Kedeputian Bidang Dukungan Kerja Kabinet Diusulkan Sebagai Wilayah Bebas Korupsi di Setkab
D'On, Jakarta,- Kedeputian Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet (Setkab), Senin (18/9) pagi, menyelenggarakan internalisasi dan peningkatan komitmen dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dalam coffee morning di lingkungan Setkab.
Tema coffee morning yang dibahas bersama para pejabat eselon I dan II di lingkungan Setkab kali ini adalah “Pengusulan dan Penetapan Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) di lingkungan Sekretariat Kabinet”.
Dalam sambutannya Deputi Bidang Administrasi (Depmin) Seskab Farid Utomo mengemukakan, adanya permintaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) agar Setkab menetapkan WBK/WBBM, unit kerja berpredikat WBK/ WBBM (Wilayah Bebas Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
Untuk itu, lanjut Depmin, telah dibentuk Tim Panitia Internal yang merupakan perwakilan dari seluruh kedeputian di Setkab. Tim Panitia inilah yang menentukan wilayah bebas korupsi.
“Setelah rapat berkali-kali, Tim Panitia Internal telah menunjuk DKK, jadi Kedeputian Dukungan Kerja Kabinet menjadi wilayah bebas korupsi,” jelas Tomy, panggilan akrab Farid Utomo.
Deputi Administrasi Seskab meminta komitmen dan dukungan dari semua pejabat di lingkungan Setkab, untuk menjaga DKK sebagai tempat wilayah bebas dari korupsi. “Dukungan itu tentunya support, masukan-masukan, atau hal-hal lain yang bisa menjadikan Setkab pada umumnya dan DKK pada khususnya menjadi wilayah bebas dari Korupsi,” ujarnya.
Selain dihadiri oleh Deputi bidang Administrasi Seskab, acara coffee morning ini juga dihadiri oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Surat Indijarso, Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet Yuli Harsono, Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi Raso, Staf Ahli Bidang Ekonomi M. Amperawan, Kepala Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi Yuly Kristina, dan Asisten Deputi Bidang Humas dan Protokol Alfurkan Setiawan, dan para pejabat eselon II lainnya di lingkungan Setkab. (stk)
Tema coffee morning yang dibahas bersama para pejabat eselon I dan II di lingkungan Setkab kali ini adalah “Pengusulan dan Penetapan Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) di lingkungan Sekretariat Kabinet”.
Dalam sambutannya Deputi Bidang Administrasi (Depmin) Seskab Farid Utomo mengemukakan, adanya permintaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) agar Setkab menetapkan WBK/WBBM, unit kerja berpredikat WBK/ WBBM (Wilayah Bebas Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
Untuk itu, lanjut Depmin, telah dibentuk Tim Panitia Internal yang merupakan perwakilan dari seluruh kedeputian di Setkab. Tim Panitia inilah yang menentukan wilayah bebas korupsi.
“Setelah rapat berkali-kali, Tim Panitia Internal telah menunjuk DKK, jadi Kedeputian Dukungan Kerja Kabinet menjadi wilayah bebas korupsi,” jelas Tomy, panggilan akrab Farid Utomo.
Deputi Administrasi Seskab meminta komitmen dan dukungan dari semua pejabat di lingkungan Setkab, untuk menjaga DKK sebagai tempat wilayah bebas dari korupsi. “Dukungan itu tentunya support, masukan-masukan, atau hal-hal lain yang bisa menjadikan Setkab pada umumnya dan DKK pada khususnya menjadi wilayah bebas dari Korupsi,” ujarnya.
Selain dihadiri oleh Deputi bidang Administrasi Seskab, acara coffee morning ini juga dihadiri oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Surat Indijarso, Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet Yuli Harsono, Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi Raso, Staf Ahli Bidang Ekonomi M. Amperawan, Kepala Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi Yuly Kristina, dan Asisten Deputi Bidang Humas dan Protokol Alfurkan Setiawan, dan para pejabat eselon II lainnya di lingkungan Setkab. (stk)
