-benar konkret, karena peredaran produk hasil penyelundupan ini bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga bisa mematikan industri-industri nasional.
Presiden mengulang kembali penegasan yang pernah disampaikannya kepada jajaran terkait, yaitu agar ruang gerak penyelundupan harus dibatasi dengan membangun sistem pencegahan dan pengawasan yang efektif. Selain itu, agar memberikan prioritas pada pengawasan di lapangan, khususnya di titik-titik rawan penyelundupan.
Yang ketiga, terkait dengan penegakan hukum, Presiden Jokowi sekali lagi memerintahkan jajarannya untuk lebih tegas, konsisten, dan keras, serta dilakukan secara terus menerus. “Saya minta Polri, Kejaksaan Agung mendukung penuh upaya penegakan hukum ini, dan proses, serta tuntaskan setiap kasus penyelundupan yang ada,” tegas Presiden saat memimpin Rapat Terbatas mengenai Masalah Penyelundupan, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (25/1) sore.
Presiden yang didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla juga memerintahkan agar aparat yang bermain di penyelundupan ditindak tegas, terutama yang menjadi backing. “Semuanya harus ditindak tegas tanpa pandang bulu,” pungkas Presiden.
Rapat Terbatas itu dihadiri oleh Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Menlu Retno Marsudi, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menkumham Yasonna Laoly, Menhub Budi K. Sumadi, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menperin Airlangga Hartarto, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Kepala Bakamla Laksamana Madya TNI Ari Soedewo, dan Kepala BIN Budi Gunawan. (stk)
Presiden mengulang kembali penegasan yang pernah disampaikannya kepada jajaran terkait, yaitu agar ruang gerak penyelundupan harus dibatasi dengan membangun sistem pencegahan dan pengawasan yang efektif. Selain itu, agar memberikan prioritas pada pengawasan di lapangan, khususnya di titik-titik rawan penyelundupan.
Yang ketiga, terkait dengan penegakan hukum, Presiden Jokowi sekali lagi memerintahkan jajarannya untuk lebih tegas, konsisten, dan keras, serta dilakukan secara terus menerus. “Saya minta Polri, Kejaksaan Agung mendukung penuh upaya penegakan hukum ini, dan proses, serta tuntaskan setiap kasus penyelundupan yang ada,” tegas Presiden saat memimpin Rapat Terbatas mengenai Masalah Penyelundupan, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (25/1) sore.
Presiden yang didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla juga memerintahkan agar aparat yang bermain di penyelundupan ditindak tegas, terutama yang menjadi backing. “Semuanya harus ditindak tegas tanpa pandang bulu,” pungkas Presiden.
Rapat Terbatas itu dihadiri oleh Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Menlu Retno Marsudi, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menkumham Yasonna Laoly, Menhub Budi K. Sumadi, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menperin Airlangga Hartarto, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Kepala Bakamla Laksamana Madya TNI Ari Soedewo, dan Kepala BIN Budi Gunawan. (stk)
