Wahyu: Padang Butuh Pemimpin Yang Humanis Seperti Emdes
D'On, Padang,- Ketua Koalisi Padang Bersatu, Wahyu Iramana Putra mengatakan, Kota Padang butuh pemimpin yang mampu menjalin hubungan yang harmonis antara ranah dan rantau.
"Kita merasakan, akhir-akhir hubungan ranah dan rantau itu seakan-akan sudah putus," ungkapnya ketika berbicara di hadapan masyarakat Padang Selatan saat acara silaturahmi di kantor DPD Partai Golkar Kota Padang, Selasa, 1 Mei 2018.
Acara silaturahmi dengan masyarakat Padang Selatan tersebut dihadiri oleh calon Wakil Walikota Padang nomor urut 1 di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 27 Juni 2018, Desri Ayunda, LPM, RT/RW, Bundo Kanduang dan generasi pemuda.
"Kami dari partai politik merasa riskan melihat kondisi yang ada, dimana pemimpin kota ini tidak lagi menghargai pemimpin sebelumnya dan juga lembaga legislatif," ujarnya.
Padahal, di lembaga perwakilan rakyat, yang duduk adalah orang orang pilihan masyarakat melalui proses pemilihan legesalatif yang demokratis.
"Terakhir kita dipertontonkan oleh angkuhnya Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Padang yang tidak mau memenuhi undangan dari Komisi IV dan memberikan laporan kepada perwakilan rakyat dengan dalih tidak ada aturan untuk melaporkan ke DPRD," ungkap Wahyu.
Wahyu menilai Baznas tidak memahi aturan yang terdapat pada Undang-undang nomor: 23 tahun 2011 pasal 7 ayat 3 tentang pengelolaan zakat. Padahal, antara PP dan UU dengan Perda Kota Padang nomor:02 tahun 2010 tentang Pengelolaan Zakat tidak bertentangan.
"Ironis, kita lihat sekarang, demi kepentingan, banyak aturan yang dikangkangi, seperti Perwako nomor: 555 tahun 2015. Kita tahu, izin Transmart bertentangan dengan Perda nomor: 4 tahun 2012 tentang RT/RW. Banyak hal yang perlu kita luruskan, karena banyak persoalan yang krusial di pemerintahan daerah ini," tukuknya.
Menurut Wahyu, masyarakat dibuai oleh pencitraan yang dimainkan oleh lensa, misalnya terkait keberhasilan pembangunan Pasar Raya dan Pantai Padang.
"Keberhasilan pembangunan Pasar Raya dan Pantai Padang bukan instan, bukan setahun dua tahun, tapi memakan waktu yang lama dengan perjuangan berat pemerintahan sebelumnya. Bagaimana walikota waktu itu, Pak Fauzi Bahar menghadang demo untuk membangun Pasar Raya dan Pantai Padang," ujarnya.
Kini, ulas Wahyu, jasa-jasa orang-orang yang berperan besar dalam pembangunan kota ini sebelumnya seakan terlupakan oleh orang yang hanya berperan sebagai penggunting pita. Tujuannya tentu untuk kepentingan politik pencitraan.
"Penataan Pasar Raya, kami yang duduk di DPRD yang lebih paham. Perencanaan sudah di mulai dari walikota sebelumnya, Pak Fauzi Bahar dan Pak Emzalmi waktu itu Sekretaris Kota Padang. Kami anggota dewan pun sepakat dana pembagunan kantor DPRD kita alihkan untuk pembagunan Pasar Raya karena dewan melihat pasar adalah prioritas dengan alasan pasar adalah urat nadi ekonomi masyarakat," urainya.
Penataan Pantai Padang Pemerintah Kota Padang, jelasnya, sudah dimulai pada tahun 2007. Saat itu, Emzalmi merupakan Kepala Bappeda. Lambannya pengerjaanya waktu itu, karena Kota Padang dilanda gempa 2007 dan 2009. Dana pembangunannya berasal dari APBN, karena Kota Padang tuan rumah even nasional, seperti IOARA dan Sail Comondo.
"Kami pimpinan partai politik, baik yang mengusung maupun yang mendukung sepakat memberikan dukungan politik kepada Pak Emzalmi dan Pak Desri untuk menjadi pemimpin semua lapisan masyarakat," tegasnya.
Pada kesempatan itu, Desri Ayunda mengatakan, pasangan Emzalmi dan Desri Ayunda akan membagun kota ini secara seimbang, antara pusat kota dan pinggiran kota.
"Kami bertekad menjadikan kota ini sebagai kota maju, religius dan mandani berbasis pariwisata, pendidikan, perdagangan dan industri. Menciptakan industri kreatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan juga menciptakan entrepneur -entrepneur muda melalui program SUSPEDA (Satu Usaha Satu Pemuda)," ujarnya.
Ia mengatakan, sesuai keahlian, Emzalmi adalah seorang birokrat dan ahli dengan penataan perkotaan. Latar belakang pendidikannya arsitektur penataan perkotaan.
"Sementara saya menguasai ilmu manajemen ekonomi. Maka tugas pokok saya nantinya adalah membenahi ekonomi kerakyatan di tengah tingkat kemiskinan Kota Padang mencapai mencapai angka 26 persen," pungkasnya.
Salah seorang warga yang hadir, Efitri Melly mengatakan, dirinya yakin Emzalmi dan Desri bisa mewujudkan program-program yang mereka tawarkan ke masyarakat.
