Spanduk di Bypass, Walikota: Ada Indikasi Kuat Kesengajaan
D'On, Padang- Pengerjaan jalur Bypass Padang memang belum dituntaskan kontraktor. Namun dalam beberapa waktu belakangan ini bermunculan spanduk yang berisi penolakan dan penghentian pengerjaan jalur Bypass. Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah Dt Marajo melihat ada indikasi kesengajaan dari pihak yang mengorganisir.
"Ada indikasi kuat kesengajaan dari pihak yang mengorganisir (memasang spanduk)," ucap Walikota Padang, kemarin.
Di beberapa titik yang sedang dikerjakan di Bypass memang terpasang beberapa spanduk. Spanduk sepanjang satu kali tiga meter ini berwarna putih dengan tulisan hitam. Jika dihitung, sepuluh spanduk terpasang, diantaranya di Kecamatan Koto Tangah, Kuranji, Pauh, dan lainnya.
"Isi dan bentuk spanduknya sama. Waktunya (pemasangan) juga sama," ungkap Mahyeldi.
Ditukaskan Mahyeldi, selama ini tidak ada warga yang menolak pengerjaan Bypass. Justru didukung penuh oleh warga.
"Dari pengalaman kita selama ini tidak ada satupun warga yang menolak, karena kita sudah beri jaminan kepada warga," ulasnya.
Mahyeldi menyebut, pihaknya sedang mengumpulkan informasi pelaku yang memotori pemasangan spanduk tersebut. Walikota mengatakan, jika ada pihak yang memang sengaja merekayasa, berniat jahat, dan bermaksud lain terhadap project tersebut, Mahyeldi tak segan-segan untuk memprosesnya ke pihak berwajib.
"Kita sudah tanyakan langsung kepada warga di dekat spanduk terpasang, warga mengaku tidak ada memasang spanduk tersebut. Warga justru mengakui bahwa ada pihak yang meminta membuat surat pernyataan, ini yang kita selidiki," ucap Walikota.
Dalam pembebasan jalur Bypass, selama ini tidak ada kendala apapun antara Pemerintah Kota Padang dengan warga. Bahkan agar jalur Bypass cepat selesai, Pemko sudah menganggarkan dana pada 2016 lalu, bahkan sudah menerbitkan SK. Pemko juga terus berkoordinasi dengan gubernur Sumbar, pihak Balai Wilayah V, serta pihak yang mengerjakan proyek Bypass.
Terpisah, Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Mursalim mengatakan bahwa spanduk-spanduk tersebut terpasang pada Kamis (30/3). Awalnya spanduk terpasang di Kecamatan Koto Tangah. Kemudian berlanjut ke kecamatan lain.
Jumat (31/3), pihak kecamatan telah mencabut spanduk yang bertebaran di Bypass. Spanduk ini dinilai dapat memprovokasi warga.
"Seluruh spanduk sudah kita copot karena dapat memprovokasi," tukas Mursalim.
Informasi yang dirangkum di lapangan, warga sekitar spanduk mengaku tak pernah memasang spanduk tersebut. Beberapa warga malah mengaku melihat spanduk tersebut diturunkan dari kendaraan proyek. Dan ketika itu warga diminta untuk membuat surat pernyataan menolak di tanahnya dilakukan pengerjaan Bypass.
"Kami tidak ada memasang spanduk itu," ucap Marthen, warga Kuranji.(hms)
"Ada indikasi kuat kesengajaan dari pihak yang mengorganisir (memasang spanduk)," ucap Walikota Padang, kemarin.
Di beberapa titik yang sedang dikerjakan di Bypass memang terpasang beberapa spanduk. Spanduk sepanjang satu kali tiga meter ini berwarna putih dengan tulisan hitam. Jika dihitung, sepuluh spanduk terpasang, diantaranya di Kecamatan Koto Tangah, Kuranji, Pauh, dan lainnya.
"Isi dan bentuk spanduknya sama. Waktunya (pemasangan) juga sama," ungkap Mahyeldi.
Ditukaskan Mahyeldi, selama ini tidak ada warga yang menolak pengerjaan Bypass. Justru didukung penuh oleh warga.
"Dari pengalaman kita selama ini tidak ada satupun warga yang menolak, karena kita sudah beri jaminan kepada warga," ulasnya.
Mahyeldi menyebut, pihaknya sedang mengumpulkan informasi pelaku yang memotori pemasangan spanduk tersebut. Walikota mengatakan, jika ada pihak yang memang sengaja merekayasa, berniat jahat, dan bermaksud lain terhadap project tersebut, Mahyeldi tak segan-segan untuk memprosesnya ke pihak berwajib.
"Kita sudah tanyakan langsung kepada warga di dekat spanduk terpasang, warga mengaku tidak ada memasang spanduk tersebut. Warga justru mengakui bahwa ada pihak yang meminta membuat surat pernyataan, ini yang kita selidiki," ucap Walikota.
Dalam pembebasan jalur Bypass, selama ini tidak ada kendala apapun antara Pemerintah Kota Padang dengan warga. Bahkan agar jalur Bypass cepat selesai, Pemko sudah menganggarkan dana pada 2016 lalu, bahkan sudah menerbitkan SK. Pemko juga terus berkoordinasi dengan gubernur Sumbar, pihak Balai Wilayah V, serta pihak yang mengerjakan proyek Bypass.
Terpisah, Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Mursalim mengatakan bahwa spanduk-spanduk tersebut terpasang pada Kamis (30/3). Awalnya spanduk terpasang di Kecamatan Koto Tangah. Kemudian berlanjut ke kecamatan lain.
Jumat (31/3), pihak kecamatan telah mencabut spanduk yang bertebaran di Bypass. Spanduk ini dinilai dapat memprovokasi warga.
"Seluruh spanduk sudah kita copot karena dapat memprovokasi," tukas Mursalim.
Informasi yang dirangkum di lapangan, warga sekitar spanduk mengaku tak pernah memasang spanduk tersebut. Beberapa warga malah mengaku melihat spanduk tersebut diturunkan dari kendaraan proyek. Dan ketika itu warga diminta untuk membuat surat pernyataan menolak di tanahnya dilakukan pengerjaan Bypass.
"Kami tidak ada memasang spanduk itu," ucap Marthen, warga Kuranji.(hms)