Pemerintah Siapkan Rp 560 Miliar, 384 Meninggal, 29 Hilang, 540 Luka Berat, 16.700 Mengungsi

D'On, Palu,- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah menyiapkan dana sebesar Rp 560 miliar untuk penanganan bencana alam gempa bumi dan tsunami yang melanda Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah, pada Jumat (28/9).

Disebutkan, dana tersebut merupakan dana siap pakai (on call) yang berada di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

"Permintaan dari BNPB sekitar hampir Rp 560 miliar," kata Sri Mulyani Indrawati saat ditemui di Jakarta, Sabtu (29/9) malam.

Menkeu menjelaskan, proses pencairan itu segera dilakukan paling cepat pada Minggu (30/9) agar BNPB bisa segera melakukan upaya penanganan bencana.

Melalui pencairan dana tersebut, pemerintah berkomitmen untuk fokus melaksanakan penyelamatan maupun penanganan terhadap para korban terlebih dahulu. Tidak menutup kemungkinan dana tersebut dapat bertambah melalui pos belanja mendesak dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA-BUN) yang bisa dicairkan sesuai kebutuhan.

Sri Mulyani memastikan, dana tersebut belum digunakan untuk rehabilitasi sarana infrastruktur, karena prioritas utama adalah penanganan terhadap korban terdampak bencana alam. "Jadi ini adalah masa 'emergency'. Bantu masyarakat agar korban seminimal mungkin atau mereka yang sakit. Rumah sakit, dan lainnya, nanti kita lihat asesmen dari kerusakannya," ujarnya.

Komunikasi Masih Terputus

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengatakan, jaringan telekomunikasi di Kota Palu masih terputus pasca-rangkaian gempa bumi yang mengguncang Kabupaten Donggala dan sekitarnya.

"Situasinya masih lumpuh, listrik padam dan komunikasi tidak bisa, terputus," kata Panglima TNI usai melakukan peninjauan ke Kota Palu, Sabtu malam.

Sejumlah warga memeriksa jenazah yang ditemukan di sekitar pesisir pantai Jalan Raja Moili Palu Timur, Palu, Sabtu (29/9/2018). Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan jumlah korban yang meninggal dunia akibat gempa dan tsunami yang terjadi Kota Palu, Sulawesi Tengah, pada Jumat (28/9), telah bertambah menjadi 384 orang, sementara jumlah korban yang terluka hingga 540 orang.

Terkait hal itu, dia menyebutkan TNI akan berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melakukan perbaikan terhadap menara-menara komunikasi yang rusak akibat gempa.

"Saat ini, personel TNI melaksanakan evakuasi terhadap para korban di hotel yang roboh dan gedung lainnya," kata Panglima TNI

Bantuan yang Tersendat

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, setidaknya terdapat 2,4 juta penduduk yang terkena dampak dari gempa bumi dan terjangan tsunami pada Jumat (28/9). Mereka tersebar di 13 kecamatan di Kabupaten Donggala serta delapan kecamatan di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah.

Sementara itu jumlah pengungsi di Kota Palu diperkirakan berjumlah 16.700 orang dan tersebar di 24 titik.

Hingga Sabtu, pukul 17.00 WIB, data sementara korban meninggal berjumlah 384 orang, orang hilang berjumlah 29 orang, dan korban luka berat hingga berjumlah 540 orang.

Kerusakan akibat gempa dan tsunami di sekitar pesisir pantai jalan Raja Moili Palu Timur, Palu, Sabtu (29/9/2018). Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan jumlah korban yang meninggal dunia akibat gempa dan tsunami yang terjadi Kota Palu, Sulawesi Tengah, pada Jumat (28/9), telah bertambah menjadi 384 orang, sementara jumlah korban yang terluka hingga 540 orang.

Korban luka berat hingga saat ini dirawat di lima rumah sakit yaitu, RS Woodward Palu sebanyak 28 orang, RS Budi Agung Palu sebanyak 114 orang, RS Samaritan Palu 42 orang, RS Undata Mamboro Palu sebanyak 160 orang, dan RS Wirabuana sebanyak 184 orang.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho memperkirakan, jumlah korban akan terus bertambah karena proses pencarian masih terus dilakukan.

Apalagi hingga berita ini diturunkan Sutopo menjelaskan bahwa pihak BNPB masih belum banyak mendapatkan informasi dari BPBD Kabupaten Donggala karena terputusnya berbagai layanan komunikasi di wilayah tersebut.

Hal ini tentu mengakibatkan BNPB kesulitan untuk mendapatkan data jumlah korban jiwa serta kerusakan yang terjadi.

Pasca-gempa dan tsunami wilayah Kota Palu dan Kabupaten Donggala terbilang lumpuh, sehingga banyak kebutuhan warga yang sulit bahkan tidak dapat terpenuhi.

