Latihan Militer Saparatis Papua Merdeka Berhasil Digagalkan Aparat Gabungan
D'On, Papua,- Aparat keamanan gabungan TNI-Polri berhasil menggagalkan latihan militer Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Kelompok ini selalu menjadi pengacau di wilayah Papua dengan mengganggu masyarakat sipil, baik masyarakat asli Papua maupun pendatang dengan cara menebar teror kepada masyarakat setempat. Kelompok ini berupaya untuk melepaskan diri dari NKRI. Sehingga keberadaannya sangat meresahkan warga dimanapun mereka berada.
Dalam keterangannya, Kapolres Jayawijaya AKBP Yan Pieter Reba di Wamena mengatakan terdapat 240 warga yang sudah terlibat latihan militer selama satu pekan di Kabupaten Yalimo, yang dilakukan kelompok bersebrangan tersebut.
Dari penggerebekan ini diperoleh sejumlah barang bukti diantaranya satu bendera bintang kejora berukuran besar, dua cap, dua laptop, satu kamera, dokumen, pisau dan sejumlah seragam loreng yang digunakan untuk latihan militer.
“Aparat keamanan tidak mencari masalah, namun karena kewajiban untuk melindungi masyarakat yang merasa resah dengan tindakan yang dilakukan kelompok ini. Hal ini jangan sampai ada yang mempolitisir jika aparat arogansi. Karena sudah tugas kami melindungi dan melayani masyarakat, menjaga keamanan”, ucap Kapolres Jayawijaya.
Penggerebekan KKB ini bermula dari laporan warga masyarakat yang merasa sangat resah dengan adanya aktivitas latihan militer diluar instansi resmi pemerintah. Mulanya warga mengira bahwa latihan militer ini merupakan latihan perangkat keamanan kampung, rupanya ini adalah latihan militer oleh KKB yang memprovokasi kemerdekaan Papua. Menurut salah satu warga yaitu Yohannes Wenda mengatakan selama latihan berlangsung, kelompok tersebut sering meminta dana dan bahan makanan untuk kebutuhan latihan sehingga masyarakat merasa resah dan ketakutan karena sering diintimidasi dan diancam apabila tidak mau membantu.
Yohannes Wenda mengatakan bahwa masyarakat setempat berharap agar aparat keamanan segera menindak tegas kegiatan serupa karena sangat mengganggu. Masyarakat Papua khususnya di wilayah Kabupaten Yalimo sangat menolak keberadaan KKB ini karena menghambat kemajuan ekonomi dan kemajuan pembangunan di Papua. (fini)