Kubu Prabowo Tolak Data DPT KPU, PPP: Buktikan Jangan Asal Ngomong "Katanya"
D'On, Jakarta,- Koalisi bakal calon Presiden Prabowo Subianto dan calon Wakil Presiden Sandiaga Uno menolak Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU sebelumnya telah merilis jumlah DPT sebanyak 185 juta lebih pemilih.
Namun, koalisi Prabowo mengaku akan menolak penetapan DPT tersebut, karena mereka menemukan setidaknya 25 juta data ganda dari 137 juta lebih pemilih yang ada di DPS.
"Parpol koalisi Prabowo-Sandi menolak rencana KPU yang akan menetapkan DPT pileg dan pilpres yang rencananya akan dilaksanakan pada Rabu tanggal 5 September 2018,” kata Sekretaris Jenderal PKS Mustafa, di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Senin (4/9).
Menanggapi pernyataan dari kubu lawan, Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan bahwa harusnya kubu Prabowo memberikan pembuktian terlebih dahulu sebelum menolak penetapan KPU tersebut.
Namun, koalisi Prabowo mengaku akan menolak penetapan DPT tersebut, karena mereka menemukan setidaknya 25 juta data ganda dari 137 juta lebih pemilih yang ada di DPS.
"Parpol koalisi Prabowo-Sandi menolak rencana KPU yang akan menetapkan DPT pileg dan pilpres yang rencananya akan dilaksanakan pada Rabu tanggal 5 September 2018,” kata Sekretaris Jenderal PKS Mustafa, di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Senin (4/9).
Menanggapi pernyataan dari kubu lawan, Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan bahwa harusnya kubu Prabowo memberikan pembuktian terlebih dahulu sebelum menolak penetapan KPU tersebut.
1. Kubu Prabowo harus buktikan dengan data, bukan kata-kata
Arsul menyampaikan, terkait dengan pernyataan kubu lawan yang menemukan adanya 25 juta data ganda, seharusnya kubu Prabowo memberikan pembuktian yang tidak hanya berbasis kata-kata saja.
"Saya ingin menanggapi kalau memang itu (ada), berikan buktinya, jadi jangan ber-statement berbasis katanya-katanya, berikan saja buktinya mana 25 juta yang berganda itu, minimal dengan random sampling, gitu dong," kata Arsul di Gedung DPR RI, Selasa (4/9).
"Saya ingin menanggapi kalau memang itu (ada), berikan buktinya, jadi jangan ber-statement berbasis katanya-katanya, berikan saja buktinya mana 25 juta yang berganda itu, minimal dengan random sampling, gitu dong," kata Arsul di Gedung DPR RI, Selasa (4/9).
2. Apabila ada kesalahan data perlu dikoreksi
Menurut Arsul, 25 juta data ganda tersebut harus dibuktikan, sehingga publik bisa tahu apakah jumlahnya benar 25 juta atau tidak. Apabila tidak mencapai 25 juta, harus dilakukan koreksi lagi.
"Kalau ternyata masalahnya dan ada temuan tapi ternyata gak 25 juta, ya mari kita lihat, perlu dikoreksi, apa benar 25 juta?" terang Arsul.
"Kan sebenarnya begini, jumlah DPT nya berapa, kemudian dikaitkan dengan data sensus kependudukaan berapa, jumlah umur segala macam, mungkin janggal ada 25 juta itu? Jangan-jangan 2.500 atau 25 ribu," sambung dia.
"Kalau ternyata masalahnya dan ada temuan tapi ternyata gak 25 juta, ya mari kita lihat, perlu dikoreksi, apa benar 25 juta?" terang Arsul.
"Kan sebenarnya begini, jumlah DPT nya berapa, kemudian dikaitkan dengan data sensus kependudukaan berapa, jumlah umur segala macam, mungkin janggal ada 25 juta itu? Jangan-jangan 2.500 atau 25 ribu," sambung dia.
3. Tim pemenangan Prabowo akan terus lakukan penelusuran data
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PKS Mustafa Kamal mengatakan bahwa tim pemenangan akan terus menelusuri data yang telah dirilis oleh KPU yang mencapai 185 juta. Menurutnya, ada kenaikan dari data yang diserahkannya kepada KPU.
“Kita minta diutuhkan dulu oleh KPU, sampai hari Senin ini daftar DPT yang telah dicapai. Data yang telah ditetapkan ada 185. 994.374, ada kenaikan dari data yang diserahkan kita sebelumnya, kita minta itu dulu diserahkan, untuk kami olah dulu datanya,” ungkap Mustafa di kawasan SCBD, Senin (4/9). (mi/mond)
“Kita minta diutuhkan dulu oleh KPU, sampai hari Senin ini daftar DPT yang telah dicapai. Data yang telah ditetapkan ada 185. 994.374, ada kenaikan dari data yang diserahkan kita sebelumnya, kita minta itu dulu diserahkan, untuk kami olah dulu datanya,” ungkap Mustafa di kawasan SCBD, Senin (4/9). (mi/mond)
