Banyak Kepala Daerah Terkena OTT KPK, Presiden Jokowi: Hati-Hati Kelola Keuangan Negara
D'On, Kalsel,- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tanggapan atas banyaknya pejabat, terutama Kepala Daerah, termasuk yang terakhir anggota DPRD dari Kalimantan Selatan (Kalsel) yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Kalau ada bukti-bukti, ada fakta-fakta hukum, kemudian memang ada yang ketangkap, ya ditangkap,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan di sela-sela acara pembagian sembako dalam kunjungannya ke Pasar Baru, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumat (15/9) pagi.
Karena itu, Presiden menegaskan, yang pertama, hati-hati dalam mengelola keuangan negara. “APBD dan APBN adalah uang rakyat,” ujar Presiden.
Yang kedua yang berkaitan dengan gratifikasi, Presiden Jokowi juga mengingatkan agar hati-hati. “Semuanya hati-hati,” tegasnya.
Sebagaimana diketahui dalam dua hari terakhir, KPK telah melakukan OTT terhadap Bupati Batubara, Sumatra Utara, Arya Zulkarnain karena menerima gratifikasi. Dan kemarin, kembali KPK melakukan OTT terhadap Ketua DPRD Kalimantan Selatan, Iwan Rusmali, terkait dengan proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).
Sebelumnya, KPK juga melakukan OTT terhadap Wali Kota Tegal, Siti Masitha, dan Bupati Pamekasan, Ahmad Syafii, semuanya terkait dengan gratifikasi dari pihak ketiga. (stk)
“Kalau ada bukti-bukti, ada fakta-fakta hukum, kemudian memang ada yang ketangkap, ya ditangkap,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan di sela-sela acara pembagian sembako dalam kunjungannya ke Pasar Baru, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumat (15/9) pagi.
Karena itu, Presiden menegaskan, yang pertama, hati-hati dalam mengelola keuangan negara. “APBD dan APBN adalah uang rakyat,” ujar Presiden.
Yang kedua yang berkaitan dengan gratifikasi, Presiden Jokowi juga mengingatkan agar hati-hati. “Semuanya hati-hati,” tegasnya.
Sebagaimana diketahui dalam dua hari terakhir, KPK telah melakukan OTT terhadap Bupati Batubara, Sumatra Utara, Arya Zulkarnain karena menerima gratifikasi. Dan kemarin, kembali KPK melakukan OTT terhadap Ketua DPRD Kalimantan Selatan, Iwan Rusmali, terkait dengan proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).
Sebelumnya, KPK juga melakukan OTT terhadap Wali Kota Tegal, Siti Masitha, dan Bupati Pamekasan, Ahmad Syafii, semuanya terkait dengan gratifikasi dari pihak ketiga. (stk)
