Esa Lakukan Reses ke Sejumlah SD Di Kawasan Ulak Karang
D'On, Padang,- Masa reses I 2018 DPRD Kota Padang, H.Maidestal Hari Mahesa laksanakan reses hari pertamanya di Kecamatan Padang Utara bersama Sejumlah Kepala Sekolah Dasar (SD), Komite Sekolah, dan Tokoh Masyarakat, Rabu (7/2)
Diketahui dalam reses itu, permasalahan yang saat ini masih ditemui adalah terkait sarana dan prasarana sekolah yang sangat memprihatinkan. Hal itu disampaikan hampir dari semua kepala sekolah maupun komite sekolah yang menghadiri kegiatan reses tersebut
Kebanyakan dari mereka mengeluhkan sarana prasarana sekolah yang masih sangat memprihatinkan. Misalnya saja terkait WC sekolah yang tidak ada, kalaupun ada dalam kondisi rusak, atap sekolah yang bocor, mobiler sekolah yang tidak mencukupi dan lain sebagainya.
"Ini yang sangat miris bagi kita sebenarnya. Kenapa? Karena ternyata hampir merata permintaan mereka adalah sanitasi atau WC. WC satu sekolah yang muridnya minimal 100 siswa, hanya dua WC-nya. Bahkan, ada WC itu tidak layak untuk digunakan lagi karena tidak berfungsi," ujar Ketua Komisi IV DPRD Padang, H.Maidestal Hari Mahesa kepada wartawan usai pelaksanaan reses tersebut.
Kondisi ini diperparah dengan kondisi pagar sekolah dan mobiler, seperti kursi dan meja belajar, ruangan kepala sekolah yang tidak ada, mushallanya yang tidak ada. Bahkan, sekolah sering banjir, dan banyak atap sekolah yang bocor.
"Misalnya di SD 22 Ulak Karang, SD Alai, SD 11 Lolong Balanti yang hanya tiga lokal, akibatnya mereka shif-shifan. WC-nya pun tidak ada. Ada lagi sekolah yang pagarnya tidak ada. Ada sekolah yang atapnya bocor. Ada sekolah yang ruang kepala sekolahnya tidak ada, SD 11 dan SD 22. Bahkan ada yang tidak tuntas-tuntasnya, seakan terabaikan, SD yang lokasinya di Ulak Karang, yaitu SD Tanah Air, itu status tanahnya tidak jelas," terang anggota dewan tiga periode yang akrab disapa Esa ini.
Dikatakan Esa, selaku Ketua Komisi IV, dirinya akan mengupayakan agar hak-hak dasar anak betul-betul terpenuhi di Kota Padang. Karena SD, PAUD dan TK itu merupakan hak dasar dari anak dalam pendidikan, maka harus perhatian dari Pemerintah Kota Padang dan pengambil kebijakan.
"Jangan kita menghabis-habiskan anggaran untuk hal-hal yang sifatnya hanya bisa dilihat kasat mata saja. Sekolah ini sangat penting. Dan sangat paling miris kita, Kepala Sekolah dan Komite disuruh mencari anggaran untuk pembenahan sekolahnya," sebut Ketua DPC PPP Kota Padang ini.
Disamping itu ironisnya, kata Esa, malah ada oknum di Dinas Pendidikan Kota Padang yang menyuruh Kepala Sekolah meminta anggaran Pokok-pokok Pikiran (Pokir) anggota dewan. Padahal, tugas Kepala Sekolah dan Komite itu memikirkan sistem belajar mengajar, bukan untuk memikirkan sarana prasarana.
"Minta anggarannya ke mana, kepada anggota dewan. Kok ada oknum Dinas Pendidikan yang menyampaikan seperti itu. Oknum ini menyuruh Kepala Sekolah meminta Pokir anggota dewan. Masa Kepala Sekolah disuruh mencari sarana prasarana," ketus Esa.
Padahal, tegas Esa lagi, anggaran pendidikan di Kota Padang, sesuai dengan Undang-undang, 20 persen dari APBD untuk pendidikan. Bahkan Kota Padang sudah hampir mencapai 30 persen.
"Yang sangat miris kita, anggaran itu memang untuk gaji atau tunjangan segela macamnya untuk di sekolah, untuk belanja pegawai. Tetapi di sisi lain, kegiatan-kegiatan itu banyak yang tidak menyentuh kepada sarana prasarana dan proses belajar mengajar," urainya.
"Banyak yang seminar, banyak yang sekedar beli buku ini, buku itu segala macam. Kalau dilihat APBD itu, dicerna APBD itu secara keseluruhan, anggaran-anggaran kita, ya seperti itu tadi. Banyak anggaran-anggaran yang tidak menyentuh, seperti kesehatan, pendidikan, hak-hak dasar anak," katanya.
Selain itu Esa juga mengatakan, saat ini, sedang disusun Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang terkait Kota Layak Anak. Ditambah lagi, Kota Padang sejak tahun 2013, sudah beberapa kali mendapatkan Penghargaan Kota Layak Anak. Tapi, seakan-akan ini yang tertutup mata, seakan-akan terpinggirkan.
