Gubernur: Humas Harus Gaul
D'On, Padang-- Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menegaskan, Humas di Sumbar harus pandai menjalin komunikasi dengan semua stakeholder, apalagi media. Keberadaan humas semestinya memberikan informasi secara detail dan kredibel agar pimpinan bisa bekerja dengan nyaman.
"Humah harus gaul, jangan nggak gaul. Ikuti setiap perkembangan informasi. Jalin komunikasi dengan siapa saja, apalagi media," sebutnya ketika menjadi pembicara utama dalam Rapat Koordinasi Bakohumas Sumbar, di Auditorium Gubernuran, Senin 17 April 2017.
Katanya, dengan perkembangan teknologi, kegiatan pemerintahan dan pembangunan, kegiatan kepala daerah, saat ini telah diinformasikan pada masyarakat secara luas melalui media sosial sebagai bagian dari sosialisasi dan keterbukaan informasi. Akan tetapi, hal itu ternyata belum dibarengi dengan kesiapan humas dalam menjawab reaksi dari masyarakat yang memiliki perbedaan sudut pandang.
Ia menilai, Humas pemerintahan di Sumatera Barat (Sumbar) kurang tanggap terhadap reaksi netizen yang menyampaikan komentar negatif terhadap informasi pemerintahan yang beredar luas di media sosial.
“Setiap detik informasi tentang pemerintahan, apakah tentang kegiatan atau kebijakan kepala daerah berseliweran di media sosial. Ribuan netizen melihat, membaca, dan ikut berkomentar. Banyak yang suka, tapi tidak sedikit yang berkomentar negatif. Sayangnya, untuk komentar yang negatif tidak ditanggapi oleh humas, sehingga jadi liar dan memicu debat kusir tanpa solusi,” paparnya.
Untuk itu, Irwan meminta humas tidak sekedar sibuk menganalisa informasi berita yang disuguhkan, namun juga memberikan penjelasan terhadap komentar-komentar di media sosial.(hms)
"Humah harus gaul, jangan nggak gaul. Ikuti setiap perkembangan informasi. Jalin komunikasi dengan siapa saja, apalagi media," sebutnya ketika menjadi pembicara utama dalam Rapat Koordinasi Bakohumas Sumbar, di Auditorium Gubernuran, Senin 17 April 2017.
Katanya, dengan perkembangan teknologi, kegiatan pemerintahan dan pembangunan, kegiatan kepala daerah, saat ini telah diinformasikan pada masyarakat secara luas melalui media sosial sebagai bagian dari sosialisasi dan keterbukaan informasi. Akan tetapi, hal itu ternyata belum dibarengi dengan kesiapan humas dalam menjawab reaksi dari masyarakat yang memiliki perbedaan sudut pandang.
Ia menilai, Humas pemerintahan di Sumatera Barat (Sumbar) kurang tanggap terhadap reaksi netizen yang menyampaikan komentar negatif terhadap informasi pemerintahan yang beredar luas di media sosial.
“Setiap detik informasi tentang pemerintahan, apakah tentang kegiatan atau kebijakan kepala daerah berseliweran di media sosial. Ribuan netizen melihat, membaca, dan ikut berkomentar. Banyak yang suka, tapi tidak sedikit yang berkomentar negatif. Sayangnya, untuk komentar yang negatif tidak ditanggapi oleh humas, sehingga jadi liar dan memicu debat kusir tanpa solusi,” paparnya.
Untuk itu, Irwan meminta humas tidak sekedar sibuk menganalisa informasi berita yang disuguhkan, namun juga memberikan penjelasan terhadap komentar-komentar di media sosial.(hms)
