Presiden Jokowi Minta Pembangunan Pelabuhan dan Bandara di Maluku Dipercepat
D'On, Maluku- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, sebagai provinsi kepulauan, Maluku memiliki tantangan-tantangan yang khusus, yang berbeda dibandingkan dengan provinsi-provinsi yang lain, yang sebagian besar wilayahnya adalah daratan.
“Tantangan utama yang pasti dihadapi adalah soal konektivitas, baik konektivitas yang menghubungkan antar wilayah dalam satu pulau, maupun konektivitas dari satu pulau ke pulau yang lainnya, maupun konektivitas antara Maluku dengan provinsi lain di tanah air,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada rapat terbatas tentang Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Program Prioritas di Provinsi Maluku, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (21/2) siang.
Untuk itu, ada beberapa hal yang ditekankan oleh Presiden Jokowi. Pertama, Presiden meminta jajaran pemerintah fokus menyelesaikan konektivitas dengan percepatan pembangunan infrastruktur, mulai dari jalan, jembatan, pelabuhan, sampai dengan bandara.
“Saya yakin dengan semakin tersambungnya antar wilayah di Provinsi Maluku, bukan hanya memudahkan mobilitas barang dan orang, tapi juga akan menurunkan biaya logistik. Dan juga akan mampu menggerakkan perekonomian di seluruh daerah di Maluku secara lebih rata,” tutur Presiden.
Kedua, sebagai provinsi kepulauan, Presiden meyakini sektor kelautan dan perikanan bisa menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Ia mengingatkan, selama dua tahun terakhir ini pertumbuhan ekonomi di provinsi Maluku berada pada rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.
Secara struktur perekonomian, lanjut Presiden, Maluku masih ditopang oleh pengeluaran konsumsi, baik rumah tangga maupun pemerintah. Sementara secara sektoral perekonomian daerah didukung oleh sektor pertanian, sektor perdagangan, dan eceran. “Artinya, potensi di sektor kelautan dan perikanan perlu digarap lagi secara maksimal,” tutur Presiden.
Untuk pengembangan industri pengolahan, baik di sektor perikanan maupun kelautan, menurut Presiden Jokowi, nantinya di sektor migas di Blok Masela dan sekitarnya harus diikuti dengan penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM).
Untuk itu, Presiden meminta betul-betul disiapkan pendidikan, pelatihan vokasional yang sesuai dengan arah pengembangan potensi daerah, agar Provinsi Maluku semakin banyak memiliki tenaga kerja yang terampil dan yang kompetitif.
Rapat terbatas itu dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Teten Maasduki, Menhub Budi K. Sumadi, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Wakil Menteri ESDM Archandra Taher, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, Menteri Agraria/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, dan Gubernur Maluku Said Assagaff. (stk)
“Tantangan utama yang pasti dihadapi adalah soal konektivitas, baik konektivitas yang menghubungkan antar wilayah dalam satu pulau, maupun konektivitas dari satu pulau ke pulau yang lainnya, maupun konektivitas antara Maluku dengan provinsi lain di tanah air,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada rapat terbatas tentang Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Program Prioritas di Provinsi Maluku, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (21/2) siang.
Untuk itu, ada beberapa hal yang ditekankan oleh Presiden Jokowi. Pertama, Presiden meminta jajaran pemerintah fokus menyelesaikan konektivitas dengan percepatan pembangunan infrastruktur, mulai dari jalan, jembatan, pelabuhan, sampai dengan bandara.
“Saya yakin dengan semakin tersambungnya antar wilayah di Provinsi Maluku, bukan hanya memudahkan mobilitas barang dan orang, tapi juga akan menurunkan biaya logistik. Dan juga akan mampu menggerakkan perekonomian di seluruh daerah di Maluku secara lebih rata,” tutur Presiden.
Kedua, sebagai provinsi kepulauan, Presiden meyakini sektor kelautan dan perikanan bisa menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Ia mengingatkan, selama dua tahun terakhir ini pertumbuhan ekonomi di provinsi Maluku berada pada rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.
Secara struktur perekonomian, lanjut Presiden, Maluku masih ditopang oleh pengeluaran konsumsi, baik rumah tangga maupun pemerintah. Sementara secara sektoral perekonomian daerah didukung oleh sektor pertanian, sektor perdagangan, dan eceran. “Artinya, potensi di sektor kelautan dan perikanan perlu digarap lagi secara maksimal,” tutur Presiden.
Untuk pengembangan industri pengolahan, baik di sektor perikanan maupun kelautan, menurut Presiden Jokowi, nantinya di sektor migas di Blok Masela dan sekitarnya harus diikuti dengan penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM).
Untuk itu, Presiden meminta betul-betul disiapkan pendidikan, pelatihan vokasional yang sesuai dengan arah pengembangan potensi daerah, agar Provinsi Maluku semakin banyak memiliki tenaga kerja yang terampil dan yang kompetitif.
Rapat terbatas itu dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Teten Maasduki, Menhub Budi K. Sumadi, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Wakil Menteri ESDM Archandra Taher, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, Menteri Agraria/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, dan Gubernur Maluku Said Assagaff. (stk)
