Selesaikan Krisis di Rakhine State, Menlu Retno Sampaikan Usulan Formula 4+1 Kepada Suu Kyi
D'On, Myanmar,- Seusai bertemu dengan Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar, Jenderal Senior U Min Aung Hlaing, Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi melakukan pertemuan dengan State Counsellor Daw Aung San Suu Kyi, di di Kantor Kepresidenan, Nay Pyi Taw, Myanmar, Senin (4/9) waktu setempat.
Dalam pertemuan tersebut, Menlu Retno Marsudi yang mendapatkan tugas khusus dari Presiden Joko Widodo mengatakan, dirinya hadir di Myanmar membawa amanah masyarakat Indonesia, yang sangat khawatir terhadap krisis kemanusiaan di Rakhine State dan agar Indonesia membantu.
“Saya juga membawa suara dunia Internasional agar krisis kemanusiaan di Rakhine State dapat segera diselesaikan” kata Retno sebagaimana dikutip siaran pers Kemlu RI beberapa saat lalu.
Selanjutnya, Menlu RI menyampaikan usulan Indonesia yang disebut Formula 4+1 untuk Rakhine State, yang disampaikan secara langsung kepada State Counsellor Daw Aung San Suu Kyi.
Empat elemen ini terdiri dari: (i) mengembalikan stabilitas dan keamanan; (ii) menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan; (iii) perlindungan kepada semua orang yang berada di Rakhine State, tanpa memandang suku dan agama; dan (iv) pentingnya segera dibuka akses untuk bantuan kemanusiaan.
“Empat elemen pertama merupakan elemen utama yang harus segera dilakukan agar krisis kemanusian dan keamanan tidak semakin memburuk,” jelas Menlu RI.
Sedangkan satu elemen lainnya adalah pentingnya agar rekomendasi Laporan Komisi Penasehat untuk Rakhine State yang dipimpin oleh Kofi Annan dapat segera diimplementasikan.
Bantuan Kemanusiaan
Siaran pers Kemlu RI menyebutkan, satu capaian penting misi diplomasi kemanusiaan Indonesia ini adalah dengan disepakatinya Indonesia dan ASEAN terlibat dalam penyaluran bantuan kemanusiaan di Rakhine State.
“Mekanisme penyaluran dipimpin oleh Pemerintah Myanmar, namun melibatkan ICRC dan beberapa negara termasuk Indonesia dan ASEAN,” bunyi siaran pers Kemlu RI itu.
Dalam pemberian bantuan ini, Indonesia selalu menekankan bahwa bantuan harus sampai kepada semua orang yang memerlukan, tanpa kecuali, tanpa memandang agama dan etnis.
Mengenai implementasi rekomendasi laporan Kofi Annan, menurut siaran pers Kemlu RI, Pemerintah Myanmar membentuk komite implementasi dan Badan Penasehat untuk mengawasi implementasi rekomendasi.
Dalam pertemuan itu, Menlu Retno Marsudi juga menyampaikan kepedulian dan komitmen tinggi LSM Kemanusiaan Indonesia terhadap Myanmar. Dalam kaitan ini Menlu RI menyampaikan bahwa baru saja meluncurkan Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM) pada tanggal 31 Agustus 2017.
Aliansi terdiri dari 11 organisasi kemanusiaan, yang memprioritaskan bantuannya pada empat hal, yaitu (i) pendidikan; (ii) kesehatan; (iii) livelihood (ekonomi); dan (iv) relief. Komitmen bantuan yang diberikan oleh Aliansi adalah sebesar 2 juta dollar AS.
“Saya mengharapkan agar Pemerintah Myanmar dapat melanjutkan pemberian akses kepada AKIM karena selama ini telah bersama Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan beberapa program,” ungkap Retno.
Selain melakukan pertemuan dengan State Counsellor, Menlu Retno Marsudi juga melakukan pertemuan dengan 3 Menteri yaitu menteri pada kantor Presiden, National Security Advisor dan Menteri muda urusan luar negeri. Pertemuan dengan 3 menteri membahas masalah teknis mekanisme bantuan kemanusiaan, yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Myanmar.
