M Syahrir Sebut Emdes Cocok Pimpin Kota Padang
D'On, Padang,- M. Syahrir, pemilik warung teh telur dikawasan Pampangan, Aur Duri, mengatakan, yang tepat untuk menjadi pemimpin di Kota Padang ini adalah sosok yang memahami seluk beluk Kota Padang.” Walikota Padang itu tidak hanya sekedar menjadi pemimpin untuk 11 Kecamatan dan 104 Kelurahan, namun fungsi utamanya adalah mengatur pembangunan itu agar seimbang,” ujar M. Syahrir.
M. Syahrir yang juga ketua RW 05 Kelurahan Pampangan Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung ini memahami bahwa setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih. Namun, dalam rangka membangun Kota Padang agar seimbang dan menyentuh kesegala lini, dibutuhkan figur yang memahami karater masyarakatnya bukan pemimpin yang hanya patuh terhadap kebijakan partainya.
“Kita tidak memilih petugas partai, atau pemimpin yang hanya memiliki kebijakan yang menguntungkan bagi kelompoknya saja. Parahnya, apabila partai sangat dominan mempengaruhi sistim birokrasi, maka tidak heran untuk menjadi lurahpun seseorang harus melakukan pendekatan dulu ke partai apalagi untuk menjadi kepala OPD,”ungkap M. Syahrir.
Menurut Syahrir, bukan berarti seorang politisi itu tidak pantas untuk menjadi seorang pemimpin, namun apabila figur yang tepat itu belum ditemukan di tubuh partai. Maka partai tidak harus memaksakan kadernya untuk maju sebagai calon Kepala Daerah.
“Memaksakan seseorang untuk memikul jabatan yang belum pantas untuk disandangnya berakibat munculnya kebijakan-kebijakan yang salah arah, dan cenderung menutupi kekurangannya dengan cara memanfaatkan media sebagai ajang publikasi dan pencitraan,” ujarnya.
Syahrir mengatakan, ekspos besar-besaran terhadap keberhasilan pembangunan yang hanya terjadi di beberapa titik saja membuat hampir sebagian masyarakat terkesima dan memuji-muji keberhasilan pemerintah, lalu masyarakatpun mendaulat bahwa kepala daerahnya adalah sosok yang paling berjasa dan paling berhasil. Padahal klaim yang dilakukan kepala daerah itu hanya bagian dari pencitraan dirinya.
Mirisnya, kata Syahrir, pada saat yang sama di beberapa wilayah di Kota Padang yang posisinya berada di pinggiran, tengah terjadi Gizi Buruk, beberapa warga terkapar sakit di rumahnya tanpa biaya untuk berobat, fasilitas dan kualitas pendidikan yang jauh di bawah standar, akses jalan di perkampungan tidak kunjung tersentuh oleh pembangunan, dan berbagai persoalan lain yang telah menjadi karut marut Kota padang saat ini.
Syahrir berharap, agar masyarakat memilih dengan berbagai pertimbangan, bukan memilih berdasarkan opini yang selama ini sudah diciptakan.”Pilihlah Walikota Padang yang punya hati, punya ikatan batin dengan kota ini, yang lahir dan dibesarkan di kota ini. Bukan Walikota yang ditugaskan oleh partainya, dan hanya untuk kepentingan kelompoknya,” ujar Syahrir.
“Orang yang lahir dan dibesarkan di sini pasti punya tanggungjawab yang besar terhadap pembangunan di sini, kita pun bisa meminta pertanggungjawabannya apabila pemimpin itu tidak sesuai dengan amanah yang telah diberikan terhadapnya. Tapi kalau orang lain bagaimana kita meminta pertanggungjawabannya,” tegasnya.
Syahrir mengingatkan, agar warga Kota Padang jangan terpedaya dengan iming-iming, cukuplah pengalaman selama ini jadi pelajaran.”Jangan menjadi korban politik, satu menit di bilik suara sangat menentukan bagai warga Kota Padang lima tahun yang akan datang. Rel/
M. Syahrir yang juga ketua RW 05 Kelurahan Pampangan Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung ini memahami bahwa setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih. Namun, dalam rangka membangun Kota Padang agar seimbang dan menyentuh kesegala lini, dibutuhkan figur yang memahami karater masyarakatnya bukan pemimpin yang hanya patuh terhadap kebijakan partainya.
“Kita tidak memilih petugas partai, atau pemimpin yang hanya memiliki kebijakan yang menguntungkan bagi kelompoknya saja. Parahnya, apabila partai sangat dominan mempengaruhi sistim birokrasi, maka tidak heran untuk menjadi lurahpun seseorang harus melakukan pendekatan dulu ke partai apalagi untuk menjadi kepala OPD,”ungkap M. Syahrir.
Menurut Syahrir, bukan berarti seorang politisi itu tidak pantas untuk menjadi seorang pemimpin, namun apabila figur yang tepat itu belum ditemukan di tubuh partai. Maka partai tidak harus memaksakan kadernya untuk maju sebagai calon Kepala Daerah.
“Memaksakan seseorang untuk memikul jabatan yang belum pantas untuk disandangnya berakibat munculnya kebijakan-kebijakan yang salah arah, dan cenderung menutupi kekurangannya dengan cara memanfaatkan media sebagai ajang publikasi dan pencitraan,” ujarnya.
Syahrir mengatakan, ekspos besar-besaran terhadap keberhasilan pembangunan yang hanya terjadi di beberapa titik saja membuat hampir sebagian masyarakat terkesima dan memuji-muji keberhasilan pemerintah, lalu masyarakatpun mendaulat bahwa kepala daerahnya adalah sosok yang paling berjasa dan paling berhasil. Padahal klaim yang dilakukan kepala daerah itu hanya bagian dari pencitraan dirinya.
Mirisnya, kata Syahrir, pada saat yang sama di beberapa wilayah di Kota Padang yang posisinya berada di pinggiran, tengah terjadi Gizi Buruk, beberapa warga terkapar sakit di rumahnya tanpa biaya untuk berobat, fasilitas dan kualitas pendidikan yang jauh di bawah standar, akses jalan di perkampungan tidak kunjung tersentuh oleh pembangunan, dan berbagai persoalan lain yang telah menjadi karut marut Kota padang saat ini.
Syahrir berharap, agar masyarakat memilih dengan berbagai pertimbangan, bukan memilih berdasarkan opini yang selama ini sudah diciptakan.”Pilihlah Walikota Padang yang punya hati, punya ikatan batin dengan kota ini, yang lahir dan dibesarkan di kota ini. Bukan Walikota yang ditugaskan oleh partainya, dan hanya untuk kepentingan kelompoknya,” ujar Syahrir.
“Orang yang lahir dan dibesarkan di sini pasti punya tanggungjawab yang besar terhadap pembangunan di sini, kita pun bisa meminta pertanggungjawabannya apabila pemimpin itu tidak sesuai dengan amanah yang telah diberikan terhadapnya. Tapi kalau orang lain bagaimana kita meminta pertanggungjawabannya,” tegasnya.
Syahrir mengingatkan, agar warga Kota Padang jangan terpedaya dengan iming-iming, cukuplah pengalaman selama ini jadi pelajaran.”Jangan menjadi korban politik, satu menit di bilik suara sangat menentukan bagai warga Kota Padang lima tahun yang akan datang. Rel/