Anggota DPRD Padang Merasa "Dikicuah" DPRKPP Terkait Pokir
D'On , Padang,- Ketua Komisi III Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup DPRD Kota Padang, Zulhardi Z Latif mengaku dibohongi oleh pihak Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPRKPP) Kota Padang terkait pelaksanaan pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD Kota Padang.
Pasalnya, ia mengaku sangat kecewa atas laporan dan pengakuan yang disampaikan DPRKPP terkait Pokir anggota dewan yang menjadi program di dinas terkait, namun tidak terealisasikan. Ironisnya, Pokir tersebut malah menjadi SILPA hingga Rp20,8 Miliar pada Oktober 2017 ini.
Berdasarkan pengakuan Zulhardi, ada 1 Pokirnya pada paket 9 nomor 17 yang berlokasi di RW 1 menuju RW 3, yaitu pengerasan jalan di Kelurahan Korong Gadang Kecamatan Kuranji yang telah dimasukkan dan menjadi program di DPRKPP serta sudah pula ditenderkan, namun belum direalisasikan sampai saat ini.
"Dari hearing kita kemarin bersama dinas terkait dikatakan untuk paket 9 No 17 ini sudah di laksanakan, namun kenyataannya tidak ada sama sekali. Jangankan satu truk kerikil masuk ke lokasi, satu kerikil saja tidak sampai ke lokasi tersebut," ujar Zulhardi yang lebih akrab disapa Buya ini kepada wartawan, Selasa, 24 Oktober 2017.
"Nah, ini kan jelas tidak dikerjakan, kemana dibawanya? Apakah ini dipindahkan ke tempat lain atau bagaimana? Kalau dipindahkan ke lokasi lain, itu kan tidak masuk dalam perencanaan yang sudah dibahas dan ini sudah jelas OPD-nya salah. Kenapa seenaknya memindahkan begitu saja tanpa persetujuan terlebih dahulu," pungkasnya.
Apalagi saat ini, ungkap Zulhardi, sudah ada e -planing, sehingga kegiatan atau program harus sesuai dengan yang telah diusulkan dan tidak boleh naik di jalan.
"Tidak boleh seenaknya saja jika dipindah-pindahkan. Apa yang telah disepakati dalam pembahasan, ya itu yang akan dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan, uangnya dikemanakan. Apakah dikembalikan? Jika iya, berarti kan program di paket 9 No 17 itu jelas belum dilaksanakan. Kenapa dikatakan sudah dan ini jelas-jelas disampaikan dalam hearing Komisi III bersama empat OPD kemarin, yakni Dinas PU, DPRKPP, Dinas Perhubungan dan Dinas Perdagangan Kota Padang," sebutnya.
"Menurutnya itu hanya baru satu paket nomor 9 saja yang baru ketahuan, sementara ada 1 hingga 13 paket. Juga diketahui katanya di paket 11 juga terjadi gagal tender, sementara disana ada anggaran sekitar Rp.2,8 miliar, apa-apa saja pekerjaan yang ada di paket 11 ini apakah ada yang urgent yang betul perlu untuk masyarakat sementara kenapa tidak dilaksanakan, kenapa gagal tender untuk paket 11 ini," katanya.
Dikatakan Zulhardi, untuk di bulan Oktober ini saja, di DPRKPP sendiri itu sudah terjadi Silpa Rp20,8 miliar. Apalagi nanti di Desember 2017 datang, itu bisa saja meningkat menjadi Rp40 miliar yang tidak terselesaikan.
"Tentunya ini sangat kita sayangkan sekali. Sementara kita di DPRD telah menganggarkan dan itu adalah untuk kepentingan masyarakat. Kenapa tidak bisa realisasikan, sementara masyarakat tentunya sudah berharap-harap seperti drainasenya untuk diperbaiki, jalan lingkungan, betonisasi dan segala macamnya," cakapnya.
Ia mengatakan, Komisi III sudah meminta DPRKPP untuk segera menyerahkan seluruh daftar paket 1 sampai 13 tersebut yang akan diawasi satu-persatu. Menurutnya, DPRD Kota Padang tidak mau dibohongi lagi, seperti kejadian di paket 9 nomor 17 itu.
"Apakah kegiatan-kegiatan dalam paket-paket tersebut sudah dilaksanakan apa belum. Kita tidak mau dibohongi lagi seperti kejadian pada paket 9 No 17 yang katanya sudah dilaksanakan, namun kenyataanya nihil. Ini hanya baru satu objek saja yang baru ketahuan," ulasnya.
