Presiden Jokowi Sebut Banyak BUMN Yang Masih Belum Melihat TKDN
D'On, Jakarta- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar implementasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) harus ditempatkan sebagai kebijakan strategis yang harus dijalankan secara konsisten, bukan sekadar kebijakan teknis administratif yang diperlukan sebagai pelengkap syarat dalam proses pengadaan barang dan jasa.
“Itu saya lihat baik di kementerian, maupun di BUMN atau di lembaga. Ini tolong digarisbawahi,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas tentang Evaluasi Implementasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (1/8) sore.
Ditegaskan Presiden, konsistensi kita dalam menjalankan kebijakan TKDN ini bukan hanya penting untuk mengurangi ketergantungan pada produk-produk impor, tapi juga bisa mendorong masuknya investasi di sektor industri substitusi impor.
“Ini penting sekali. Saya ingatkan, memperkuat terjadinya transfer teknologi, menghidupkan industri pendukung, dan bahkan industri baru, membuka –ini yang paling penting– lebih banyak lagi lapangan pekerjaan, dan muara akhirnya adalah akan bisa menggerakkan roda perekonomian nasional kita,” tegas Presiden.
Presiden Jokowi meyakini produk-produk yang dihasilkan oleh industri nasional kita jika terus diperkuat, terus didampingi, difasilitasi, akan mampu bersaing dengan produk-produk impor, baik dari sisi harga maupun dari sisi kualitas. “Saya harap bahwa ini menjadi pondasi bagi kita untuk mempunyai industri nasional yang semakin kuat, tangguh, dan kompetitif,” ujarnya.
Presiden mengaku dirinya melihat di BUMN-BUMN ,terutama yang gede-gede, masih banyak yang belum melihat TKDN ini. Karena itu, Presiden menekankan untuk urusan TKDN itu, akan ia ikuti, baik lewat nanti BPKP maupun lewat cara yang lain.
Rapat terbatas itu dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menperin Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menhub Budi K. Sumadi, Menkominfo Rudiantara, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Kepala BKPM Thomas Lembong, Kepala BPPT Unggul Priatno, Dirut PLN Sofyan Basir, Dirut Pertamina Elia Massa Manik, dan Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi.(stk)
“Itu saya lihat baik di kementerian, maupun di BUMN atau di lembaga. Ini tolong digarisbawahi,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas tentang Evaluasi Implementasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (1/8) sore.
Ditegaskan Presiden, konsistensi kita dalam menjalankan kebijakan TKDN ini bukan hanya penting untuk mengurangi ketergantungan pada produk-produk impor, tapi juga bisa mendorong masuknya investasi di sektor industri substitusi impor.
“Ini penting sekali. Saya ingatkan, memperkuat terjadinya transfer teknologi, menghidupkan industri pendukung, dan bahkan industri baru, membuka –ini yang paling penting– lebih banyak lagi lapangan pekerjaan, dan muara akhirnya adalah akan bisa menggerakkan roda perekonomian nasional kita,” tegas Presiden.
Presiden Jokowi meyakini produk-produk yang dihasilkan oleh industri nasional kita jika terus diperkuat, terus didampingi, difasilitasi, akan mampu bersaing dengan produk-produk impor, baik dari sisi harga maupun dari sisi kualitas. “Saya harap bahwa ini menjadi pondasi bagi kita untuk mempunyai industri nasional yang semakin kuat, tangguh, dan kompetitif,” ujarnya.
Presiden mengaku dirinya melihat di BUMN-BUMN ,terutama yang gede-gede, masih banyak yang belum melihat TKDN ini. Karena itu, Presiden menekankan untuk urusan TKDN itu, akan ia ikuti, baik lewat nanti BPKP maupun lewat cara yang lain.
Rapat terbatas itu dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menperin Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menhub Budi K. Sumadi, Menkominfo Rudiantara, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Kepala BKPM Thomas Lembong, Kepala BPPT Unggul Priatno, Dirut PLN Sofyan Basir, Dirut Pertamina Elia Massa Manik, dan Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi.(stk)
