Sekretariat Kabinet Gelar FGD Persiapan Penetapan Wilayah Bebas Korupsi
Staf Ahli Sekretaris Kabinet (Seskab) Bidang Reformasi Birokrasi, M.Y. Raso, dalam sambutannya mengatakan, tujuan FGD ini adalah untuk membekali para pegawai dan pejabat di lingkungan Sekretariat Kabinet mengenai pentingnya pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, karena dengan menetapkan unit yang menjadi pilot project di tahun ini diharapkan semua unit nanti akan mengikuti.
“Oleh karena itu, kami mengundang pakar yang memang bisa menjelaskan mengenai langkah-langkah apa yang perlu dibuat oleh Sekretariat Kabinet dalam rangka menghasilkan suatu unit kerja yang memang menuju bebas korupsi dan birokrasi yang bersih dan melayani,” kata Raso.
Ia menyebutkan, Sekretariat Kabinet berkomitmen untuk melakukan itu, walaupun dalam peraturannya tidak mengharuskan hanya yang diwajibkan sangat perlu adalah instansi yang memang secara langsung melayani rakyat dan juga yang memang kiprahnya dan pengelolaan keuangannya yang sangat besar.
“Namun demikian walaupun pengelolaan anggaran di Sekretariat Kabinet tidak melebihi Rp200 miliar, tetapi bukan berarti unit kecilpun tidak ada korupsi, unit kecilpun pelayanannya baik. Oleh karena itu Sekretariat Kabinet bertekad untuk memulai ini,” ujar Raso.
Staf Ahli Seskab Bidang Reformasi Birokrasi itu melaporkan, bahwa tahun lalu, Sekretariat Kabinet sudah mencanangkan Zona Integritas. Kemudian juga terus melengkapi segala kebutuhan dalam mewujudkan suatu birokrasi yang baik, bukan hanya untuk sekedar mengejar remunerasi tetapi juga untuk mewujudkan wilayah yang benar-benar bebas korupsi termasuk juga birokrasi yang bersih dan melayani.
“Unit kerja yang sudah diusulkan oleh Pak Sekretaris Kabinet kepada Menteri PAN dan RB adalah Kedeputian Bidang Dukungan Kerja Kabinet, yang kesehariannya menyelenggarakan Sidang Kabinet dan pertemuan lainnya yang dipimpin oleh Presiden,” terang Raso.
FGD yang menghadirkan narasumber Kepala Bagian Administarsi dan Pelaporan Kemenpan RB Bapak Aan Syaiful Ambia itu dihadiri oleh para pejabat Eselon II di lingkungan Sekretariat Kabinet, dan perwakilan dari seluruh kedeputian di lingkungan Sekretariat Kabinet. (stk)