Tak menutup kemungkinan, ujar Zulhardi, kejadian yang sama bisa saja terjadi pada paket-paket lainnya di pokir-pokir anggota dewan yang anggarannya sudah masuk di OPD terkait.
"Nantinya letak data dari paket-paket ini akan kita serahkan pada anggota dewan di Dapil mereka masing-masing untuk melakukan pengecekan pada paket-paket ini, apakah sudah dikerjakan apa belum," tegasnya.
"Kita tidak hanya mengawasi untuk pokir itu saja, akan tetapi seluruh program Pemko yang bisa saja tergabung dalam paket 1 hingga 13 ini yang akan kita cek seluruhnya. Jadi saya harap, OPD terkait jangan main-main untuk hal ini, karena ini adalah uang rakyat yang kita gunakan untuk pembangunan Kota Padang agar lebih baik kedepannya," ungkap politisi Golkar itu.
Wakil Ketua DPRD Padang Wahyu Iramana meminta, DPRKPP segera merealisasikan pengerjaan betonisasi jalan lingkung yang anggarannya dari pokir-pokir anggota dewan. Ia melihat, saat ini persoalan jalan melalui pokir dewan banyak yang belum tuntas dan selesai, sehingga kekecewaan warga terhadap anggota dewan muncul akibat persoalan ini.
"Jangan kami yang jadi disalahkan. Jangan kami yang jadi sasaran kekecewaan masyarakat. Saya minta kepada Pemko Padang melalui pihak terkait harus segera menyelesaikan hal ini," tegas Wahyu yang juga Ketua DPD Golkar Padang itu.
Norman dari DPRKPP saat dikonfirmasi melalui selulernya mengatakan, untuk paket - paket pengerjaan di DPRKPP masih ada yang sedang berjalan dan enam paket terkontrak pertama sudah selesai pengerjaannya. Untuk yang di Kelurahan Korong Gadang ia menyebutkan itu sudah selesai pelaksanaannya.
"Sementara SILPA yang disebut sebesar Rp20,8 miliar itu, bukanlah sebanyak itu. Kemarin saat hearing itu hanya baru hitungan - hitungan kasarnya saja, tidak ada SILPA sebesar itu," ungkapnya. (Baim/mond)
Pasalnya, ia mengaku sangat kecewa atas laporan dan pengakuan yang disampaikan DPRKPP terkait Pokir anggota dewan yang menjadi program di dinas terkait, namun tidak terealisasikan. Ironisnya, Pokir tersebut malah menjadi SILPA hingga Rp20,8 Miliar pada Oktober 2017 ini.
Berdasarkan pengakuan Zulhardi, ada 1 Pokirnya pada paket 9 nomor 17 yang berlokasi di RW 1 menuju RW 3, yaitu pengerasan jalan di Kelurahan Korong Gadang Kecamatan Kuranji yang telah dimasukkan dan menjadi program di DPRKPP serta sudah pula ditenderkan, namun belum direalisasikan sampai saat ini.
"Dari hearing kita kemarin bersama dinas terkait dikatakan untuk paket 9 No 17 ini sudah di laksanakan, namun kenyataannya tidak ada sama sekali. Jangankan satu truk kerikil masuk ke lokasi, satu kerikil saja tidak sampai ke lokasi tersebut," ujar Zulhardi yang lebih akrab disapa Buya ini kepada wartawan, Selasa, 24 Oktober 2017.
"Nah, ini kan jelas tidak dikerjakan, kemana dibawanya? Apakah ini dipindahkan ke tempat lain atau bagaimana? Kalau dipindahkan ke lokasi lain, itu kan tidak masuk dalam perencanaan yang sudah dibahas dan ini sudah jelas OPD-nya salah. Kenapa seenaknya memindahkan begitu saja tanpa persetujuan terlebih dahulu," pungkasnya.
Apalagi saat ini, ungkap Zulhardi, sudah ada e -planing, sehingga kegiatan atau program harus sesuai dengan yang telah diusulkan dan tidak boleh naik di jalan.
