Cinta Bersemi Dalam "Koalisi Terlarang" Berujung Pada Pemecatan
Ketua DPW PKS Jateng Abdul Fikri Faqih membenarkan soal pemecatan IM. Hanya saja Abdul tak mau bicara banyak soal isu perselingkuhannya.
"Nggak, karena...ya karena ada berita, kemudian karena ada laporan, ya kita tetap mendalami. Artinya benar atau tidaknya kita tidak tahu tetapi untuk supaya proses, apa namanya... kalau ada berita begitu kan harus kita proses kan. Nah, itu benar atau tidaknya tentu kita serahkan kepada lembaga partai yang, apakah itu BPDO atau mungkin Dewan Syariah," kata Abdul saat dikonfirmasi, Rabu (31/10).
"Tetapi untuk supaya tidak mengganggu proses, maka kita mencopot dari beberapa jabatan. Dari pengurus dan sebagainya," imbuhnya.
Abdul menegaskan PKS Jateng mengedepankan asas praduga tak bersalah terkait aduan terhadap IM.
"Sekali lagi tetap kita menjaga, artinya kita tetap praduga tak bersalah. Cuma untuk tetap untuk memperlancar temuannya ini mereka harus siap," jelasnya.
Ketua DPRD Kota Semarang, Supriyadi, mengatakan ada surat pengunduran diri dan surat permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW) dari DPC PKS Kota Semarang sekitar 3 minggu lalu. Namun belum ada surat dari DPP PKS sehingga menunggu untuk kembali diajukan.
"Yang bersangkutan mengundurkan diri dengan menulis surat pengunduran diri dan surat permohonan PAW dari DPC PKS Kota Semarang, selanjutnya turun surat PAW dari DPP PKS karena surat yang pertama belum ada surat dari DPP," jelas Supriyadi kepada wartawan Rabu (31/10/2018).
Sementara itu, pihak Gerindra Jateng sendiri belum memecat oknum yang diisukan berselingkuh dengan IM. Hanya saja, Gerindra memastikan akan mengambil tindakan terhadap salah satu caleg perempuannya yang diduga melakukan perselingkuhan.
"Secara personal saya tidak kenal, mungkin dulu lolos untuk caleg maka punya KTA. Kan ada syarat jumlah caleg perempuan. Dia sepertinya belum pernah ikut diklat, kalau kader aktif saya tahu," kata Sekretaris DPD Gerindra Jateng, Sriyanto Saputro kepada wartawan, Rabu (31/10).
Gerindra menyayangkan isu tersebut beredar setelah adanya penetapan caleg sehingga partai tidak bisa melakukan pencoretan pencalonan jika isu tersebut benar. Yang bisa dilakukan partai adalah tidak memberikan rekomendasi jika caleg itu terpilih.
"Dulu saat penyaringan Caleg, tanggapan masyarakat tidak disampaikan soal dugaan peeselingkuhan ini. Kalau ada laporan, bisa pertimbangkan untuk dicabut, sayangnya kita tidak bisa coret sekarang. Jadi kalau ternyata terbukti dan terpilih, belum tentu diberi rekomendasi dilantik," tandasnya. (ucil)