"Berharap, pada tahun 2018 ini, perhatian Pemerintah Kota Padang fokus pada pendidikan. Apalagi dalam program unggulan Pemerintah Kota Padang salah satunya adalah pendidikan gratis," ungkapnya. (mond)
Diketahui dalam reses itu, permasalahan yang saat ini masih ditemui adalah terkait sarana dan prasarana sekolah yang sangat memprihatinkan. Hal itu disampaikan hampir dari semua kepala sekolah maupun komite sekolah yang menghadiri kegiatan reses tersebut
Kebanyakan dari mereka mengeluhkan sarana prasarana sekolah yang masih sangat memprihatinkan. Misalnya saja terkait WC sekolah yang tidak ada, kalaupun ada dalam kondisi rusak, atap sekolah yang bocor, mobiler sekolah yang tidak mencukupi dan lain sebagainya.
"Ini yang sangat miris bagi kita sebenarnya. Kenapa? Karena ternyata hampir merata permintaan mereka adalah sanitasi atau WC. WC satu sekolah yang muridnya minimal 100 siswa, hanya dua WC-nya. Bahkan, ada WC itu tidak layak untuk digunakan lagi karena tidak berfungsi," ujar Ketua Komisi IV DPRD Padang, H.Maidestal Hari Mahesa kepada wartawan usai pelaksanaan reses tersebut.
Kondisi ini diperparah dengan kondisi pagar sekolah dan mobiler, seperti kursi dan meja belajar, ruangan kepala sekolah yang tidak ada, mushallanya yang tidak ada. Bahkan, sekolah sering banjir, dan banyak atap sekolah yang bocor.
"Misalnya di SD 22 Ulak Karang, SD Alai, SD 11 Lolong Balanti yang hanya tiga lokal, akibatnya mereka shif-shifan. WC-nya pun tidak ada. Ada lagi sekolah yang pagarnya tidak ada. Ada sekolah yang atapnya bocor. Ada sekolah yang ruang kepala sekolahnya tidak ada, SD 11 dan SD 22. Bahkan ada yang tidak tuntas-tuntasnya, seakan terabaikan, SD yang lokasinya di Ulak Karang, yaitu SD Tanah Air, itu status tanahnya tidak jelas," terang anggota dewan tiga periode yang akrab disapa Esa ini.
Dikatakan Esa, selaku Ketua Komisi IV, dirinya akan mengupayakan agar hak-hak dasar anak betul-betul terpenuhi di Kota Padang. Karena SD, PAUD dan TK itu merupakan hak dasar dari anak dalam pendidikan, maka harus perhatian dari Pemerintah Kota Padang dan pengambil kebijakan.
"Jangan kita menghabis-habiskan anggaran untuk hal-hal yang sifatnya hanya bisa dilihat kasat mata saja. Sekolah ini sangat penting. Dan sangat paling miris kita, Kepala Sekolah dan Komite disuruh mencari anggaran untuk pembenahan sekolahnya," sebut Ketua DPC PPP Kota Padang ini.
Disamping itu ironisnya, kata Esa, malah ada oknum di Dinas Pendidikan Kota Padang yang menyuruh Kepala Sekolah meminta anggaran Pokok-pokok Pikiran (Pokir) anggota dewan. Padahal, tugas Kepala Sekolah dan Komite itu memikirkan sistem belajar mengajar, bukan untuk memikirkan sarana prasarana.
"Minta anggarannya ke mana, kepada anggota dewan. Kok ada oknum Dinas Pendidikan yang menyampaikan seperti itu. Oknum ini menyuruh Kepala Sekolah meminta Pokir anggota dewan. Masa Kepala Sekolah disuruh mencari sarana prasarana," ketus Esa.
Padahal, tegas Esa lagi, anggaran pendidikan di Kota Padang, sesuai dengan Undang-undang, 20 persen dari APBD untuk pendidikan. Bahkan Kota Padang sudah hampir mencapai 30 persen.
"Yang sangat miris kita, anggaran itu memang untuk gaji atau tunjangan segela macamnya untuk di sekolah, untuk belanja pegawai. Tetapi di sisi lain, kegiatan-kegiatan itu banyak yang tidak menyentuh kepada sarana prasarana dan proses belajar mengajar," urainya.
"Banyak yang seminar, banyak yang sekedar beli buku ini, buku itu segala macam. Kalau dilihat APBD itu, dicerna APBD itu secara keseluruhan, anggaran-anggaran kita, ya seperti itu tadi. Banyak anggaran-anggaran yang tidak menyentuh, seperti kesehatan, pendidikan, hak-hak dasar anak," katanya.
Selain itu Esa juga mengatakan, saat ini, sedang disusun Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang terkait Kota Layak Anak. Ditambah lagi, Kota Padang sejak tahun 2013, sudah beberapa kali mendapatkan Penghargaan Kota Layak Anak. Tapi, seakan-akan ini yang tertutup mata, seakan-akan terpinggirkan.
"Berharap, pada tahun 2018 ini, perhatian Pemerintah Kota Padang fokus pada pendidikan. Apalagi dalam program unggulan Pemerintah Kota Padang salah satunya adalah pendidikan gratis," ungkapnya. (mond)
