Ini Tanggapan Dirut BPJS Usai Disindir Jokowi

D'On, Jakarta,- Pemerintah kembali menggelontorkan dana talangan atas defisit yang dialami BPJS sebesar Rp4,9 triliun. Anggaran tersebut dikeluarkan sebagai respon atas polemik keterlambatan pembayaran klaim KIS ataupun BPJS Kesehatan ke rumah sakit.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta bawahannya dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dengan perbaikan sistem manajemen.

“Lha kok enak banget, kalau kurang (bayar klaim) minta (pemerintah), kalau kurang minta. Mestinya ada manajemen sistem yang jelas sehingga kepastian pembayaran rumah sakit jelas,” ungkap Jokowi di Jakarta, Rabu (17/10/2018)silam.

Jokowi juga mengaku ingin memarahi Dirut BPJS Kesehatan lantaran permasalahan tersebut. Namun diurungkan, lantaran memahami tak mudah mengelola jaminan kesehatan untuk masyarakat di negara sebesar Indonesia.

“Saya sering ingin marahi Pak Dirut BPJS, tapi dalam hati, saya enggak bisa keluarkan, ini manajemen negara sebesar kita enggak mudah. Artinya Dirut BPJS ngurus berapa ribu rumah sakit,” tambahnya.

Menanggapi sindiran tersebut, Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Fachmi Idris mengaku lembaganya akan tunduk pada arahan presiden. Utamanya, mengenai defisit yang tengah dialami lembaganya dan akan berkoordinasi dengan semua stakeholder.

“BPJS Kesehatan akan patuh dan tunduk pada arahan Presiden,” katanya saat dijumpai, Jumat (19/10) pagi ini di ruang kerjanya.

Apalagi menurut Fachmi, BPJS Kesehatan berada di bawah presiden secara langsung. Jadi sudah sepatutnya presiden memberikan arahan kepada direksi BPJS Kesehatan.

Arahan presiden itu juga menurut Fachmi merupakan bentuk perhatian dan kepedulian terhadap BPJS Kesehatan agar direksi BPJS Kesehatan bekerja lebih keras lagi.

“Karena itu, BPJS Kesehatan akan meningkatkan koordinasi dengan semua stakeholder, terutama dengan kementerian kesehatan dan kementerian keuangan,” ujarnya. (fry/mond)