Pemprov Papua dan Pemkab Timika Akan Dilibatkan Bahas Divestasi 51% Saham Freeport
D'On, Jakarta,- Pemerintah memastikan akan melibatkan Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Timika sebagai pemilik dari Tambang Grasberg yang saat ini dikelola PT Freeport Indonesia dalam divestasi 51% saham perusahaan tersebut. Kepastian ini disampaikan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan, di Jakarta, Senin (4/9) kemarin.
“Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Timika akan diajak bersama-sama membahas divestasi 51% saham PT Freeport Indonesia, ini masih dirunding apakah bener 5% atau 10% nya Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Timika. Ini masih dirunding, tapi prinsipnya mereka pasti diajak bicara sebagai pemilik dari pengelolaan tambang,” tegas Jonan.
Pernyataan itu disampaikan Jonan menanggapi kesediapaan PT Freeport Indonesia melepaskan 51% sahamnya kepada Pemerintah Indonesia sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya,PT. Freeport Indonesia telah sepakat untuk melakukan divestasi 51 persen sahamnya untuk kepemilikan Nasional. Selain itu, PT Freeport Indonesia juga setuju untuk membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter selama 5 tahun, atau selambat-lambatnya sudah harus selesai pada Oktober 2022.
Kesepakatan itu dicapai dalam pertemuan antara Tim Perundingan Pemerintah dan PT Freeport Indonesia, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Minggu (27/8). Pertemuan ini dihadiri oleh Meneri ESDM Ignasius Jonan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan CEO Freeport McMoran Richard Adkerson dan direksi PT Freeport Indonesia.
Mengenai cara pembelian sahamnya, Jonan menyatakan, Pemerintah dapat menunjuk Badan Usaha Miliki Negara (BUMN) secara konsorsium untuk melaksanakan pembayaran 51% sahamnya. “Bapak Presiden menugaskan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang akan eksekusi atau dilaksanakan oleh BUMN dan BUMD,” ujar Jonan.
Putra-Putri Indonesia
Ditegaskan Menteri ESDM Ignasius Jonan, bahwa Presiden Joko Widodo selalu percaya bahwa pengelolaan sumber daya pada suatu hari harus bisa dikelola oleh putra putri bangsa indonesia. Hal ini dimaknai dengan suatu lompatan untuk mulai menguasai banyak tantangan terutama Freeport memang simbolis untuk minerba.
“Sama dengan Blok Mahakam, setelah kontrak dengan total habis, sekarang dikelola oleh Pertamina. Meskipun saya ngomong sama Pertamina kalau Anda yang mengelola tidak boleh turun produksinya dan biaya produksinya tidak boleh naik. Jangan sampai kita mengelola sendiri malah kurang baik,” tegas Jonas. (stk)
“Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Timika akan diajak bersama-sama membahas divestasi 51% saham PT Freeport Indonesia, ini masih dirunding apakah bener 5% atau 10% nya Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Timika. Ini masih dirunding, tapi prinsipnya mereka pasti diajak bicara sebagai pemilik dari pengelolaan tambang,” tegas Jonan.
Pernyataan itu disampaikan Jonan menanggapi kesediapaan PT Freeport Indonesia melepaskan 51% sahamnya kepada Pemerintah Indonesia sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya,PT. Freeport Indonesia telah sepakat untuk melakukan divestasi 51 persen sahamnya untuk kepemilikan Nasional. Selain itu, PT Freeport Indonesia juga setuju untuk membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter selama 5 tahun, atau selambat-lambatnya sudah harus selesai pada Oktober 2022.
Kesepakatan itu dicapai dalam pertemuan antara Tim Perundingan Pemerintah dan PT Freeport Indonesia, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Minggu (27/8). Pertemuan ini dihadiri oleh Meneri ESDM Ignasius Jonan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan CEO Freeport McMoran Richard Adkerson dan direksi PT Freeport Indonesia.
Mengenai cara pembelian sahamnya, Jonan menyatakan, Pemerintah dapat menunjuk Badan Usaha Miliki Negara (BUMN) secara konsorsium untuk melaksanakan pembayaran 51% sahamnya. “Bapak Presiden menugaskan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang akan eksekusi atau dilaksanakan oleh BUMN dan BUMD,” ujar Jonan.
Putra-Putri Indonesia
Ditegaskan Menteri ESDM Ignasius Jonan, bahwa Presiden Joko Widodo selalu percaya bahwa pengelolaan sumber daya pada suatu hari harus bisa dikelola oleh putra putri bangsa indonesia. Hal ini dimaknai dengan suatu lompatan untuk mulai menguasai banyak tantangan terutama Freeport memang simbolis untuk minerba.
“Sama dengan Blok Mahakam, setelah kontrak dengan total habis, sekarang dikelola oleh Pertamina. Meskipun saya ngomong sama Pertamina kalau Anda yang mengelola tidak boleh turun produksinya dan biaya produksinya tidak boleh naik. Jangan sampai kita mengelola sendiri malah kurang baik,” tegas Jonas. (stk)
