Masalah Pangan Butuh Dukungan OPD
D'On, Padang- Penanganan masalah pangan tidak terlepas dari pengembangan potensi ekonomi nasional dan wilayah. Hal ini sangat penting, karena pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan dengan cara mendorong pertumbuhan sektor pangan, baik dari sisi penyediaan maupun sisi konsumsi.
Hal tersebut disampaikan Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah Dt Marajo dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Kota Padang 2017 di ruang Abu Bakar Jaar Balaikota Padang, Selasa ( 07/02 ).
Dijelaskan Walikota, penangan maslah pangan merupakan salah satu bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Untuk itu secara spesifik keberhasilan kinerja dewan ketahanan pangan dapat diukur dalam kemampuannya mengkoordinasikan dan menciptakan kondisi yang kondusif untuk mengembangkan penanganan masalah pangan baik nasional maupun daerah.
"Saya berharap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memberikan dukungan, sehingga dapat memperkuat sinergi program atau kegiatan dalam mengatasi isu krusial pangan," ujar Walikota.
Pada kesempatan itu Walikota Padang juga mengistruksikan kepada Dinas Pangan supaya fokus mengintensifkan program kawasan rumah pangan lestari dengan penanaman cabe dalam polybag, bersinergi dengan dinas pertanian, perdagangan, perindustrian, kesehatan, BPPOM dan pihak kepolisian untuk mengawasi peredaran daging impor yang tidak ada izin edarnya.
Mahyeldi juga meminta, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan mengawasi jajanan anak sekolah. Dinas Pangan meningkatkan intensitas pengawasan pangan segar. Dinas Pertanian dan perusahan daerah, Padang Sejahtera Mandiri secepatnya melaksanakan serah terima aset dan mengoperasikan rumah potong hewan secara profesional, mewujudkan pasar Lubuk Buaya menjadi pasar amanah, Camat dan Luruah bersinergi dalam kegiatan KRPL, UPPO dan kelompok tani. BULOG juga diharapkan mengintensifkan pengawasan harga beras, gula, minyak goreng, cabe dan sebagainya dengan melakukan operasi pasar.
Sementara itu Kepala Dinas Pangan Kota Padang Herryanto Rustam mengatakan, rapat koordinasi tersebut bertujuan untuk mensinkronkan kebijakan dan kegiatan seluruh stakeholder terkait bidang ekonomi untuk mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemenuhan konsumsi pangan cukup, aman, bermutu dan bergizi beimbang dengan sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal.
Selain itu pengembangan pasar tradisional menjadi pasar amanah di Kota Padang dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat. Rakor yang berlangsung satu hari tersebut diikuti 55 peserta yang terdiri dari stakeholder terkait di bidang ekonomi yakni, OPD Provinsi Sumatera Barat dan Kota, BPOM, BPTP, Bulog, TP PKK, JKP4, Camat, Kepala UPT, dan pengusaha bibit KRPL. (hms)
Hal tersebut disampaikan Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah Dt Marajo dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Kota Padang 2017 di ruang Abu Bakar Jaar Balaikota Padang, Selasa ( 07/02 ).
Dijelaskan Walikota, penangan maslah pangan merupakan salah satu bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Untuk itu secara spesifik keberhasilan kinerja dewan ketahanan pangan dapat diukur dalam kemampuannya mengkoordinasikan dan menciptakan kondisi yang kondusif untuk mengembangkan penanganan masalah pangan baik nasional maupun daerah.
"Saya berharap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memberikan dukungan, sehingga dapat memperkuat sinergi program atau kegiatan dalam mengatasi isu krusial pangan," ujar Walikota.
Pada kesempatan itu Walikota Padang juga mengistruksikan kepada Dinas Pangan supaya fokus mengintensifkan program kawasan rumah pangan lestari dengan penanaman cabe dalam polybag, bersinergi dengan dinas pertanian, perdagangan, perindustrian, kesehatan, BPPOM dan pihak kepolisian untuk mengawasi peredaran daging impor yang tidak ada izin edarnya.
Mahyeldi juga meminta, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan mengawasi jajanan anak sekolah. Dinas Pangan meningkatkan intensitas pengawasan pangan segar. Dinas Pertanian dan perusahan daerah, Padang Sejahtera Mandiri secepatnya melaksanakan serah terima aset dan mengoperasikan rumah potong hewan secara profesional, mewujudkan pasar Lubuk Buaya menjadi pasar amanah, Camat dan Luruah bersinergi dalam kegiatan KRPL, UPPO dan kelompok tani. BULOG juga diharapkan mengintensifkan pengawasan harga beras, gula, minyak goreng, cabe dan sebagainya dengan melakukan operasi pasar.
Sementara itu Kepala Dinas Pangan Kota Padang Herryanto Rustam mengatakan, rapat koordinasi tersebut bertujuan untuk mensinkronkan kebijakan dan kegiatan seluruh stakeholder terkait bidang ekonomi untuk mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemenuhan konsumsi pangan cukup, aman, bermutu dan bergizi beimbang dengan sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal.
Selain itu pengembangan pasar tradisional menjadi pasar amanah di Kota Padang dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat. Rakor yang berlangsung satu hari tersebut diikuti 55 peserta yang terdiri dari stakeholder terkait di bidang ekonomi yakni, OPD Provinsi Sumatera Barat dan Kota, BPOM, BPTP, Bulog, TP PKK, JKP4, Camat, Kepala UPT, dan pengusaha bibit KRPL. (hms)
