Tahun Depan Jokowi Minta Semua Kebijakan Harus Berpihak Pada Publik
D'On, Jakarta,- Pada bagian lain pengantarnya pada Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (29/8) siang, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan bahwa tahun depan sudah masuk tahun politik. Karena itu, Presiden meminta agar semua kebijakan diarahkan kepada keberpihakan program kepada publik, kepada rakyat.
“Saya harapkan menteri sekali lagi tidak membuat kebijakan-kebijakan baru yang kira-kira belum dikonsultasikan kepada publik, kepada masyarakat, belum melalui kajian dan perhitungan-perhitungan yang mendalam, sehingga justru bisa membikin hal-hal yang tidak diingini masyarakat dan membuat masyarakat kecewa,” tegas Presiden.
Presiden Jokowi meminta agar program-program yang sudah berjalan dengan baik, misalnya Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), dan efektivitas penyaluran Dana Desa tetap dipertahakan.
Selain itu, Presiden meminta para menteri dan Kepala Lembaga agar memastikan apa yang sudah diprogramkan ini betul-betul tepat sasaran dan langsung menyentuh kepada kebutuhan masyarakat.
Sidang Kabinet Paripurna itu dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, seluruh menteri Kabinet Kerja, para Kepala Lembaga, dan Jaksa Agung Prasetyo. (stk)
“Saya harapkan menteri sekali lagi tidak membuat kebijakan-kebijakan baru yang kira-kira belum dikonsultasikan kepada publik, kepada masyarakat, belum melalui kajian dan perhitungan-perhitungan yang mendalam, sehingga justru bisa membikin hal-hal yang tidak diingini masyarakat dan membuat masyarakat kecewa,” tegas Presiden.
Presiden Jokowi meminta agar program-program yang sudah berjalan dengan baik, misalnya Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), dan efektivitas penyaluran Dana Desa tetap dipertahakan.
Selain itu, Presiden meminta para menteri dan Kepala Lembaga agar memastikan apa yang sudah diprogramkan ini betul-betul tepat sasaran dan langsung menyentuh kepada kebutuhan masyarakat.
Sidang Kabinet Paripurna itu dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, seluruh menteri Kabinet Kerja, para Kepala Lembaga, dan Jaksa Agung Prasetyo. (stk)