“Misi ke Myanmar paling tidak telah mencapai dua hal, pertama menyampaikan perhatian besar masyarakat Indonesia kepada situasi kemanusiaan di Rakhine State dan adanya komitmen otoritas Myanmar untuk segera atasi krisis kemanusiaan tersebut. Selain itu, Indonesia juga telah mendapat akses dengan diterima dalam mekanisme penyaluran bantuan kemanusiaan yang dipimpin Pemerintah Myanmar dan akan melibatkan ICRC,” pungkas Menlu RI. (stk)
Dalam pertemuan tersebut, Menlu Retno Marsudi yang mendapatkan tugas khusus dari Presiden Joko Widodo mengatakan, dirinya hadir di Myanmar membawa amanah masyarakat Indonesia, yang sangat khawatir terhadap krisis kemanusiaan di Rakhine State dan agar Indonesia membantu.
“Saya juga membawa suara dunia Internasional agar krisis kemanusiaan di Rakhine State dapat segera diselesaikan” kata Retno sebagaimana dikutip siaran pers Kemlu RI beberapa saat lalu.
Selanjutnya, Menlu RI menyampaikan usulan Indonesia yang disebut Formula 4+1 untuk Rakhine State, yang disampaikan secara langsung kepada State Counsellor Daw Aung San Suu Kyi.
Empat elemen ini terdiri dari: (i) mengembalikan stabilitas dan keamanan; (ii) menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan; (iii) perlindungan kepada semua orang yang berada di Rakhine State, tanpa memandang suku dan agama; dan (iv) pentingnya segera dibuka akses untuk bantuan kemanusiaan.
“Empat elemen pertama merupakan elemen utama yang harus segera dilakukan agar krisis kemanusian dan keamanan tidak semakin memburuk,” jelas Menlu RI.
Sedangkan satu elemen lainnya adalah pentingnya agar rekomendasi Laporan Komisi Penasehat untuk Rakhine State yang dipimpin oleh Kofi Annan dapat segera diimplementasikan.
Bantuan Kemanusiaan
Siaran pers Kemlu RI menyebutkan, satu capaian penting misi diplomasi kemanusiaan Indonesia ini adalah dengan disepakatinya Indonesia dan ASEAN terlibat dalam penyaluran bantuan kemanusiaan di Rakhine State.
“Mekanisme penyaluran dipimpin oleh Pemerintah Myanmar, namun melibatkan ICRC dan beberapa negara termasuk Indonesia dan ASEAN,” bunyi siaran pers Kemlu RI itu.
Dalam pemberian bantuan ini, Indonesia selalu menekankan bahwa bantuan harus sampai kepada semua orang yang memerlukan, tanpa kecuali, tanpa memandang agama dan etnis.
Mengenai implementasi rekomendasi laporan Kofi Annan, menurut siaran pers Kemlu RI, Pemerintah Myanmar membentuk komite implementasi dan Badan Penasehat untuk mengawasi implementasi rekomendasi.
Dalam pertemuan itu, Menlu Retno Marsudi juga menyampaikan kepedulian dan komitmen tinggi LSM Kemanusiaan Indonesia terhadap Myanmar. Dalam kaitan ini Menlu RI menyampaikan bahwa baru saja meluncurkan Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM) pada tanggal 31 Agustus 2017.
Aliansi terdiri dari 11 organisasi kemanusiaan, yang memprioritaskan bantuannya pada empat hal, yaitu (i) pendidikan; (ii) kesehatan; (iii) livelihood (ekonomi); dan (iv) relief. Komitmen bantuan yang diberikan oleh Aliansi adalah sebesar 2 juta dollar AS.
“Saya mengharapkan agar Pemerintah Myanmar dapat melanjutkan pemberian akses kepada AKIM karena selama ini telah bersama Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan beberapa program,” ungkap Retno.
Selain melakukan pertemuan dengan State Counsellor, Menlu Retno Marsudi juga melakukan pertemuan dengan 3 Menteri yaitu menteri pada kantor Presiden, National Security Advisor dan Menteri muda urusan luar negeri. Pertemuan dengan 3 menteri membahas masalah teknis mekanisme bantuan kemanusiaan, yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Myanmar.
“Misi ke Myanmar paling tidak telah mencapai dua hal, pertama menyampaikan perhatian besar masyarakat Indonesia kepada situasi kemanusiaan di Rakhine State dan adanya komitmen otoritas Myanmar untuk segera atasi krisis kemanusiaan tersebut. Selain itu, Indonesia juga telah mendapat akses dengan diterima dalam mekanisme penyaluran bantuan kemanusiaan yang dipimpin Pemerintah Myanmar dan akan melibatkan ICRC,” pungkas Menlu RI. (stk)