Sebut saja bahan bakar, listrik, obat-obatan, bahan pangan, air bersih, alat penerangan, genset, dapur umum, tenda, terpal, selimut, makanan siap saji, makanan bayi dan anak, tenaga medis, hingga kantung mayat dan kain kafan.

Kondisi ini kemudian menggerakkan sejumlah pihak untuk memberikan bantuan.

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah menyatakan, provinsinya siap membantu korban, meskipun wilayah NTB masih dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi setelah gempa bumi beruntun mengguncang bagian wilayahnya sejak 29 Juli hingga Agustus.

Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur melalui "Muhammadiyah Disaster Management Center" (MDMC) juga menyatakan bersiap untuk memberangkatkan relawan ke Palu guna membantu korban gempa dan tsunami. MDMC Indonesia berencana untuk mengirim lima tim respons tanggap bencana.

Lima tim itu terdiri atas Tim MDMC Toli-Toli, MDMC Sulawesi Selatan, MDMC Gorontalo, tim medis RS Muhammadiyah Lamongan, dan RS Muhammadiyah Siti Khatidjah Makassar.

Wakil Ketua MDMC Arif Jamali menyampaikan, tim MDMC Sulawesi Selatan dan tim MDMC di beberapa daerah terdekat sudah berangkat lebih dulu menuju Palu lewat jalur darat.

Rencananya MDMC Indonesia adalah mendirikan pos koordinasi di Gedung Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Tengah. RSUP Prof RD Kandou Manado, Sulawesi Utara, juga mengirimkan tim tanggap darurat ke Palu dan Donggala, yaitu sembilan orang dokter, serta obat-obatan dan sejumlah alat implan untuk mengobati pasien yang mengalami patah tulang.

Kepala Bidang Pelayanan Medik RSUP Kandou Manado, Hanry Takasenseran menjelaskan, tim tanggap darurat dan bantuan obat-obatan diberangkatkan dengan menggunakan pesawat ke Gorontalo, kemudian melanjutkan dengan perjalanan darat, sebab bandar udara di Palu belum dapat beroperasi akibat kerusakan infrastruktur.

Berbagai bantuan lain juga bergulir, namun terkendala dengan akses jalan menuju lokasi yang mengalami kerusakan.

Menteri Sosial (Mensos) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, Kementerian Sosial telah mengirimkan bantuan untuk korban, namun belum sampai ke lokasi karena terkendala akses jalan yang rusak.

Mensos yang sedang berada di Palu mengatakan, Kementerian Sosial telah mengirimkan bantuan logistik dan kebutuhan lainnya dari Gorontalo dan Makassar melalui jalur darat.

Bantuan dari Gudang Kemensos Regional Timur yang ada di Makassar yang didistribusikan melalui jalur darat terdiri dari 100 velbed, dua tenda serbaguna keluarga, 1.500 matras, 3.000 selimut, 200 family kit, 200 kids ware, 100 tenda gulung, 345 food ware, dan 100 paket sandang.

Bantuan dari Jakarta juga sudah disiapkan, namun menunggu diterbangkan ke Sulawesi Tengah. Bantuan yang disiapkan adalah 1.000 kardus makanan cepat saji, 2.000 velbed, 25 tenda serbaguna, 3.000 tenda gulung, dua paket perlengkapan dapur umum lapangan, 1.000 matras, dan 1.500 kasur.

Selain itu Kemensos juga memobilisasi kendaraan siaga bencana dari daerah penyangga berupa mobil rescue, truk, dan terutama mobil dapur umum lapangan yang bisa digunakan untuk memasak cepat dalam jumlah besar.

Warga terdampak gempa dan tsunami menunggu masuk ke dalam pesawat untuk dievakuasi di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (29/9/2018). Dampak dari gempa 7,7 SR tersebut menyebabkan sejumlah bangunan hancur dan sejumlah warga dievakuasi ke tempat yang lebih aman.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho menjelaskan, seluruh bantuan untuk korban bencana mengalami kesulitan menuju lokasi, kaeena akses jalan yang sangat sulit.

Hampir seluruh jalan menuju lokasi mengalami kerusakan seperti retak, amblas, atau bahkan longsor. Hal ini mengakibatkan seluruh bantuan yang dikirim melalui jalur darat harus mencari jalur lain untuk mencapai lokasi.

"Jalur darat ada yang bisa dilalui, namun harus memutar cukup jauh. Misalnya kalau jalur biasa memakan waktu cukup dua jam, dengan jalur memutar ini bisa memakan waktu delapan jam," jelas Sutopo.

Kondisi ini semakin dipersulit karena hingga berita ini diturunkan, BNPB mengalami banyak kesulitan untuk menghubungi BPBD Donggala, karena akses komunikasi yang hilang, sehingga belum diketahui berapa jumlah korban jiwa serta kerusakan yang terjadi. (tole)