Ingatkan Soal Perizinan, Presiden Jokowi: Jangan Biarkan Pelaku Usaha ‘Wait and See’
D'On, Jakarta,- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan kepada seluruh kementerian dan lembaga agar jangan membiarkan investasi, investor, pelaku-pelaku usaha ini wait and see. Ia menyebutkan, mereka-mereka ini kalau ditanya ngomongnya terus wait and see.
“Artinya kalau ada masalah, ada problem, segera di kementerian-kementerian ini diselesaikan,” tegas Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada sidang kabinet paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/10) siang.
Presiden menegaskan, dunia usaha harus didukung, harus difasilitasi, harus dibantu. Karena yang bisa membuka lapangan pekerjaan, yang bisa menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan infrastruktur, itu mereka. 60-70 persen itu ada di mereka.
“Jadi tolong ini yang berkaitan dengan perizinan, sekali lagi, yang berkaitan dengan investasi betul-betul kita perhatikan,” pinta Presiden.
Soal Kemiskinan
Sebelumnya pada awal pengantarnya, Presiden Jokowi menekankan, agar masyarakat yang terkena dampak letusan dari Gunung Sinabung dan yang kedua dari Gunung Agung, dibantu secara maksimal dari semua sisi.
Kemudian yang berkaitan dengan Rakhine State dan pengungsi yang ada di Bangladesh maupun di Myanmar, menurut Presiden, pemerintah juga tetap konsen untuk terus membantu saudara-saudara kita yang menghadapi musibah itu.
Mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2018, Presiden Jokowi minta agar lebih difokuskan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan, yang pertama, kemiskinan. “Anggaran yang berkaitan dengan ini agar betul-betul diperhatikan dan ditambah,” pesannya
Kemudian yang kedua, yang berkaitan dengan pengangguran, ini nanti berkaitan dengan investasi dan lain-lainnya.
Yang ketiga, yang berkaitan dengan ketimpangan, menurut Presiden, mulai Oktober ini akan dimulai masalah hutan sosial, masalah pembukaan Bank Wakaf Mikro.
Sidangkabinet paripurna itu dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Presiden Teten Masduki, para menteri kabinet kerja, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.
“Artinya kalau ada masalah, ada problem, segera di kementerian-kementerian ini diselesaikan,” tegas Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada sidang kabinet paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/10) siang.
Presiden menegaskan, dunia usaha harus didukung, harus difasilitasi, harus dibantu. Karena yang bisa membuka lapangan pekerjaan, yang bisa menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan infrastruktur, itu mereka. 60-70 persen itu ada di mereka.
“Jadi tolong ini yang berkaitan dengan perizinan, sekali lagi, yang berkaitan dengan investasi betul-betul kita perhatikan,” pinta Presiden.
Soal Kemiskinan
Sebelumnya pada awal pengantarnya, Presiden Jokowi menekankan, agar masyarakat yang terkena dampak letusan dari Gunung Sinabung dan yang kedua dari Gunung Agung, dibantu secara maksimal dari semua sisi.
Kemudian yang berkaitan dengan Rakhine State dan pengungsi yang ada di Bangladesh maupun di Myanmar, menurut Presiden, pemerintah juga tetap konsen untuk terus membantu saudara-saudara kita yang menghadapi musibah itu.
Mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2018, Presiden Jokowi minta agar lebih difokuskan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan, yang pertama, kemiskinan. “Anggaran yang berkaitan dengan ini agar betul-betul diperhatikan dan ditambah,” pesannya
Kemudian yang kedua, yang berkaitan dengan pengangguran, ini nanti berkaitan dengan investasi dan lain-lainnya.
Yang ketiga, yang berkaitan dengan ketimpangan, menurut Presiden, mulai Oktober ini akan dimulai masalah hutan sosial, masalah pembukaan Bank Wakaf Mikro.
Sidangkabinet paripurna itu dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Presiden Teten Masduki, para menteri kabinet kerja, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.
