Integritas ASN Pemko Padang Dipertanyakan
D'On, padang-- Wakil Wali Kota Padang, Emzalmi, mempertanyakan integritas ASN Pemko Padang dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai abdi negara. Hal itu dikarenakan, sedikitnya jumlah kehadiran ASN Pemko Padang pada pelaksanaan upacara Hari Otonomi Daerah (Otoda) ke-XXI di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Imam Bonjol, Rabu pagi (26/4).
”Ini persoalan prilaku. Kalau rasa berbangsa, bernegara, dan tanggung jawab sebagai ASN tidak tumbuh dari integritas diri sendiri, itu perlu dipertanyakan,” tegas Emzalmi, sesaat setelah menjadi Inspektur Upacara Hari Otonomi Daerah tersebut.
Dikatakannya, ketidakhadiran ASN Pemko Padang pada pelaksanaan upacara Otoda ke-XXI akan ditelusuri penyebabnya, apakah tidak diberitahu pimpinan, atau memang tidak peduli dengan pelaksanaan upacara Otada. Atau bisa jadi juga punya alasan lainnya.
“Hal ini perlu diketahui, untuk meningkatkan disiplin dan kapasitas ASN Pemko Padang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabanya,” ujar Emzali.
Ditambahkannya, Hari Otoda merupakan momentum untuk mengevaluasi kebijakan kinerja pelaksanaan otonomi daerah pada masing-masing daerah otonomi. Sehingga, setiap pemerintah daerah harus senantiasa meningkatkan kinerja sesuai apa yang telah dicapai, seraya mengatasi setiap hambatan yang terjadi di pemerintahan otonomi daerah. (hms)
”Ini persoalan prilaku. Kalau rasa berbangsa, bernegara, dan tanggung jawab sebagai ASN tidak tumbuh dari integritas diri sendiri, itu perlu dipertanyakan,” tegas Emzalmi, sesaat setelah menjadi Inspektur Upacara Hari Otonomi Daerah tersebut.
Dikatakannya, ketidakhadiran ASN Pemko Padang pada pelaksanaan upacara Otoda ke-XXI akan ditelusuri penyebabnya, apakah tidak diberitahu pimpinan, atau memang tidak peduli dengan pelaksanaan upacara Otada. Atau bisa jadi juga punya alasan lainnya.
“Hal ini perlu diketahui, untuk meningkatkan disiplin dan kapasitas ASN Pemko Padang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabanya,” ujar Emzali.
Ditambahkannya, Hari Otoda merupakan momentum untuk mengevaluasi kebijakan kinerja pelaksanaan otonomi daerah pada masing-masing daerah otonomi. Sehingga, setiap pemerintah daerah harus senantiasa meningkatkan kinerja sesuai apa yang telah dicapai, seraya mengatasi setiap hambatan yang terjadi di pemerintahan otonomi daerah. (hms)
