Presiden Jokowi "Sentil" BPJS Kesehatan Karena Belanja Terlalu Besar
“Saya tahu problem yang kemarin urusan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional), urusan pembayaran rumah sakit, sehingga mungkin sebulan atau 5 minggu yang lalu, tapi ini sebetulnya urusannya Dirut BPJS tidak sampai Presiden, harus kita putus tambah Rp4,9 triliun,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada Pembukaan Kongres XIV Persatuan Rumah Sakit Seluruh Inonesia (PERSI), di Plenary Hall Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Rabu, 17 Oktober 2018.
Itu pun, lanjut Presiden, masih kurang lagi karena kebutuhannya bukan Rp4,9 triliun. “Lha kok enak banget ini, kalau kurang minta, kalau kurang minta. Mestinya ada manajemen sistem yang jelas sehingga rumah sakit kepastian pembayaran itu jelas,” tegas Presiden.
Diakui Presiden, ini sudah problem kita 3 (tiga) tahun yang lalu. Tapi memang di negara sebesar kita memang tidak mudah. “Jadi jangan gampang komplain dulu, tidak mudah. Negara kita ini negara besar, jumlah rumah sakitnya ribuan, tersebar di 17.000 pulau yang kita miliki, 514 kota/kabupaten, 34 provinsi,” ujarnya.
Presiden mengaku sering memarahi Dirut BPJS (Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial) Kesehatan. Ia menilai, ini masalah manajemen dimana negara sebesar kita tidak mudah.
“Artinya, kan Dirut BPJS ngurus berapa ribu rumah sakit tetapi sekali lagi kalau membangun sistemnya benar ini gampang. Selalu saya tekankan sistem, selalu saya tekankan manajemen, ya karena memang itu,” ucap Presiden .
Menurut Kepala Negara, dirinya setiap hari di lapangan, ke Bandung tidak ngomong sama protokol masuk ke Rumah Sakit Hasan Sadikin untuk mencek pelayanan kesehatan. Di Papua, di Nabire tidak ada rencana masuk ke RSUD di Nabire.
“Ya saya memang seperti itu. Saya pengen kontrol saya pengen cek, dan suaranya, ‘Pak ini hutang kita sudah puluhan milyar belum dibayar’, ngerti saya. Jadi Pak Dirut rumah sakit tidak usah bicara banyak di media saya sudah ngerti,” kata Presiden Jokowi seraya menambahkan, dirinya tidak pernah mengajak Menteri Kesehatan atau Dirut BPJS karena khawatir justru Dirut rumah sakitnya yang takut.
Tapi Presiden Jokowi mempertanyakan, masa setiap tahun harus dicarikan solusi. “Mestinya sudah rampung lah di Menteri Kesehatan, di Dirut BPJS, urusan pembayaran hutang rumah sakit sampai Presiden. Kalau tahun depan masih diulang kebangetan,” ujar Presiden .
Dalam kesempatan itu, Jokowi kaget biaya yang dikeluarkan untuk menanggung penyakit jantung menembus angka Rp 9,25 triliun.
“Saya mendapat data penyakit katastropik justru meningkat. Ini belanja BPJS Kesehatan, bill BPJS Kesehatan tahun 2017 klaim kasus penyakit jantung itu Rp 9,25 triliun. Gede banget tuh Rp 9,25 triliun. Itu duit gede banget untuk penyakit jantung,” ungkap Presiden.
Selain itu, Jokowi mengatakan klaim untuk penyakit kanker yang ditanggung BPJS Kesehatan bisa mencapai angka Rp 3 triliun.
“Untuk klaim untuk gagal ginjal Rp 2,25 triliun. Klaim untuk penanganan stroke Rp 2,25 triliun. Hati-hati, ini gede banget ini mestinya jadi kajian,” lanjut Presiden.
Kepala Negara kembali mengajak seluruh pengelola rumah sakit di tanah air agar dengan kemampuan yang ada untuk efektif, efisien memastikan masyarakat mendapatkan akses pelayanan kesehatan secara menyeluruh.
Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Menteri Kesehatan (Menkes) Nila F. Moelok, Dirut BPJS Kesehatan Fahmi Idris, dan Ketua PERSI Dr. Kuntjoro AP,M.Kes. (ses/mi)
