Utusan Khusus Sekjen PBB Apresiasi Komitmen Pemerintah dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak
D'On, Jakarta- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan komitmen pemerintah Indonesia dalam memposisikan anak-anak di agenda pembangunan berkelanjutan. Agenda pembangunan berkelanjutan ini memiliki tujuan, salah satunya untuk menciptakan dunia yang bebas dari kekerasan untuk semua orang. Kami percaya bahwa anak-anak perlu mendapat perhatian khusus.
“Kami merasa senang dengan prioritas yang diberikan oleh Indonesia untuk mengupayakan pencegahan kekerasan terhadap anak-anak,” kata Marta Santos Pais, Utusan Khusus Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB tentang Kekerasan terhadap Anak usai bersama delegasi UN Special Representative of the Secretary General on Violence against Children dan juga United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF) diterima oleh Presiden Jokowi, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (27/2) siang.
Marta Santos Pais mengemukakan, berbagai upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam memerangi kekerasan terhadap anak dapat dijadikan contoh utama bagi negara-negara Asia maupun dunia. Oleh karenanya, ia berharap agar Indonesia berkesempatan untuk menyampaikan program dan upaya yang telah dilakukan tersebut kepada dunia luar.
“Setiap tahun pada bulan Juli ada pertemuan penting di New York untuk meninjau kemajuan dalam agenda pembangunan. Kami berharap pada Juli mendatang akan ada kesempatan bagi Indonesia untuk menyampaikan upaya dan visi Indonesia dalam menciptakan lingkungan yang bebas kekerasan terhadap anak,” ucap Marta.
Terkait dengan maraknya pernikahan usia dini yang masih sering ditemukan di Indonesia, Utusan Khusus Sekjen PBB itu mengingatkan, bahwa pernikahan usia dini memiliki kontribusi pada tingginya angka kematian ibu. Karena itu, pendewasaan usia pernikahan dan pembekalan pengetahuan kesehatan reproduksi mesti dilakukan.
“Di samping itu, dalam sejumlah kasus sering kali mereka tidak memiliki kesempatan untuk melanjutkan sekolahnya. Hal tersebut menjadikan potensi sumber daya manusia Indonesia menjadi sedikit dikorbankan,” terang Marta.
Sementara terkait dengan kesehatan, Marta sempat menyinggung soal sejumlah bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah melalui salah satunya Kartu Indonesia Sehat (KIS). Menurutnya, Kartu Indonesia Sehat merupakan salah satu investasi berharga yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia.
Utusan Khusus Sekjen PBB itu percaya bahwa model investasi tersebut selayaknya ditiru oleh negara-negara lain dalam mengupayakan kesehatan dan pendidikan anak. “Itulah mengapa kita ingin upaya-upaya yang dilakukan oleh Indonesia dapat didengar dan diikuti oleh negara-negara lain. Tak hanya di Asia, tetapi juga di seluruh dunia,” tutupnya.
Saat menerima delegasi UNICEF itu, Presiden Joko Widodo didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise. (stk)
“Kami merasa senang dengan prioritas yang diberikan oleh Indonesia untuk mengupayakan pencegahan kekerasan terhadap anak-anak,” kata Marta Santos Pais, Utusan Khusus Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB tentang Kekerasan terhadap Anak usai bersama delegasi UN Special Representative of the Secretary General on Violence against Children dan juga United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF) diterima oleh Presiden Jokowi, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (27/2) siang.
Marta Santos Pais mengemukakan, berbagai upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam memerangi kekerasan terhadap anak dapat dijadikan contoh utama bagi negara-negara Asia maupun dunia. Oleh karenanya, ia berharap agar Indonesia berkesempatan untuk menyampaikan program dan upaya yang telah dilakukan tersebut kepada dunia luar.
“Setiap tahun pada bulan Juli ada pertemuan penting di New York untuk meninjau kemajuan dalam agenda pembangunan. Kami berharap pada Juli mendatang akan ada kesempatan bagi Indonesia untuk menyampaikan upaya dan visi Indonesia dalam menciptakan lingkungan yang bebas kekerasan terhadap anak,” ucap Marta.
Terkait dengan maraknya pernikahan usia dini yang masih sering ditemukan di Indonesia, Utusan Khusus Sekjen PBB itu mengingatkan, bahwa pernikahan usia dini memiliki kontribusi pada tingginya angka kematian ibu. Karena itu, pendewasaan usia pernikahan dan pembekalan pengetahuan kesehatan reproduksi mesti dilakukan.
“Di samping itu, dalam sejumlah kasus sering kali mereka tidak memiliki kesempatan untuk melanjutkan sekolahnya. Hal tersebut menjadikan potensi sumber daya manusia Indonesia menjadi sedikit dikorbankan,” terang Marta.
Sementara terkait dengan kesehatan, Marta sempat menyinggung soal sejumlah bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah melalui salah satunya Kartu Indonesia Sehat (KIS). Menurutnya, Kartu Indonesia Sehat merupakan salah satu investasi berharga yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia.
Utusan Khusus Sekjen PBB itu percaya bahwa model investasi tersebut selayaknya ditiru oleh negara-negara lain dalam mengupayakan kesehatan dan pendidikan anak. “Itulah mengapa kita ingin upaya-upaya yang dilakukan oleh Indonesia dapat didengar dan diikuti oleh negara-negara lain. Tak hanya di Asia, tetapi juga di seluruh dunia,” tutupnya.
Saat menerima delegasi UNICEF itu, Presiden Joko Widodo didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise. (stk)
