Breaking News

Jokowi Berencana Akan Naikan Harga BBM, JK Bilang Belum Tahu

D'On, Jakarta,- Wakil Presiden Jusuf Kalla merespons wacana penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang dilontarkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Wacana itu dilontarkan Sri Mulyani kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (4/9/2018). 

Ditemui di kantor Wakil Presiden, Kalla mengaku baru mendengar rencana tersebut dari pertanyaan wartawan. "Saya belum dengar itu dibicarakan," katanya. 

Sebelumnya, Sri Mulyani menuturkan pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk mengurangi tekanan terhadap nilai tukar rupiah.


"Antara lain penyesuaian harga BBM bersubsidi, pemberian potongan pajak kepada industri padat karya berorientasi ekspor," ujar Sri Mulyani.

Usulan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi dilontarkan mantan Menteri Keuangan Chatib Basri. Ia menuturkan, kondisi perekonomian sekarang tak lepas dari masalah defisit neraca transaksi berjalan (current account deficit/CAD). 

"Salah satu sumber defisit yang besar adalah migas. Untuk menurunkan permintaan BBM yang sebagian juga mungkin muncul karena penyelundupan sebaiknya harga BBM dinaikkan," kata Chatib kepada CNBC Indonesia. 

Pada pagi hari ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan sejumlah menteri dan pejabat setingkat menteri membahas rupiah di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebutkan ada tiga pokok pembahasan yang dilakukan dalam rapat tersebut.

Pertama, menurunkan defisit transaksi berjalan dengan menggenjot ekspor. Kedua, PPh 22 impor untuk barang konsumsi dan ketiga adalah pemanfaatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk proyek infrastruktur.

Untuk fokus ketiga adalah membahas mengenai pemanfaatan TKDN untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia. Dia menjelaskan nantinya pembangunan yang menggunakan banyak bahan baku impor akan kembali dievaluasi.

"Terutama di listrik. Itu yang paling tinggi kan impor kontennya pembangkit listrik. Kalau jalan itu tidak terlalu tinggi, kalau jembatan itu juga tidak terlalu tinggi tapi ya lumayanlah. Artinya tidak terlalu tinggi itu, impor kontennya 20% ke bawah itu tidak tinggi. Kalau 40% ya itu tinggi," ujar Darmin. (ses)