"Tentu penilaian ini kami berikan, karena melihat rekam jejak mereka berdua. Tidak ada keraguan kami terhadap dua orang figur mumpuni ini," ungkapnya.
"Kita merasakan, akhir-akhir hubungan ranah dan rantau itu seakan-akan sudah putus," ungkapnya ketika berbicara di hadapan masyarakat Padang Selatan saat acara silaturahmi di kantor DPD Partai Golkar Kota Padang, Selasa, 1 Mei 2018.
Acara silaturahmi dengan masyarakat Padang Selatan tersebut dihadiri oleh calon Wakil Walikota Padang nomor urut 1 di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 27 Juni 2018, Desri Ayunda, LPM, RT/RW, Bundo Kanduang dan generasi pemuda.
"Kami dari partai politik merasa riskan melihat kondisi yang ada, dimana pemimpin kota ini tidak lagi menghargai pemimpin sebelumnya dan juga lembaga legislatif," ujarnya.
Padahal, di lembaga perwakilan rakyat, yang duduk adalah orang orang pilihan masyarakat melalui proses pemilihan legesalatif yang demokratis.
"Terakhir kita dipertontonkan oleh angkuhnya Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Padang yang tidak mau memenuhi undangan dari Komisi IV dan memberikan laporan kepada perwakilan rakyat dengan dalih tidak ada aturan untuk melaporkan ke DPRD," ungkap Wahyu.
Wahyu menilai Baznas tidak memahi aturan yang terdapat pada Undang-undang nomor: 23 tahun 2011 pasal 7 ayat 3 tentang pengelolaan zakat. Padahal, antara PP dan UU dengan Perda Kota Padang nomor:02 tahun 2010 tentang Pengelolaan Zakat tidak bertentangan.
"Ironis, kita lihat sekarang, demi kepentingan, banyak aturan yang dikangkangi, seperti Perwako nomor: 555 tahun 2015. Kita tahu, izin Transmart bertentangan dengan Perda nomor: 4 tahun 2012 tentang RT/RW. Banyak hal yang perlu kita luruskan, karena banyak persoalan yang krusial di pemerintahan daerah ini," tukuknya.
Menurut Wahyu, masyarakat dibuai oleh pencitraan yang dimainkan oleh lensa, misalnya terkait keberhasilan pembangunan Pasar Raya dan Pantai Padang.
"Keberhasilan pembangunan Pasar Raya dan Pantai Padang bukan instan, bukan setahun dua tahun, tapi memakan waktu yang lama dengan perjuangan berat pemerintahan sebelumnya. Bagaimana walikota waktu itu, Pak Fauzi Bahar menghadang demo untuk membangun Pasar Raya dan Pantai Padang," ujarnya.
Kini, ulas Wahyu, jasa-jasa orang-orang yang berperan besar dalam pembangunan kota ini sebelumnya seakan terlupakan oleh orang yang hanya berperan sebagai penggunting pita. Tujuannya tentu untuk kepentingan politik pencitraan.
"Penataan Pasar Raya, kami yang duduk di DPRD yang lebih paham. Perencanaan sudah di mulai dari walikota sebelumnya, Pak Fauzi Bahar dan Pak Emzalmi waktu itu Sekretaris Kota Padang. Kami anggota dewan pun sepakat dana pembagunan kantor DPRD kita alihkan untuk pembagunan Pasar Raya karena dewan melihat pasar adalah prioritas dengan alasan pasar adalah urat nadi ekonomi masyarakat," urainya.
Penataan Pantai Padang Pemerintah Kota Padang, jelasnya, sudah dimulai pada tahun 2007. Saat itu, Emzalmi merupakan Kepala Bappeda. Lambannya pengerjaanya waktu itu, karena Kota Padang dilanda gempa 2007 dan 2009. Dana pembangunannya berasal dari APBN, karena Kota Padang tuan rumah even nasional, seperti IOARA dan Sail Comondo.
"Kami pimpinan partai politik, baik yang mengusung maupun yang mendukung sepakat memberikan dukungan politik kepada Pak Emzalmi dan Pak Desri untuk menjadi pemimpin semua lapisan masyarakat," tegasnya.
Pada kesempatan itu, Desri Ayunda mengatakan, pasangan Emzalmi dan Desri Ayunda akan membagun kota ini secara seimbang, antara pusat kota dan pinggiran kota.
"Kami bertekad menjadikan kota ini sebagai kota maju, religius dan mandani berbasis pariwisata, pendidikan, perdagangan dan industri. Menciptakan industri kreatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan juga menciptakan entrepneur -entrepneur muda melalui program SUSPEDA (Satu Usaha Satu Pemuda)," ujarnya.
Ia mengatakan, sesuai keahlian, Emzalmi adalah seorang birokrat dan ahli dengan penataan perkotaan. Latar belakang pendidikannya arsitektur penataan perkotaan.
"Sementara saya menguasai ilmu manajemen ekonomi. Maka tugas pokok saya nantinya adalah membenahi ekonomi kerakyatan di tengah tingkat kemiskinan Kota Padang mencapai mencapai angka 26 persen," pungkasnya.
Salah seorang warga yang hadir, Efitri Melly mengatakan, dirinya yakin Emzalmi dan Desri bisa mewujudkan program-program yang mereka tawarkan ke masyarakat.
"Tentu penilaian ini kami berikan, karena melihat rekam jejak mereka berdua. Tidak ada keraguan kami terhadap dua orang figur mumpuni ini," ungkapnya.