Merasa Tidak Diakomodir, Guru Honorer di Sumbar Minta Pendaftaran CPNS Dibatalkan
D'On, Padang,- Lagu Indonesia Raya dan Himne Guru dikumandangkan bergiliran oleh ribuan guru honorer dari kabupaten/kota di halaman Kantor Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Senin (24/9/2018).
Dengan mata berkaca-kaca dan isak sedih, para guru honorer itu bernyanyi dengan suara kompak. Selanjutnya bergiliran mereka berorasi menggunakan pelantang suara, menuntut supaya penerimaan CPNS tahun ini dibatalkan, karena tidak mengakomodir pengangkatan guru honorer yang usianya lebih dari 35 tahun. Selain itu meminta guru honorer kategori 2 diangkat menjadi PNS tanpa melalui ujian.
“Dulu moratorium CPNS lima tahun. Kami bertahan jadi honorer dengan janji pengangkatan. Ketika kran CPNS dibuka, tak ada pengangkatan, semua lewat ujian. Mirisnya usia honorer yang ikut serta dibatasi 35 tahun. Lalu kami dikemanakan? Dibuang? Apa tidak ada keprihatinan bapak?,” ungkap Zal Fitra, Ketua Forum Guru Honorer Kota Padang.
Demonstran juga mengungkit pengabdian mereka yang tak pernah terperhatikan dengan layak. Bahkan 3 bulan kini, honor juga belum diterima. Para guru ini membandingkan penghargaan yang diterima guru honorer dengan atlet Asian Games berprestasi, yang sangat timpang.
“Beberapa waktu lalu Asian Games, yang didapat atlet itu sangat luar biasa. Coba lihat kami yang sudah beranak cucu ini. Janji pengayoman yang kami tunggu direalisasikan,” pintanya.
Unjuk rasa guru honorer ini ditemui langsung oleh Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit, Kepala Dinas Pendidikan Sumbar Burhasman, dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sumbar Yulitar.
“Kewenangan pengangkatan pegawai di tangan Badan Kepegawaian Negara dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, kami di daerah hanya menerima. Kami tahu dan merasakan juga sulitnya kehidupan saudara,” ungkap Wagub Nasrul Abit.
Nasrul Abit hanya bisa berjanji, menyampaikan surat aspirasi pada pemerintah pusat. Kemudian, Pemprov Sumbar akan melakukan rapat bersama bupati/wali kota, meminta kepala daerah memberikan perhatian yang layak.
“Kami bicarakan dengan bupati/wali kota untuk membayar gaji yang layak bagi honorer, baik kategori satu maupun dua,” ucapnya.
Setelah mendapat jawaban dari Wagub Nasrul Abit, para guru honorer membubarkan diri dengan tertib. (RRI)
