Bertemu Panglima AB Myanmar, Menlu Retno Minta Segera Hentikan Kekerasan di Rakhine State
D'On, Myanmar,- Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi meminta agar Otoritas keamanan Myanmar perlu segera menghentikan segala bentuk kekerasan yang terjadi di Rakhine State dan memberi perlindungan kepada seluruh masyarakat termasuk masyarakat Muslim Rohingya.
Permintaan itu disampaikan Menlu Retno Marsudi saat bertemu dengan Panglima Angkatan Bersenjata (AB) Myanmar, Jenderal Senior U Min Aung Hlaing, di Nay Pyi Taw, Myanmar, Senin (4/9) siang waktu setempat.
Disampaikan Menlu, bahwa Indonesia dan dunia internasional sangat mengkhawatirkan perkembangan situasi di Rakhine State. Kekerasan yang terjadi di Rakhine, tegas Menlu, telah menyebabkan krisis kemanusiaan yang memakan banyak korban meninggal, luka-luka dan kehilangan tempat tinggal.
Untuk itu, Menlu menyampaikan kepada Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar, Jenderal Senior U Min Aung Hlaing, menjadikan penurunan ketegangan di Rakhine State sebagai prioritas pemerintah Myanmar.
“Upaya untuk de-eskalasi situasi di Rakhine State harus menjadi prioritas utama bagi otoritas keamanan di Myanmar,” kata Menlu RI, Retno Marsudi menekankan dalam pertemuan tersebut sebagaimana disampaikan dalam keterangan pers Kementerian Luar Negeri RI, beberapa saat lalu.
Pertemuan Menlu Retno dengan Jenderal Hlaing berlangsung lebih dari satu jam. Pertemuan tersebut merupakan agenda pertama dari rangkaian Pertemuan Menlu RI dengan otoritas Myanmar guna membahas krisis keamanan dan kemanusiaan yang kembali melanda Rakhine State.
Menanggapi permintaan Menlu RI itu, Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar U Min Aung Hlaing menyampaikan bahwa otoritas keamanan Myanmar terus berupaya untuk memulihkan keamanan dan stabilitas di Rakhine State.
Bantuan Kemanusiaan
Menlu Retno menekankan bahwa keamanan dan stabilitas di Rakhine state sangat diperlukan agar bantuan kemanusiaan dan proses rehabilitasi serta pembangunan inklusif yang selama ini berlangsung dapat kembali dilanjutkan, termasuk upaya pembangunan yang sedang dilakukan oleh pemerintah Indonesia.
Ia menjelaskan, bahwa Pemerintah Indonesia melakukan beberapa upaya pembangunan inklusif dan rehabilitasi kondisi di Rakhine state, antara lain pembangunan rumah sakit di Marauk U; program bantuan di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi; dan peningkatan kapasitas termasuk oleh Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM).
“Para LSM Indonesia telah lama bekerja sama dengan Pemerintah dan LSM Myanmar dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan, bantuan pembangunan jangka menengah dan panjang,” tutur Menlu RI.
Lebih lanjut, Menlu Retno menekankan agar akses bantuan kemanusiaan untuk mengatasi krisis kemanusiaan saat ini dapat segera dibuka, khususnya bagi LSM Indonesia yang berniat membantu kemanusiaan dapat diberikan.
“Indonesia telah siap untuk segera membantu Myanmar dalam memberikan bantuan kemanusiaan, kita menunggu akses untuk dibuka,” lanjut Menlu Retno.
Pertemuan Menlu RI dengan Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar itu merupakan agenda pertama dari rangkaian Pertemuan Menlu RI dengan otoritas Myanmar guna membahas krisis keamanan dan kemanusiaan yang kembali melanda Rakhine State. (stk)
Permintaan itu disampaikan Menlu Retno Marsudi saat bertemu dengan Panglima Angkatan Bersenjata (AB) Myanmar, Jenderal Senior U Min Aung Hlaing, di Nay Pyi Taw, Myanmar, Senin (4/9) siang waktu setempat.
Disampaikan Menlu, bahwa Indonesia dan dunia internasional sangat mengkhawatirkan perkembangan situasi di Rakhine State. Kekerasan yang terjadi di Rakhine, tegas Menlu, telah menyebabkan krisis kemanusiaan yang memakan banyak korban meninggal, luka-luka dan kehilangan tempat tinggal.
Untuk itu, Menlu menyampaikan kepada Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar, Jenderal Senior U Min Aung Hlaing, menjadikan penurunan ketegangan di Rakhine State sebagai prioritas pemerintah Myanmar.
“Upaya untuk de-eskalasi situasi di Rakhine State harus menjadi prioritas utama bagi otoritas keamanan di Myanmar,” kata Menlu RI, Retno Marsudi menekankan dalam pertemuan tersebut sebagaimana disampaikan dalam keterangan pers Kementerian Luar Negeri RI, beberapa saat lalu.
Pertemuan Menlu Retno dengan Jenderal Hlaing berlangsung lebih dari satu jam. Pertemuan tersebut merupakan agenda pertama dari rangkaian Pertemuan Menlu RI dengan otoritas Myanmar guna membahas krisis keamanan dan kemanusiaan yang kembali melanda Rakhine State.
Menanggapi permintaan Menlu RI itu, Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar U Min Aung Hlaing menyampaikan bahwa otoritas keamanan Myanmar terus berupaya untuk memulihkan keamanan dan stabilitas di Rakhine State.
Bantuan Kemanusiaan
Menlu Retno menekankan bahwa keamanan dan stabilitas di Rakhine state sangat diperlukan agar bantuan kemanusiaan dan proses rehabilitasi serta pembangunan inklusif yang selama ini berlangsung dapat kembali dilanjutkan, termasuk upaya pembangunan yang sedang dilakukan oleh pemerintah Indonesia.
Ia menjelaskan, bahwa Pemerintah Indonesia melakukan beberapa upaya pembangunan inklusif dan rehabilitasi kondisi di Rakhine state, antara lain pembangunan rumah sakit di Marauk U; program bantuan di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi; dan peningkatan kapasitas termasuk oleh Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM).
“Para LSM Indonesia telah lama bekerja sama dengan Pemerintah dan LSM Myanmar dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan, bantuan pembangunan jangka menengah dan panjang,” tutur Menlu RI.
Lebih lanjut, Menlu Retno menekankan agar akses bantuan kemanusiaan untuk mengatasi krisis kemanusiaan saat ini dapat segera dibuka, khususnya bagi LSM Indonesia yang berniat membantu kemanusiaan dapat diberikan.
“Indonesia telah siap untuk segera membantu Myanmar dalam memberikan bantuan kemanusiaan, kita menunggu akses untuk dibuka,” lanjut Menlu Retno.
Pertemuan Menlu RI dengan Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar itu merupakan agenda pertama dari rangkaian Pertemuan Menlu RI dengan otoritas Myanmar guna membahas krisis keamanan dan kemanusiaan yang kembali melanda Rakhine State. (stk)