"Tidak boleh seenaknya saja jika dipindah-pindahkan. Apa yang telah disepakati dalam pembahasan, ya itu yang akan dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan, uangnya dikemanakan. Apakah dikembalikan? Jika iya, berarti kan program di paket 9 No 17 itu jelas belum dilaksanakan. Kenapa dikatakan sudah dan ini jelas-jelas disampaikan dalam hearing Komisi III bersama empat OPD kemarin, yakni Dinas PU, DPRKPP, Dinas Perhubungan dan Dinas Perdagangan Kota Padang," sebutnya.
"Menurutnya itu hanya baru satu paket nomor 9 saja yang baru ketahuan, sementara ada 1 hingga 13 paket. Juga diketahui katanya di paket 11 juga terjadi gagal tender, sementara disana ada anggaran sekitar Rp.2,8 miliar, apa-apa saja pekerjaan yang ada di paket 11 ini apakah ada yang urgent yang betul perlu untuk masyarakat sementara kenapa tidak dilaksanakan, kenapa gagal tender untuk paket 11 ini," katanya.
Dikatakan Zulhardi, untuk di bulan Oktober ini saja, di DPRKPP sendiri itu sudah terjadi Silpa Rp20,8 miliar. Apalagi nanti di Desember 2017 datang, itu bisa saja meningkat menjadi Rp40 miliar yang tidak terselesaikan.
"Tentunya ini sangat kita sayangkan sekali. Sementara kita di DPRD telah menganggarkan dan itu adalah untuk kepentingan masyarakat. Kenapa tidak bisa realisasikan, sementara masyarakat tentunya sudah berharap-harap seperti drainasenya untuk diperbaiki, jalan lingkungan, betonisasi dan segala macamnya," cakapnya.
Ia mengatakan, Komisi III sudah meminta DPRKPP untuk segera menyerahkan seluruh daftar paket 1 sampai 13 tersebut yang akan diawasi satu-persatu. Menurutnya, DPRD Kota Padang tidak mau dibohongi lagi, seperti kejadian di paket 9 nomor 17 itu.
"Apakah kegiatan-kegiatan dalam paket-paket tersebut sudah dilaksanakan apa belum. Kita tidak mau dibohongi lagi seperti kejadian pada paket 9 No 17 yang katanya sudah dilaksanakan, namun kenyataanya nihil. Ini hanya baru satu objek saja yang baru ketahuan," ulasnya.
Tak menutup kemungkinan, ujar Zulhardi, kejadian yang sama bisa saja terjadi pada paket-paket lainnya di pokir-pokir anggota dewan yang anggarannya sudah masuk di OPD terkait.
"Nantinya letak data dari paket-paket ini akan kita serahkan pada anggota dewan di Dapil mereka masing-masing untuk melakukan pengecekan pada paket-paket ini, apakah sudah dikerjakan apa belum," tegasnya.
"Kita tidak hanya mengawasi untuk pokir itu saja, akan tetapi seluruh program Pemko yang bisa saja tergabung dalam paket 1 hingga 13 ini yang akan kita cek seluruhnya. Jadi saya harap, OPD terkait jangan main-main untuk hal ini, karena ini adalah uang rakyat yang kita gunakan untuk pembangunan Kota Padang agar lebih baik kedepannya," ungkap politisi Golkar itu.
Wakil Ketua DPRD Padang Wahyu Iramana meminta, DPRKPP segera merealisasikan pengerjaan betonisasi jalan lingkung yang anggarannya dari pokir-pokir anggota dewan. Ia melihat, saat ini persoalan jalan melalui pokir dewan banyak yang belum tuntas dan selesai, sehingga kekecewaan warga terhadap anggota dewan muncul akibat persoalan ini.
"Jangan kami yang jadi disalahkan. Jangan kami yang jadi sasaran kekecewaan masyarakat. Saya minta kepada Pemko Padang melalui pihak terkait harus segera menyelesaikan hal ini," tegas Wahyu yang juga Ketua DPD Golkar Padang itu.
Norman dari DPRKPP saat dikonfirmasi melalui selulernya mengatakan, untuk paket - paket pengerjaan di DPRKPP masih ada yang sedang berjalan dan enam paket terkontrak pertama sudah selesai pengerjaannya. Untuk yang di Kelurahan Korong Gadang ia menyebutkan itu sudah selesai pelaksanaannya.
"Sementara SILPA yang disebut sebesar Rp20,8 miliar itu, bukanlah sebanyak itu. Kemarin saat hearing itu hanya baru hitungan - hitungan kasarnya saja, tidak ada SILPA sebesar itu," ungkapnya. (Baim/mond)
