KPPOD: Walikota Padang Sosok Disegani
D'On, Padang-- Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menyebut bahwa Walikota Padang memiliki kapabilitas yang tinggi dalam memimpin daerahnya. Tidak saja disegani, akan tetapi juga mampu memahami masalah dunia usaha tanpa menguntungkan diri sendiri.
"Walikota Padang dinilai sebagai sosok yang disegani, tidak melakukan tindakan yang menguntungkan diri sendiri, dan memahami masalah dunia usaha," ucap Ketua Dewan Pengawas KPPOD, Djisman Simanjuntak, dalam seminar yang bertajuk “Tata Kelola Mengatasi Ketimpangan Tata Kelola Ekonomi Daerah Road To Indonesian Development Forum” kemarin, Selasa (25/4) di Pangeran Beach Hotel Padang.
Ketua Dewan Pengawas KPPOD, Djisman Simanjuntak, memberi penilaian yang cukup tinggi kepada Walikota Padang pada seminar itu. Walikota Padang mendapatkan poin 81,77 persen berdasarkan penilaian kapasitas dan integritas kepala daerah se-Indonesia.
Kemudian untuk Program Pengembangan Usaha Swasta (PPUS), Kota Padang mendapatkan indeks 76,84 persen. Ini artinya tingkat pengetahuan pelaku usaha terhadap program Pemko Padang cukup tinggi. Hal ini terlihat pada tingginya tingkat partisipasi pelaku usaha dalam PPUS.
Sementara untuk akses lahan untuk lokasi usaha di Kota Padang mendapatkan poin 75,30 persen. Artinya, administrasi pertanahan dinilai baik oleh pelaku usaha dan pelayanan sertifikat tanah yang relatif murah. Hal ini berimplikasi kepada kepastian pelaku usaha dalam penggunaan lahan lebih terjamin.
Sementara untuk beberapa variabel lainnya berdasarkan survei KPPOD, urusan perizinan usaha Padang memperoleh indeks 73,15, biaya transaksi 55,86, kualitas peraturan daerah 67,72, infrastruktur 67,09, ketenagakerjaan 47,48 dan yang terendah interaksi dengan pelaku usaha 35,83 persen.(hms)
"Walikota Padang dinilai sebagai sosok yang disegani, tidak melakukan tindakan yang menguntungkan diri sendiri, dan memahami masalah dunia usaha," ucap Ketua Dewan Pengawas KPPOD, Djisman Simanjuntak, dalam seminar yang bertajuk “Tata Kelola Mengatasi Ketimpangan Tata Kelola Ekonomi Daerah Road To Indonesian Development Forum” kemarin, Selasa (25/4) di Pangeran Beach Hotel Padang.
Ketua Dewan Pengawas KPPOD, Djisman Simanjuntak, memberi penilaian yang cukup tinggi kepada Walikota Padang pada seminar itu. Walikota Padang mendapatkan poin 81,77 persen berdasarkan penilaian kapasitas dan integritas kepala daerah se-Indonesia.
Kemudian untuk Program Pengembangan Usaha Swasta (PPUS), Kota Padang mendapatkan indeks 76,84 persen. Ini artinya tingkat pengetahuan pelaku usaha terhadap program Pemko Padang cukup tinggi. Hal ini terlihat pada tingginya tingkat partisipasi pelaku usaha dalam PPUS.
Sementara untuk akses lahan untuk lokasi usaha di Kota Padang mendapatkan poin 75,30 persen. Artinya, administrasi pertanahan dinilai baik oleh pelaku usaha dan pelayanan sertifikat tanah yang relatif murah. Hal ini berimplikasi kepada kepastian pelaku usaha dalam penggunaan lahan lebih terjamin.
Sementara untuk beberapa variabel lainnya berdasarkan survei KPPOD, urusan perizinan usaha Padang memperoleh indeks 73,15, biaya transaksi 55,86, kualitas peraturan daerah 67,72, infrastruktur 67,09, ketenagakerjaan 47,48 dan yang terendah interaksi dengan pelaku usaha 35,83 persen.(hms)
