Gusrizal Gazahar Minta Ma'ruf Amin Mundur Sebagai Ketua MUI
D'On, Jakarta,- Calon Wakil Presiden Joko Widodo, KH Ma’ruf Amin diminta mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum MUI dan Rais Aam PB NU. Hal tersebut agar kedua ormas keagamaan itu tidak dijadikan alat kampanye Ma’ruf Amin di Pilpres 2019.
“Itu nanti PBNU mengatur sesuia AD/ART. Saya harus apa?” ujar Ma’ruf Amin di Kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (10/8) kemarin.
Ma’ruf Amin mengaku siap menjalankan aturan seiring langkahnya maju sebagai calon wakil presiden.
“Ada aturannya, apakah harus mengundurkan diri, apa saya otomatis dianggap mengundurkan diri,” jelasnya.
KH Ma’ruf Amin diminta mundur untuk menjaga independensi MUI. Ma’ruf Amin saat ini menjabat Ketua Umum MUI dan Rais Aam PB NU.
KH Ma’ruf Amin diminta segera mengajukan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI). Permintaan ini muncul dari Ketua MUI Sumatra Barat (Sumbar) Gusrizal Gazahar.
Buya Gusrizal berharap MUI Pusat tetap menjaga prinsip istiqlaliyah atau independensinya.
“KH Ma’aruf Amin harus segera mundur dari jabatan sebagai ketua umum, demi menjaga lembaga. Saya tidak menyoal kontestasi. Sebab, MUI tidak masuk ke ranah politik praktis. Saya tidak mengomentari KH Ma’aruf masuk kemana, dan sebagainya. Itu hak dia,” jelas Buya Gusrizal, Jumat (10/8).
Menurutnya, pengunduran diri Ma’ruf Amin harus dilakukan segera tanpa melalui mekanisme Rapat Kerja Nasional (Rakernas). Buya Gusrizal berpandangan, dalam situasi seperti ini keputusan bisa diambil hanya dengan rapat dewan pimpinan.
“Jangan lama-lama. Sebab, semakin lama, nanti akan berdampak dan tidak bagus pada majelis ulama sendiri,” ujar Gusrizal.
Hal senada dikatakan Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Pusat, Anton Tabah Digdoyo. Menurut dia, Ma’ruf Amin harus mundur agar tidak merusak independensi organisasi.
“Beliau harus mundur dari dua jabatan tersebut, kalau tidak akan merusak independensi organisasi. Jangan sampai MUI maupun PBNU dijadikan alat kampanye apalagi alat klaim representasi MUI maupun NU,” kata Anton Tabah Digdoyo. (mond/mi)
